PERAN BAITUL MAL WA TAMWIL DI INDONESIA

 

Peran Baitul Mal Wa Tamwil

PENDAHULUAN

Dunia bisnis, merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan ini disebabkan salah satu tolok ukur kemajuan suatu Negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis.Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan, perumahan, keuangan dan usaha-usaha lainnya. Masing-masing bidang usaha memiliki karakteristik tersendiri, misalnya usaha perdagangan sangat berbeda dengan pertanian, namun walaupun berbeda antara satu sama lainnya, masing-masing bidang usaha saling ketergantungan.

Pada dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dan non bank dalam memajukan perekonomia suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank atau nonbank. Oleh karena itu saat ini dan di masa akan datang tidak akan lepas dari dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan (Kasmir, 2009: 2).

Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utamanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Pentingnya keberadaan lembaga keuangan tentu saja muncul setelah digunakannya uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Berdasarkan peran tersebut, lembaga keuangan memiliki dua kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana dari unit surplus dan penyaluran dana kepada unit defisit (Santoso, 2006: 2).

Pada dekade terakhir ini Di Indonesia pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan ditanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai  salah satu pilar penyangga dual-banking perbankan syariah. Begitu juga, Departemen keuangan melalui Bandan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan (Bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Asuransi dan Pasar modal Syariah. Sementara itu, departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat, baik ditingkat pusat maupun daerah (Machmud, 2010: 3).  

Salah satu lembaga keuangan non bank yang menyebar di tengah-tengah masyarakat yaitu, Baitul Mal wa Tamwil (BMT). BMT merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama serta bersikap peduli dengan sesamanya yang kekurangan. Jadi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang didirikannya. Pembentukan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) didasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang (Kasmir, 2009: 186).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dapat didirikan dalam bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Sementara PINBUK itu sendiri mesti mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia ((PHBK-BI). Selain dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat, BMT juga bisa didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi, baik koperasi Serba Usaha di perkotaan, Koperasi Unit Desa di pedesaan, maupun Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di lingkungan pesantren (Janwari dan Djazuli, 2002: 186).

Selain itu, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mengelola dana masyarakat yang bersumber dari Zakat Infaq dan Sodaqoh, yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial (program beasiswa, santunan pada mereka yang kurang mampu, kegiatan keagamaan dan pembiayaan tanpa bagi hasil) (Baitul Mal). Serta mengelola dana anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan mudharabah biasa maupun simpanan mudharabah berjangka yang semuanya dikelola secara profesional, profit oriented dan operasionalannya menggunakan sistem syariah (Baitul Tamwil).Baitul Maal wa Tamwil (BMT) disamping mempunyai tujuan sosial untuk membantu sesama, namun yang utama bagaimana Baitul Maal wa Tamwil ( BMT) bisa berperan serta menggerakkan perekonomian umat, yang dibangun dengan asas manfaat, amanah dan adil, dengan prinsip saling percaya, saling membantu dan mengacu pada kaidah syariah (Lubis, 2000: 114).

Sebagai lembaga bisnis, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mempunyai peluang untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan bank. Karena Baitul Maal wa Tamwil (BMT) bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan (Lubis, 2000: 117).

BMT yang sebagian orang menganggapnya sebagai lembaga keuangan mikro telah tersebar di seluruh Indonesia. Suhadji Lestiadi dalam makalahnya ‘BMT dan Peranannya dalam Pengembangan Sistem Keuangan Syari’ah’  mengungkapkan, “Sebagai gambaran umum mengenai BMT, kita melihat perkembangan BMT sampai akhir Desember 1998, telah berdiri kurang lebih 2000 BMT yang tersebar secara tidak merata di seluruh Indonesia.”

Fakta ini merupakan peluang yang besar untuk memperbaiki lemahnya ekonomi umat Islam Indonesia. Sebagian besar umat Islam di Indonesia tingklat ekonominya adalah menengah ke bawah. Banyak diantara mereka yang tidak bisa mengembangkan usahanya karena sulitnya mendapat tambahan modal usaha. Mereka tidak bisa minjam ke bank-bank konvensional karena beberapa faktor. Ada yang karena pengetahuan dan keyakinannya bahwa bunga bank adalah haram. Ada pula karena tingginya bunga yang harus dibayar dan ada pula karena tidak punya jaminan (Janwari dan Djazuli, 2002: 189).

Kehadiran BMT diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini. BMT memiliki banyak keunggulan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat jika dikelola secara profesional. Dalam memberikan modal usaha BMT tiak hanya sekedar memberikan pembiayaan dan menagih saja, tapi BMT juga bertangungjawab agar usaha tersebut tidak mengalami kebangkrutan. Dan yang terpenting sekali adalah bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syari’ah. Operasionalnya tentu harus sesuai dengan aturan-aturan ilahi. Inilah yang ditunggu-tunggu umat. Mereka merindukan lembaga keuangan bebas riba.

 

PEMBAHASAN

1.             Pengertian Baitul Maal wa Tamwil

Istilah Baitul Maal Wa Tamwil sebenarnya berasal dari dua suku kata, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Istilah baitul maal berasal dari kata bait dan al maal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan maal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi baitul mal secara harfiah  berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata baitul maal biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan baitul maal dilihat dari segi fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga (Lubis, 2000: 114).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-maal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari’ah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini diidrikan oleh kelompok swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan keungan formal lainnya.

Menurut Hasibuan (Hasibuan, 2005: 1) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang mendorong kegiatan simpan pinjam dan pengembangan kegiatan usaha pengusaha mikro berdasarkan kemandirian, keswadayaan dan keterpaduan yang dilaksanakan dengan sistem bagi hasil.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari’ah non perbankan yang sifatnya informal yang mana kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

  

3.             Sejarah dan Perkembangan BMT di Indonesia

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari’ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari trobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muammalat memang berkembang dari waktu ke waktu. BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya. Dari semua ini, jumlah BMT pada tahun 2003 ditaksir 3000-an tersebar di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan BMT pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat (Aziz dan  Mariyah, 2010: 119).

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari trobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muammalat memang berkembang dari waktu ke waktu. BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya. Dari semua ini, jumlah BMT pada tahun 2003 ditaksir 3000-an tersebar di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan BMT pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat (Ridwan, 2005).

 

Tahap-tahap Pendirian BMT

a.   Pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT (P3B) di lokasi tertentu, seperti masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau lainnya.

b.   P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.0000 atau lebih besar mencapai Rp. 20.000.000, untuk segera memulai langkah operasional. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemuda atau sumber-sumber lainnya.

Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3 sampai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengerahkan kebijakan BMT.

c.     Melatih 3 calon pengelola dengan menghubungi pusdiklat PINBUK propinsi atau kab/kota.
Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.
Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat.

Sumber-sumber dana BMT :

a.  Dana dari masyarakat yang ingin membayar zakat.

b. Simpanan biasa.

c.  Simpanan berjangka atau deposito.

d. Lewat kerja antara lembaga atau institusi.

          Pelayanan zakat dan sadaqah :Penggalangan dana zakat, infak dan sadaqah (ZIS) untuk ZIS masyarakat. Lewat kerja sama antara BMT dengan lembaga badan amil zakat, infaq dan sadaqah,
Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membant,. Pemberian beasiswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP, Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan dan Membantu masyarakat yang perlu pengobatan.

 

Asas dan Landasan Baitul Maal wa Tamwil

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan / koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagi lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (social dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus professional (Lubis, 2000: 120).

 

Fungsi Baitul Maal wa Tamwil

1.          Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.

2.          Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

3.          Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

4.          Menjadi perantara keuangan antara agnia ( Yang berhutang ) sebagai shahibul maal dengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana social seperti zakat, infaq, sedekah wakaf hibah dll.

5.         Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif (Janwari dan Djazuli, 2002: 190).

.

Tujuan Baitul Maal wa Tamwil

Didirikannya BMT dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul pada pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, penddekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan (Machmud, 2010: 17).

 

Mekanisme Operasional BMT

Dikelola oleh Manajer, Teller, Marketting dan Pengurus. Dan BMT dibawah bimbingan kementrian kopersai dan UKM ( Usaha Kecil Menengah).  Kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro wadi’ah, tabungan mudharabah, Deposito investasi mudharabah, Tabungan haji, Tabungan Qurban. Baitul Mal Wa Tamwil  suatu lembaga keuangan mikro syariah yang digerakan awal tahun sembilan puluhan oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekoonomi negara yang tidak berpihak  kepada elaku ekonomi kecil dan menengah (Heri, 2004: 120). Selain itu  BMT juga mempunyai visi dan misi agar mekanisme operasionalnya berjalan dengan baik. Diantaranya adalah:

Visi       : Harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah , memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi      : Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil bermakmuran, berkemajuan, serta makmur, maju, berkeadilan, berlandaskan  Syariah dan ridho Allah SWT.

Adapun struktur organisasi dan job deskripsi BMT adalah sebagai berikut:

a)             Rapat Umum Anggota (RUA)

Rapat umum anggota mempunyai kewenangan/kekuasaan tertinggi di dalam BMT. RUA memiliki tugas sebagai berikut :

1.      RUA bertugas menetapkan AD dan ART BMT termasuk bila ada perubahan.

2.      Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha BMT.

3.      Mengangkat Pengurus dan dewan syaria’ah BMT setiap periode. Juga dapat memberhentikan pengurus bila melanggar ketentuan-ketentuan BMT.

4.      Menetapkan Rencana Kerja , anggaran pendapatan dan belanja BMT serta pengesahan laporan keuangan.

5.      Melakukan pembagian Sisa Hasil Uasaha.

6.      Penggabungan, peleburan dan pembubaran BMT.

b)             Dewan Pengawas Syaria’ah

Dewan Pengawas Syaria’ah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syariah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syaria’ah. Adapun tugas dari Dewan ini adalah :

1.      Membuat pedoman syariah dari setiap produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan BMT.

2.      Mengawasi penerapan konsep syariah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.

3.      Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syari’ah bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT.

4.      Bersama dengan dewan pengawas syari’ah BPRS dan ulama/intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.

 

c)             Pengurus

Pengurus memiliki Wewenang sebagai berikut :

1.      Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT.

2.      Mewakili BMT di hadapan dan di luar Pengadilan.

3.      Memutuskan menerima dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

4.      Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggungjawabnya dan dan keputusan musyawarah anggota.

Adapun tugas dari pengurus adalah :

1.      Memimpin organisasi dan usaha BMT.

2.      Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT.

3.      Menyelenggarakan rapat anggota pengurus

4.      Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada rapat umum anggota.

5.      Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris serta adminsitrasi anggota.

d)            Pembina manajemen

Pembina manajemen mempunyai wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan serta konsultasi dalam bidang manajemen BMT.

Adapun tugasnya adalah :

1.      Memberikan rekomendasi pelaksanaan sistim bila diperlukan.

2.      Memberikan evaluasi pelaksanaan sistem.

3.      Pembinaan dan pengembangan sistem.

e)             Manajer BMT

Manejer BMT memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan perencanaan, tujuan lembaga dan sesuai kebijakan umum yang telah di gariskan oleh dewan pengawas syari’ah. Adapun tugasnya adalah :

1.      Membuat rencana pemasaran, pembiayaan, operasional dan keuangan secara periodik.

2.      Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengurs syaria’ah.

3.      Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.

4.      Membuat laporan pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan, dana, rugi laba secara periodik kepada dewan pengawas syariah.

 

f)              Ketua Baitul Maal

Ketua baitul Maal mendampingi dan mewakili manajer dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional baitul maal. Adapun tugasnya adalah :

1.      Membantu manajer dalam penyusunan rencana pemasaran dan operasional serta keuangan.

2.      Memimpin dan menarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.

3.      Membuat laporan periodik kepada menejer berupa :

a.       Laporan penyuluhan dan konsultasi

b.      Laporan perkembangan penerimaan ZIS

c.       Laporan Keuangan

g)             Ketua Baitul Tamwil

1.      Ketua baitul tamwil mendampingi dan mewakili manajer dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional baitul tamwil. Adapun tugasnya adalah:
Membantu manajer dalam penyusunan rencana pemasaran dan operasional serta keuangan.

2.      Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.

3.      Membuat laporan periodik kepada menejer berupa :

a.       Laporan pembiayaan baru

b.      Laporan perkembangan pebiayaan

c.       Laporan dana

d.      Laporan Keuangan

h)             Marketing/Pembiayaan

Bagian pembiayaan memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pemasaran dan pelayanan baik kepada calon penabung maupun kepada calon peminjam serta melakukan pembinaan agar tidak terjadi kemacetan pengembalian pijaman. Adapun tuganya :

1.      Mencari dana dari anggota dan para pemilik sertifikat saham sebanyak-banyaknya.

2.      Menyusun rencana pembiayaan.

3.      Menerima permohonan pembiayaan.

4.      Melaukan analisa pembiayaan.

5.      Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada ketua baitul tamwil.

6.      Melakukan administrasi pembiayaan.

7.      Melakukan pembinaan anggota

8.      memuat laporan perkembangan pembiayaan.

i)               Kasir/Pelayanan anggota

Kasir memiliki wewenang melakukan pelayanan kepada anggota terutama penabung serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar. Adapun tugasnya :

1.      Menerima uang dan membayar sesuai perintah ketua/Direktur.

2.      Melayani dan membayar pengambilan tabungan.

3.      Membuat buku kas harian.

4.      Setiap kahir jam keja, menghitung uang yang ada dan minta pemeriksaan dari menejer.

5.      Memberikan penjelasan kepada calon anggota dan anggota.

6.      Menangani pembukuan kartu tabungan.

7.      Mengurus semua dokumen dan pekerjaan yang harus di komunikasikan dengan anggota.

j)               Pembukuan

Bagian pembukuan memiliki wewenang menanggani administrasi keuangan dan menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan. Adapun uraian tugasnya adalah :

1.      Mengerjakan jurnal dan buku besar.

2.      Menyusun neraca percobaan.

3.      Melakukan perhitungan bagi hasil.

4.      Menyusun laporan keuangan secara periodik.

 

Peran BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Perekonomian Masyarakat. 

Hernandi de Soto dalam bukunya The Mystery of Capital (2001) menggambarkan betapa besarnya sektor ekonomi informal dalam memainkan perannya dalam aktivitas ekonomi di negara berkembang. Ia juga mensinyalir keterpurukan ekonomi di negara berkembang disebabkan ketidakmampuan untuk menumbuhkan lembaga permodalan bagi masyarakatnya yang mayoritas pengusaha kecil.

Indonesia misalnya, adalah negara berkembang yang jumlah pengusaha kecilnya mencapai 39.04 juta jiwa. Namun para pengusaha kecil tersebut tidak memiliki akses yang signifikan ke lembaga perbankan, sebagai lembaga permodalan. Lembaga-lembaga perbankan belum bisa menjangkau kebutuhan para pengusaha kecil, terutama di daerah dan pedesaan.

Belum adanya lembaga keuangan yang menjangkau daerah perdesaan (sektor pertanian dan sektor informal) secara memadai yang mampu memberikan alternatif pelayanan (produk jasa) simpan-pinjam yang kompatibel dengan kondisi sosial kultural serta ‘kebutuhan’ ekonomi masyarakat desa menyebabkan konsep BMT (Baitul Mal wat Tamwil) dapat ‘dihadirkan’ di daerah  kabupaten kota dan bahkan di kecamatan dan perdesaan.

Konsep BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah,  merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa.

Mengutip formulasi Bambang Ismawan (1994) tentang lembaga  keuangan mikro, maka  setidaknya terdapat beberapa hal yang diperankan BMT dalam otonomi daerah :

1.      Mendukung pemerataan pertumbuhan

Pelayanan BMT secara luas dan efektif sehingga akan terlayani berbagai kelompok usaha mikro. Perkembangan usaha mikro yang kemudian berubah menjadi usaha kecil, hal ini akan memfasilitasi pemerataan pertumbuhan.

2.         Mengatasi kesenjangan kota dan desa

Akibat jangkauan BMT yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan. Harus diakui, pembangunan selama ini acap kali kurang adil pada masyarakat desa, sebab lebih condong mengembangkan kota. Salah satu indikatornya adalah dari derasnya arus urbanisasi dan pesatnya perkembangan keuangan mikro yang berkemampuan menjangkau desa, tentu saja akan mengurangi kesenjangan desa dan kota.

3.         Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil

Sektor yang selama ini mendapat akses dan kemudahan dalam mengembangkan diri adalah usaha besar, akibatnya timbul jurang yang lebar antara perkembangan usaha besar dan semakin tak terkejar oleh usaha kecil. Dengan dukungan pembiayaan usaha kecil, tentunya hal ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi.

4.          Mengurangi capital outflow

Perkembangan kota-kota besar yang sedemikian pesat, semakin meninggalkan pertumbuhan daerah-daerah pedesan. Lembaga keuangan mikro syari’ah BMT lebih berkemampuan memfasilitasi agar tabungan dari masyarakat desa atau daerah terkait, dapat memanfaatkan kembali tabungan yang telah mereka kumpulkan.

5.          Meningkatkan kemandirian daerah

Dengan adanya faktor-faktor produksi (capital, tanah, SDM) yang merupakan kekuatan dimiliki oleh daerah, dimanfaatkan dan didayagunakan sepenuhnya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada, maka ketergantungan terhadap investasi dari luar daerah (maupun luar negeri) akan terkurangi, serta investasi ekonomi rakyat, dapat berkembang pesat.

Adanya pemerataan pertumbuhan, terjadinya keseimbangan pertumbuhan kota dan desa, berkurangnya kesenjangan usaha besar-usaha kecil, tentunya hal ini akan mengurangi kemungkinan ketidakstabilan daerah. Kecemburuan sosial dengan sendirinya akan terkurangi, sebab adanya kesejahteraan yang merata akan menimbulkan multiplier effect maupun interdependensi antar satu bagian dengan bagian yang lain.

Era otonomi daerah merupakan peluang untuk memberdayakan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan lembaga keuangan mikro syariah BMT. Melalui keuangan mikro syariah, kebangkitan ekonomi rakyat (sekaligus ekonomi nasional) maupun pengurangan kemiskinan, akan dilakukan oleh rakyat sendiri. Memang telah tiba saatnya, masyarakat menemukan jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi (Hertanto dkk, 2000: 83).

 

Strategi Pengembangan BMT

Adapun strategi yang dapat ditempuh dalam pengembangan BMT yaitu :

a.       Optimalisasi SDM yang ada di BMT.

b.      Strategi pemasaran yang lebih luas dimanapun.

c.       Inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d.      Pengembangan aspek paradigmatic.

e.       Fungsi patner BMT perlu digalakkan, bukannya menjadi lawan.

f.       Evaluasi bersama BMT

g.      Linkage funding program dengan lembaga keuangan makro.

 

Tujuan Pengembangan BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)

a.       Mengamalkan ajaran al-Quran, tentang prinsip tolong menolong, memberantas kemiskinan umat, mendorong kemajuan ekonomi mikro, mendidik orang islam agar bekerja dengan manajemen yang baik, penuh kejujuran dan bisa dipercaya.

b.      memakmurkan masjid dengan  mengajak nasabah BMT untuk ikut sholat berjamaah di masjid.

c.       menjalin kerjasama, saling membantu meningkatkan/ usaha antara yang mampu dengan yang membutuhkan .

d.      mendidik nasabah rajin membuat catatan utang serta jujur dan disiplin dalam mencicil utang.

e.       mengajak orang islam secara ikhlas mengeluarkan zakat, infaq, sedekah sesuai kemampuan.

 

KESIMPULAN

Dari berbagai data di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa BMT secara hukum berbeda status dengan bank syaruah. Dengan begitu, BMT menerapkan konsep syariah lebih baik dari Bank Syariah karena tidak diatur oleh regulasi Bank Indonesia. Selain itu, BMT memiliki pangsa pasar yang berbeda dengan Bank Syariah, khususnya dalam hal luasnya. Hal tersebut pula yang kemudian berimbas pada perbedaan dalam hal mekanisme kerja keduanya. Proporsi pendapatan dalam nisbah bagi hasil selalu lebih besar bagi pihak BMT, khususnya dalam produk simpann.

Gerakan BMT yang gencar ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah misalnya, perlu meregulasikan perundang-undangan yang jelas bagi BMT, sehingga kinerjanya lebih optimal dan tidak terbentur urusan hukum. Masyarakat pun akan mulai mempercayakan kebutuhan ekonominya pada lembaga mikro syariah ini, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Azis, Abdul, dan Mariyah, ulfah,  2010, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer Bandung: Alfabeta

Hasibuan, Malayu S.P. 2005. Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara: Jakarta 

Heri Sudarsono,  2004, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. 2, Yogyakarta Ekonisia

Janwari, Yadi dan Djazuli, 2002. Lembaga-Lembaga Perekonomia Umat, Jakarta: PT RajaGrafido Persada

Kasmir, 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

 

-------, 2002. Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

 

Lubis, Suhrawardi K, 2000. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

 

Machmud, Amir dan Rukmana, 2010. Bank Syariah (teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia), Jakarta: Erlangga.

Makhalul Ilmi, 2002, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Cet.1,Yogyakarta, UII Press

Ridwan, Muhammad. 2005.Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil ( BMT ). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Santoso, Totok BudidanSigitTriandaru 2006.Bank danLembagaKeuangan Lain.EdisiKedua. Jakarta: SalembaEmpat.

 

Sumitro, Warkum, 1996. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait,  Jakarta: PT Raja GrafindoPersada

Widodo, Hertanto, Dkk, 2000, Panduan praktis operasional baitul mal wa tamwil, Bandung: Mizan

 


 

1 Response to "PERAN BAITUL MAL WA TAMWIL DI INDONESIA"

  1. Untuk mempermudah kamu bermain guys www.fanspoker.com menghadirkan 9 permainan hanya dalam 1 ID 1 APLIKASI guys,,,
    POKER, DOMINO, CEME, CEME KELILING, CAPSA, SUPER10, OMAHA ,BLACKJACK,SUPERBULL TERPERCAYA DI INDONESIA
    dimana lagi kalau bukan di www.fanspoker.com
    Dapatkan Berbagai Bonus Menarik..!!
    - Bonus Cashback 0.3%. Dibagikan Setiap hari SENIN
    - Bonus Freechips 5.000 - 10.000 setiap hari (1 hari dibagikan 1 kali) hanya dengan minimal deposit 50.000 dan minimal deposit 100.000 ke atas
    - Bonus referral 20% SELAMANYA
    - Minimal Deposit dan Withdraw hanya 10 rb Proses Aman & cepat
    - 100% murni Player vs Player ( NO ROBOT )
    Kini Hadir Deposit via Pulsa ( Online 24 Jam )
    || WA : +855964283802 || LINE : +855964283802 ||

    ReplyDelete

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel