PARADIGMA AKUNTANSI SYARIAH YANG RAMAH SOSIAL
PENDAHULUAN
Wacana ekonomi syari’ah terus bergulir dalam konteks kehidupan global. Pada awalnya wacana tersebut muncul dengan malu-malu dan disambut dingin oleh sebagian ahli bahkan tidak sedikit yang mempersoalkan landasan epistimologi dan ontologinya. Sekarang wacana tersebut telah menampakan geliat yang luar biasa dan telah menjadi wacana publik. Ini dapat dilihat dari elan wacana ekonomi syari’ah yang tidak saja berhenti pada persoalan riba dan bunga bank, akan tetapi memasuki wacana ekonomi syari’ah yang lebih luas (Afzlurahman, 2000), seperti tentang penciptaan sistem ekonomi yang adil, sistem akuntansi dan manajemen dari kegiatan ekonomi dan sebaginya.
Dalam konteks global, pakar di bidang akuntansi syari’ah (Husnul Fatarib, 2001; 17-60) oleh dibilang masih sangat sedikit untuk tidak mengatakan tidak ada. Dan untuk konteks Indonesia, di antara yang sedikit itu adalah Iwan Triyuwono seorang pakar akuntansi yang sangat konsern terhadap perkembangan sistem keuangan syari’ah. Dan karya yang sedang diresensi ini salah satu dari sekian banyak karyanya yang berbicara tentang persoalan akuntansi syari’ah. Dengan penerbitan karyanya tersebut, paling tidak telah membuka wacana baru dalam bidang keuangan Islam. Dan karya tersebut kalau diibaratkan sebagai oase di tengah padang pasir luas Ilmu ekonomi konvensional umumnya dan studi-studi keislaman khususnya
Belakangan ini terjadi peningkatan kepentingan terhadap kajian bidang akuntansi menuju akuntansi dalam perspektif Islami atau akuntansi syariah. Salah satu aspek yang mendorongnya adalah dengan munculnya sistem perbankan syariah. Di pihak lain, aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat di terapkan pada lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip Islam. Baik dari implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya standar akuntansi yang cocok bagi bank syariah. Hal ini juga di dorong oleh kebutuhan akan rasionalitas kerangka konseptual pelaporan keuangan bank syariah.
Beberapa isu lain yang mendorong munculnya akuntansi syariah adalah masalah harmonisasi standar akuntansi internasional di Negara-negara Islam, usulan pemformatan laporan badan usaha Islami, dan kajian ulang filsafat tentang kontruksi etika dalam pengetahuan akuntansi serta penggunaan syariah sebagai petunjuk dalam pengembangan teori akuntansi (Muhammad, 2005: 132).
Suatu kajian ulang mengenai literatur akuntansi syariah menyoroti beberapa kelemahan yang ada, di antaranya berkaitan dengan beberapa hal yang tampak dalam perbankan syariah. Namun ini gagal untuk mengenal hambatan politik dan ekonomi yang ada dalam pengembangan akuntansi syariah. Di samping itu, mengabaikan pembahasan tentang peranan akuntansi dari perspektif Islam baik pada tatanan mikro maupun makro. Selanjutnya, dan mungkin merupakan hal yang sangat penting, adalah bahwa dalam pengambangan kerangka konseptual yang “koheren” untuk akuntansi syariah merupakan hal yang tidak dapat di abaikan. Oleh karena itu, pembahasan ini memberikan argumentasi bahwa penyesuaian dan modifikasi akuntansi konvensional yang di dasarkan pada nilai-nilai barat, yang tidak cocok dengan nilai Islam, perlu dibangun kerangka konseptual akuntansi syariah jika akuntansi tersebut dapat diterima sebagai suatu paradigma baru dalam bidang akuntansi.
PEMBAHASAN
1. Karakter Masing-Masing Paradigma
Paradigma pada dasarnya adalah pandangan dunia atau cara pandang yang digunakan oleh seseorang untuk melihat atau memahami sesuatu (Iwan Triyuwono, 2006: 214). Menurut Morgan mengartikan paradigma dalam konteks ilmu sosial dan teori organisasi sebagai ”metatheoritical or philosofical sense to denote and implicit or explicit view of reality”.
Jadi pengertian paradigma disini dapat kita pahami sebagai alat untuk melihat (realitas ilmu dan praktik akuntansi, misalnya), dan sekaligus juga merupakan alat untuk tidak melihat. Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa paradigma tetap berkembang melalui proses dialektika. Paradigma terus bergerak dan berproses menuju pada kesempurnaan melalui proses dialektika. Lebih lanjut kita akan membahas mengenai karakter masing-masing paradigma yang terdiri dari:
a. Paradigma Positivisme
Paradigma ini menekankan diri pada (praktik) akuntansi sebagaimana adanya (as it is). Dalam konteks ini teori akuntansi dipahami sebagai alat untuk menjelaskan (to explain) dan meramalkan (to predict) praktik akuntansi. Bagus tidaknya teori akuntansi ukurannya terletak pada seberapa tinggi teori tersebut mampu menjelaskan dan memprediksi. Dengan tujuan ”menjelaskan” dan ”meramalkan”, paradigma ini secara implisit berusaha menemukan hukum universal yang ada dalam praktik akuntasi. Menurut paradigma ini, praktik akuntansi dijelaskan dan diramalkan dalam konteks hukum universal. Hukum ini memberikan pemahaman bahwa akuntansi dapat dipraktikkan secara universal (Iwan Triyuwono, 2006: 215).
Pendekatan paradigma ini, baik pada tingkat teori maupun praktik, sangat bersifat formal dan struktural. Akuntansi dibangun dan dipraktikkan berdasarkan pada prosedur dan aturan yang ketat. Pada tingkat teori, misalnya, seorang peneliti akuntansi harus secara konsekuen menggunakan scientific method yang sudah berlaku. Kekuatan dari paradigma ini sebetulnya dapat kita lihat pada sifatnya yang formal dan struktural ini. Dengan sifat ini akuntansi dapat berkembang pesat seluruh dunia. Bahkan dapat melakukan penetrasi pada penyebaran dan penerapannya. Namun demikian, sebetulnya kekuatan yang dimiliki oleh paradigma ini adalah juga kelemahannya. Formalitas dan strukturalitas yang tinggi justru akan membuat kekakuan dalam prakik akuntansi. Artinya, akuntansi akan sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jika dipaksakan, maka akan terjadi malpraktik. Demikian juga dengan universalitas. Karakter akuntansi yang universal sebetulnya memberangus sifat-sifat lokal yang tidak universal. Terkait dengan dua kelemahan lain dari paradigma ini adalah adanya anggapan bahwa akuntansi itu bebas dari nilai. Dengan bebas nilai, akuntansi akan memberangus nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ketika nilai-nilai ini telah diberangus, maka masyarakat akan berperilaku menyimpang dari nilai-nilai etika.
Jadi, sepanjang manusia terlibat dalam formulasi teori dan praktik akuntansi pasti akan ada bisa subjektivitas, baik disengaja maupun tidak disengaja. Subjektiitas yang terbawa sebetulnya sangat alami, seingga akuntansi mau tidak mau akhirnya menjadi syarat nilai.
b. Paradigma Interpretivisme
Paradigma ini memiliki kesadaran kontekstual yang tinggi. Ini terbukti dari ketidakinginan paradigma ini untuk menggeneralisasikan temuan penelitian atau teori. Teori ini tidak punya perhatian pada hukum universal. Tugas teori dalam paradigma ini adalah memaknai bukan to explain dan to predict sebagaimana paradigma positivisme. Kualitas dalam paradigma ini diukur dari kemampuannya untuk memaknai, bukan kemampuannya untuk menjelaskan dan meramalkan. Dengan demikian, paradigma ini lebih cenderung untuk mengungkapkan temuan-temuan yag bersifat ideografik.
Dengan tetap berpijak pada nilai lokal dan sujektivitas, maka kekuatan berikutnya terlihat pada menyatunya akuntansi dengan para praktisi dan masyarakat bisnis. Dengan kata lain, akuntansi bukan benda yang ”asing” bagi masyarakat di mana akuntansi tadi di praktikkan. Meskipun paradigma ini timbul sebagai anitesis terhadap paradigma positivisme, ternyata paradigma ini juga tidak terbebas dari kelemahan yang dimilikinya. Kelemahan utama paradigma ini terletak pada kepeduliannya yang hanya terbatas pada ”menafsirkan” (to interpret), selain itu tidak ada.
c. Paradigma Kritisisme
Paradigma kritisisme muncul untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada paradigma pendahulunya, yaitu dengan cara melakukan pembebasan dan perubahan. Tujuan sebuah teori dalam paradigma ini adalah membebaskan dan melakukan perubahan. Paradigma ini beranggapan bahwa sebuah teori tidak cukup hanya menafsirkan, tetapi juga harus mampu membebaskan dan mengubah. Tanpa unsur tersebut sebuah teori tidak aka pernah disebut teori kritis.
Pembebasan dan perubahan yang dilakukan oleh paradigma ini tidak saja pada tingkat teori tetapi pada tingkat praktik. Pada tingkat teori, pembebasan dan perubahan dapat dilakukan sejak dari aspek metodologi sampai pada bentuk teori itu sendiri. Dalam konteks ini metodologi akuntansi modern dan akuntansi modern itu sendiri saat ini sangat mendominasi untuk tidak mengatakan ”menindas” sebagaimana sering diungkapkan oleh paradigma kritisme.
Kekuatan paradigma ini terletak pada karakternya yang ingin selalu membebaskan dan mengubah. Karakter ini sama sekali tidak dimiliki oleh dua paradigma sebelumnya. Dengan karakter ini, akutasi menjadi selalu dinamis dan kaya, baik pada tingkat teori maupun pada tingkat praktik. Jika pembebasan dan perubahan yang dipahami dalam paradigma ini sebatas pada tingkat fisik dalam sebuah realitas, maka kita bisa menganggap bahwa ini sebuah bentuk kelemahan dari paradigma ini. Dengan kata lain, paradigma ini terperangkap pada konsep materialisme. Dengan paham ini, sebagai sesuatu hanya dipahami sebatas fisik atau materi.
d. Paradigma Posmodernisme
Realitas pada hakekatnya tidak terbatas pada realitas fisik saja tetapi juga psikis dan spiritual. Paradigma ini juga lahir sebagi antitesis dari modernisme yang posivistik. Paradigma posivitisme yang merupakan pola pikir moderisme hanya memahami realitas pada lapisan materi saja. Karena yang dipahami hanya realitas fisik, maka konsep teori yang dibangunnya hanya sebats dunia materi dan sebaliknya, tidak mampu masuk pada dunia psikis dan spiritual, apalagi masuk atribut Tuhan dan Tuhan itu sendiri.
Paradigma posmodernisme muncul untuk mengatasi kelemahan paradigma positivisme dengan mencoba memahamirealitas secara lebih utuh dan lengkap. Untuk memenuhi realitas yang kompleks ini, paradigma posmodernisme yang memiliki bentuk pendekatan keilmuan yang baku. Sebaliknya, pendekatannya selalu tidak terstruktur, tidak terbentuk, tidak formal, dan tidak mutlak. Semuanya serba relatif. Singkatnya, paradigma ini menganggap bahwa teori akuntansi digunakan untuk menstimulasi (to stimulate) kebangkitan kesadaran manusia pada tingkat yang lebih tinggi dari kesadaran intelektual ( dalam hal ini kesadaran emosi dan terutama kesadran spiritual) akan membantu manusia untuk kembali “menyatu” dengan Tuhan yang dikenal dengan istilah wadatul wujud atau menunggaling kawulo-Gusti atau Yoga. Pada hakikatnya manusia sekarang ini melakukan perjalanan menuju pada tuhan dengan cara menyatu dengan-Nya.
2. Evaluasi Kritis Akuntansi Konvesional
Ide akuntansi konvensional saat ini dikembangkan berdasarkan Ide Barat yang digunakan di seluruh dunia. Namun, sistem tersebut dikenal sebagai sistem yang paling baik di masyarakatnya. Hal ini di sebabkan karena mungkin ditandai dengan ekspor teknologi akuntansi (yaitu: teknik, institusi, dan konsep dari asosiasi akuntansi professional yang sangat dominan) melalui kolonisasi, pendidikan, pengembangan perdagangan, dan usaha harmonisasi internasional khususnya di Negara Islam yang sedang berkembang di dunia ini, walaupun beberapa Negara (seperti Malaysia dan Pakistan) mencoba mengadaptasi bahkan mengadopsi seluruh ide, sebagai usaha minimal. Demikian pula, pengenalan beberapa konsep dan nilai mendasar akuntansi konvensional saat ini adalah bersifat kontradiksi bagi masyarakat Islam. Sebab secara mendasar hal tersebut berhubungan dengan bunga atau riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan. Di samping itu, ada beberapa unsur yang masuk dalam kategori gharar. Banyak isu lain, sebagaimana yang diharapkan oleh para akuntan muslim. Demikian pula Dewan Pengawas Syariah yang secara efektif mengontrol mekanisme akuntansi (Muhammad, 2005: 133).
Berdasarkan sejarah, urusan akuntansi dan keuangan dikembangkan dan diorganisasi oleh Gereja menurut hukum Canon, namun gagal menyelesaikan perubahan yang begitu cepat dalam lingkungan bisnis dan implikasinya di masyarakat. Keagungan Tuhan dan interpretasi gereja yang tidak rasional tidak dapat mengikuti kemajuan temuan ilmu pengetahuan, walaupun masalah yang berhubungan dengan kontrak social telah dilakukan oleh pemikir seperti Roussea dan John Locke (Agus Mirwanto, 2010). Hal serupa, larangan gereja mengenai bunga adalah bertentangan dengan jiwa kapitalis. Mengenai upaya akumulasi kekayaan tidak dapat dimasuki nilai-nilai spiritual dan menjadi tidak bermoral. Inilah yang disebut paradigma agama. Akibatnya, paradigma agama ini sebagai sumber pengorganisasian dan pengawasan bisnis. Namun, yang terjadi adalah berkebalikan, paradigma kapitalis mendorong tumbuhnya sifat serakah manusia, memelihara paham sekulerisme, yang mengarahkan pada sifat materialisme dan pada akhirnya cenderung bersifat hedonisme, dengan mengedepankan ideologi rasionalisme.
Salah satu masalah yang berhubungan dengan rasionalisme adalah menekankan pada sifat manusia yang selalu mementingkan diri sendiri. Hal ini bertentangan dengan kepentingan kolektif masyarakat luas. Di samping, masalah kepentingan sendiri juga berhubungan dengan upaya memaksimalisasi kekayaan. Masalah yang lebih besar lagi dalam perspektif rasionalisme adalah pemisahan agama dan aktivitas ekonomi. Masalah lainnya berhubungan dengan masalah efisiensi alokasi sumber daya yang didasarkan pada mekanisme pasar. Rasionalisme beranggapan bahwa mekanisme pasar akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kekayaan. Namun kenyataannya, ekonomi (akuntansi) konvensional secara nyata telah menyebabkan terjadinya ketidak sesuaian dan menimbulkan konflik antara berbagai kelas yang ada dalam masyarakat (Muhammad, 2005: 134).
Secara umum dapat dikatakan di sini, bahwa masalah rasionalisme sebagai suatu dasar dalam pengembangan akuntansi saat ini. Di dalamnya terdapat tiga gambaran kontradiktif menurut pandangan Islam, yaitu: pertama, Akuntansi konvesional didasari oleh penolakan agama dan metafisika serta menempatkan Negara sebagai kekuatan yang berkuasa. Hal ini berlawanan dengan konsep Islam. Kedua, kepercayaan dan nilai dasar akuntansi konvensional yang berdasarkan pada konsep kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan social. Ketiga, akuntansi konvensional mempercayai bahwa manusia tidak memiliki konsepsi yang melekat mengenai keadilan tetapi manusia memiliki sifat pengambil peluang. Ketiga pandangan di atas menunjukkan, bahwa konsep akuntansi konvensional cenderung melihat hanya manusia sebagai makhluk ekonomi (homo economicus). Dalam Islam, manusia tidak hanya dikenal sebagai homo economicus tetapi juga sebagai makhluk beretika (homo ethicus) dan makhluk beragama (homo religious) (Sofyan, 1997: 162).
3. Syariah Sebagai Paradigma Alternatif
Akuntansi adalah suatu kejadian yang tidak hanya statis. Akuntansi berkembang mengikuti pola evolusi masyarakat sebagaimana yang telah terjadi, yaitu berkembang dari pernyataan aspek agama menuju pada upaya pemisahan agama dengan masalah ekonomi, maka akhirnya terjadi perubahan dari agama menuju kepada ekonomi murni, dan akhirnya berkembang lagi dari ekonomi murni menuju kepada sosio ekonomi. Ada enam paradigma yang telah bertarung dalam bidang ekonomi, keenam paradigma itu adalah: paradigma antropologi/deduktif, paradigma kebenaran pendapatan, paradigma agregat-pasar-perilaku, paradigma keputusan model, paradigma individual pengguna dan paradigma ekonomi/informasi (Agus Mirwanto, 2010).
Dengan menggunakan teori filsafat dan sosial, Burrell dan Morgan (1979). Menjelaskan empat perbedaan paradigma secara sosiologi dalam bidang akuntansi. Keempat paradigma itu adalah: fungsionalis, interpretatif, humanis radikal, dan strukturalis radikal. Masing-masing paradigma tersebut menentukan cara anggota memandang penelitian, praktik dan pendidikan akuntansi. Tidak ada paradigma yang lebih unggul satu dibanding dengan yang lainnya. Dengan kata lain, keberadaan paradigma tersebut didasarkan pada pengembangan dan interpretasi pemikiran manusia dalam mengkontruksi pengetahuan akuntansi.
Berdasarkan definisi paradigma yang dikemukakan Kuhn (1970), paradigma baru dapat dikembangkan yaitu paradigma akuntansi syariah yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat muslim. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa syariah diturunkan dari tiga sumber, yaitu: Al-Qur’an, Hadist, dan Fiqh. Sumber-sumber tersebut urut secara hierarki tidak dapat mendahului satu terhadap yang lainnya (Kuntowidjojo, 1991: 135). Tujuan utama syariah adalah mendidik setiap manusia, memantapkan keadilan dan merelisasikan keuntungan bagi setiap manusia di dunia maupun di akhirat. Syariah mengatur setiap aspek kehidupan umat muslim, baik politik, ekonomi, dan sosial dengan menjadi keyakinan, kehidupan, akal dan kekayaan mereka.
Oleh Ibn Al-Qayim Al-Jawziyyah, bahwa basis syariah adalah kebijakan dan kesejahteraan masyarakat di dunia dan di akherat kelak. Dengan kata lain, syariah berkaitan dengan peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan fondasi dasar bagi moral, sosial, politik, dan filsafat ekonomi masyarakat tersebut. Aspek moral dalam Islam adalah ditopang dengan konsep tauhid, iman dan konsep-konsep lain yang berhubungan dengan konsep seperti: kebenaran, ketaqwaan, ibadah, kewajiban dan ikhtiar. Akan tetapi, tanpa kepercayaan atau iman adalah sulit untuk mencapai aspek lainnya. Tauhid adalah kepercayaan manusia untuk selalu bergantung pada Allah, karena adanya keterbatasan manusia.
Taqwa adalah aktivitas manusia dengan menjalani perintah dan menjauhi larangan-Nya. Al-Qur’an mengatakan, jika seseorang memiliki rasa taqwa yang tinggi, maka dalam hidupnya akan memperoleh barakah (kasih sayang dari Allah). Orang yang taqwa akan terlindungi dari api neraka. Kebajikan dan kebenaran (birr) terdiri atas semua jenis kebaikan dan kesempurnan yang diharapkan manusia dalam hidupnya. Salah satu wujud kebajikan seseorang adalah berkaitan dengan upaya untuk mengeluarkan harga dan kekayaannya dalam bentuk sadaqah.
Aspek sosial Islam adalah didasarkan pada konsep tauhid dan al-falah, maslahah dan ummah. Berdasarkan pada konsep tauhid, setiap orang akan mendapatan hak yang sama dari Tuhannya. Berdasarkan konsep persamaan ini setiap manusia mendapatkan peran yang sama untuk berbuat kebenaran dalam masyarakatnya. Lebih lanjut, peningkatan persamaan dan kebajikan dalam masyarakat akan menjamin tercapainya keadilan. Inilah yang disebut al-falah. Dengan berdasarkan syariah, manusia dapat menciptakan atau memberikan manfaat kepada orang lain, yang disebut maslahah (Muhammad, 2005: 139).
Aspek politik dalam Islam didasarkan pada konsep tauhid, musyawarah (syura), adil, bay’a, dan khilafah. Ekonomi Islam didasarkan pada konsep tauhid, al ‘adl wal ihsan, ikhtiar dan kewajiban sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Berdasarkan pada konsep tauhid, hak milik sepenuhnya atas segala harta kekayaan ada pada Allah dan manusia hanya diberikan amanah untuk menggunakannya sesuai dengan yang digariskan oleh syariah. Keseimbangan (al ‘adl wal ihsan) dalam Islam didasarkan pada konsep normatif keadilan dalam arti sempit. Lawan dari adil adalah ketidakadilan atau zulm. Hal seperti ini (zulm) dilarang dalam Islam.
Dengan demikian, aktivitas ekonomi ataupun bisnis dalam Islam merupakan bentuk ibadah. Oleh karena itu, penggunaannya dalam Islam harus halal (diperbolehkan) menurut hukum Islam. Setiap orang harus dapat menghindari dari perbuatan memakan riba, yang dilakukan dengan menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan aktivitas bagi hasil. Selanjutnya, dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis harus diawali dengan akad yang jelas, dilakukan pencatatan, tidak berlebihan (israf), moderat dalam melakukan konsumsi untuk mengurangi timbulnya kelangkaan, dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat dengan membayar zakat. Setiap muslimin harus meninggalkan aktivitas ekonomi dan bisnis yang mengandung unsur khiyana, tanajush, gharar, dan semua bentuk spekulatif dalam transaksi bisnis. Ini semua diinginkan untuk dicapai, sehingga tercipta keadaan ekonomi yang berkeadilan dengan berdasarkan pada kesamaan dan transparansi.
4. Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan Syariah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, bahwa dengan konsep syariah dapat dihubungkan dengan masalah akuntansi. Syariah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan filsafat moral. Termasuk di dalamnya dalam hal akuntansi, tidak seperti paradigma yang lain, yang tampaknya memfokuskan pada peran khusus akuntansi dalan hal kegunaan pengambilan keputusan, informasi ekonomi dan pelaporan pendapatan secara benar, paradigma syariah mengenal semua perbedaan peran tersebut (Kuntowidjojo, 1991: 137). Paradigma syariah akan memasukkan konsep pertanggung jawaban dalam bidang akuntansi, yaitu dengan paradigma antropologi/deduktif. Paradigma ini akan menggunakan dasar penilaian tunggal dalam menentukan pendapatan (the true-income/deductive paradigma), pentingnya akuntan keuangan sebagai pihak yang memberikan, layanan kelengkapan informasi keuangan. Berdasarkan pada uraian sebelumnaya, paradigma syariah tampaknya menekankan antara the extreme holistic-atomistic dan dimensi radikal-dekriptif tentang teori sosiologi. Dengan demikian dapat dipahami, paradigma syariah dalam akuntansi akan mempertimbangkan berbagai paradigma dengan menunjukkan adanya perbedaan ideologi akuntansi. Berdasarkan pijakan agama tersebut, maka ada dimensi yang saling berhubungan, yaitu: (1) mencari keridhoan Allah sebagian tujuan utama dalam menentukan sosio-ekonomi; (2) merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, dan (3) mengejar kepentingan pribadi, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri.
Berdasarkan uraian di atas tampak, bahwa akuntansi syariah akan mencapai tujuan yang lebih luas tentang keadilan sosio-ekonomi (al-falah) dan mengakui bentuk ibadah. Prinsip-prinsip ini menunjukkan pada baik aspek teknis maupun kemanusiaan yang harus diturunkan dari syariah. Aspek teknis dalam akuntansi syariah adalah menunjuk pada kerangka akuntansi yang berhubungan dengan otoritas dan pelaksanaannya. Jelasnya masalah kerangka berhubungan dengan pengukuran dan penyingkapan, prinsip-prinsip sebagai berikut: zakat, bebas bunga, transaksi bisnis yang dihalalkan dalam hukum Islam, harus diyakini.
Penyingkapan kerangka akuntansi tersebut perlu menunjuk pada kewajiban lain apa yang digariskan syariah sehubungan dengan upaya pemenuhan zakat, seperti: shadaqah. Sedangkan kerangka akuntansi yang berhubungan dengan masalah otoritas dan pelaksana, didasarkan pada prinsip-prinsip seperti: taqwa, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Ini merupakan fondansi dasar yang mempengaruhi nilai-nilai akuntan muslim dan manajer yang juga akan dapat diamati melalui aktivitasnya. Oleh karena itu, perbedaan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah itu tidak hanya pada batasan tujuannya saja namun juga pada prinsip-prinsip dasarnya (Muhammad, 2005; 140-142). Sebagai contoh, bahwa kerangka konseptual pelaporan keuangan yang menggunakan paradigma hukum buatan manusia, dan implikasinya adalah pada peran akuntan muslim yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Diilhami dengan pandangan dunia tentang tauhid, tidak anti laba atau anti dunia, tetapi suatu visi keberhasilan dan kegagalan yang mencakup pada dimensi waktu yang lebih luas, yaitu dunia dan akhirat.
- Pertanggungjawaban tidak hanya pada pimpinan tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan, karena manusia hanya sekadar hamba-Nya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi di dunia dan di akhirat.
- Hubungan-membutuhkan terciptanya hubungan baik antara pimpinan tetapi juga kepada pengikut, dan juga hubungan dengan Tuhan dengan memenuhi semua kewajiban keagamaannya`
- Motivasi memberikan pelayaaan yang terbaik dalam aktivitas akuntansinya, seperti amanah, ibadah, amal saleh, yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai kemenangan (al-falah) di dunia maupun di akhirat.
5. Konstruksi Paradigmatis Akuntansi Syariah
Akuntansi menurut Triyuwono, merupakan produk yang senantiasa berubah; kemungkinan hal itu dipengaruhi oleh lingkungan organisasi, teknologi yang diterapkan dalam organisasi, tugas-tugas menejerial, dan manajemen struktur, atau oleh lingkungan yang lebih luas seperti kebudayaan, politik, ekonomi, sistem hukum dan kondisi sosial. Tesis yang dikemukakan oleh Triyuwono ini bukanya tanpa alasan, Revrisond Baswir dalam sebuah makalahnya yang berjudul Akuntansi dan Idiologi, pada bagian penutup menyatakan:
…munculnya kesan bahwa akuntansi juga memiliki kaitan dengan idelogi sulit untuk dielakan, akuntansi seperti yang saat ini diajarkan pada jurusan-jurusan akuntansi di Indonesia, ternyata sangat kuat dipengaruhi oleh kapitalisme. Pengaruh kapitalisme itu terutama tampak sangat nyata pada kuatnya pengaruh prinsip ekonomi kapitalistik dalam penyajian laporan pendapatanya.
Pendapat di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai, sistem dan filsafat sebuah ilmu akan turut menentukan model ilmu yang berkembang di suatu negara. Apabila suatu negara menganut sistem ekonomi kapitalis, maka sistem akuntansi yang berkembang adalah sistem kapitalis. Demikian pula, apabila suatu negara mengikuti system ekonomi Islam maka system akuntansinya pun akan berafiliasi pada nilai-nilai Islam (syariah).
Dan menurut paradigma interaksionisme simbolik, penyebab utama perubahan akuntansi tersebut, adalah diri. Karena diri memiliki potensi untuk menciptakan dan membentuk realitas. Dan realitas yang tercipta dan terbentuk menjadi sumber-sumber bagi pembangunan realitas selanjutnya yang, tentu saja, akan mempengaruhi prilaku individu. Dengan merujuk sejumlah kalangan, Triyuwono berpendapat bahwa moralitas atau etika menjadi hal yang krusial yang dibutuhkan untuk melengkapi diri, sehingga realitas yang diciptakan atau dibentuk oleh diri pribadi akan memberi efek yang baik.
Dalam konteks ini, Triyuwono mengajukan syariah sebagai etika, yang terdiri atas bukan hanya kognitif rasional (pengetahuan), tetapi juga iman keagamaan yang didalamnya kesadaran individu tertanam. Dan etika dalam konteks akuntansi syari’ah tentunya harus merefleksikan dari konsep zakat dan amanah yang dimetaforisasikan.
6. Akuntansi sebagai Metafora Amanah
Amanah menjadi sesuatu yang memunculkan implikasi-implikasi luas bagi persepsi mengenai cara melakukan bisnis perbankan dan memproduksi produk-produk perbankan, kehadiran watak altruistic dan egoistic dalam bisnis dan produk, serta pesepsi dalam memperlakukan standar akuntansi, dan situasi-situasi lain yang membawa praktik akuntansi menuju praktik yang dikondisikan.
Triyuwono mengidentifikasi persepsi individu-individu berkenaan dengan organisasi, baik organisasi bisnis maupun sosial. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa individu pada umumnya memetaforakan organisasi, sebagai amanah. Bagian lain pembahasan identifikasi proses pencarian tujuan real organisasi (baik organisasi sosial maupun bisnis) yang telah dimetaforakan sebagai amanah. Terbukti berdasarkan pandangan normal, bahwa tujuan utama organisasi adalah penyampaian rahmat bagi keseluruhan alam (rahmatan lil ‘alamin), dan tujuan ini bisa diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran operasional yang mungkin kontekstual tergantung pada jenis organisasinya dan situasi-situasi lainya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam bagian-bagian akhir pembahasan ini dikemukan, perlu menggunakan pedoman yang dapat membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, dan yang adil dari yang tidak adil; itulah etika. Berkaitan dengan itu, Triyuwono mengajukan syari’ah sebagai etika.
Menurut temuan Triyuwono bahwa ada hubungan yang kuat antara iman dan pengetahuan (dan selanjutnya tindakan) yang dipercaya, dipahami dan diimplementasikan oleh diri yang terlibat dalam lembaga tersebut. Iman dianggap sebagai inti paling dasar dari setiap muslim dan yang menggemakan nilai-nilai tertentu dan mempengaruhi cara berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan iman ini, diri mempertimbangkan bahwa pengetahuan agama, yang utamanya terdiri atas Qur’an dan Sunnah, sangat penting, di samping pengetahuan tentang sains, yang membimbing implementasi zakat. Sebagai konsekuensinya, konsep manajemen amanah mengalir dari intepretasi terhadap al-Qur’an dan pemikiran keagamaan lainya, dan begitu pula praktik akuntansinya.
Amanah, dalam konteks praktik akuntansi, diinterpretasikan sebagai akuntabilitas, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang amanah harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, pelaksana, masyarakat dan Tuhan. Bentuk tanggung jawab untuk tiga kelompok pertama bersifat “formal”, yakni dalam arti sempit menerbitkan laporan keuangan dengan mengikuti standar akuntansi yang sudah ada sebagai “norma-norma”. Tanggung jawab kepada Tuhan berarti bahwa pemegang amanah, dalam mempersiapkan dan menerbitkan laporan keuangan, secara etis (moral) harus sesuai dengan norma-norma tersebut.
7. Akuntansi Sebagai Metafora Zakat
Dalam pandangan Triyuwono bahwa akuntansi merupakan refleksi bangunan realitas organisasi etis, baik organisasi yang berbentuk sosial maupun bisnis. Akuntansi syariah pun juga merefleksikan nilai-nilai etis syari’ah yang menggambarkan dan mengakomodir sifat dan organisasi yang bersangkutan. Dan etika syariah dalam organisasi bisnis islami sebetulnya merupakan konsekuensi logis dari penggunaan metafora zakat dalam melihat sebuah organisasi, di samping metafora amanah (Muhammad, 2000: xiii-xiv).
Triyuwono menyatakan bahwa zakat merupakan realitas yang diperlukan oleh, dan juga “merek dagang’ dari organisasi. Triyuwono selanjutnya menyatakan bahwa zakat merupakan realitas imperatif, karena:
Hal tersebut merupakan “esensi filosofi ekonomi Islam dan kerangka sistem fungsional.
Dengan mendapatkan tujuan organisasi yang lebih tinggi, yakni ‘menyebar rahmat”, kita bisa menunjukan dengan jelas bahwa membayar zakat merupakan tujuan operatif organisasi. Zakat mempunyai sisi ganda; ia tidak hanya berkenaan dengan dorongan egoistis, melainkan juga dengan dorongan altruistik. Untuk membayar zakat perusahaan harus mampu memperoleh kekayaan. Ini berarti bahwa untuk mendapatkan kekayaan, perdagangan, asuransi, dan sebagainya sepanjang sesuai dengan syari’ah.
Zakat dalam pengertian filosofi Islam menunjukan bahwa Allah adalah pemilik asli dari semua kekayaan. Saud seperti yang dikutip oleh Triyuwono mengungkapakan bahwa Dia (Allah), dalam kapasitas ini memberlakukan pajak terhadap kekayaan semua manusia sebagai abdi-Nya. Sedangkan dalam kerangka system fungsional zakat secara tidak langsung segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Sementara itu, organisasi harus memanifestasikan potensi egois dan altruismenya untuk mencapai tujuan membayar zakat. Sifat egois adalah berguna untuk memperoleh keuntungan, sedangkan sifat altruis adalah untuk membayar zakat. Tujuan ini menunjukan bahwa tujuan membayar zakat merupakan tujuan operatif organisasi. Tujuan ini menunjukan harus berusaha mencari keuntungan dan dalam waktu yang bersamaan membayar zakat. Artinya, organisasi itu hanya mampu membayar zakat bila memiliki kekayaan, misalnya dengan memperoleh keuntungan. Kekayaan yang diperoleh dari bisnis dikenakan wajib zakat yang dibayarkan oleh perusahaan atas para pemiliknya (pemegang saham). Ini berarti perusahaan tidak bertanggungjawab hanya pada bsnis yang dijalankan, tetapi juga pada pembayaran zakat sebagai tujuan organisasi di samping memaksimalkan keuntungan.
Dari sifat-sifat zakat di atas kita dapat memahami dengan sangat jelas bahwa zakat sebagai metaforisasi realistis etis organisasi bisnis tersusun atas unsur-unsur ‘fisik” dan “metafisik” yang akan mengkonstruk akuntansi syari’ah. Akuntansi harus mencerminkan semua hal tersebut. Ketika akuntansi merefleksikan realitas, akan ada informasi dan symbol yang kemungkinan bervariasi dengan praktik-praktik akuntansi dalam organisasi bisnis kontemporer.
Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam akuntansi syari’ah yang didasarkan dan sesuai dengan syari’ah Islam, selanjutnya harus distrukturkan baik secara implisit maupun eksplisit sesuai dengan konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam rangka memenuhi kewajiban membayar zakat. Identifikasi dasar penentuan zakat dalam akuntansi syari’ah merupakan landasan penentuan dan penjelasan prinsip, aturan, dan standar akuntansi syari’ah. Hal tersebut diperlukan guna memfasilitasi tugas akuntan dalam mengidentifikasi dan memahami cakupan tanggung jawab dalam pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan zakat (Toshikazu, 2001: 283-295).
Seperti halnya akuntansi konvesional, selain terdapat prinsip-prinsip, akuntansi syariah juga harus mempunyai prosedur yang merupakan tata cara (proses) yang harus dilaksanakan dalam akuntansi syari’ah, termasuk pengungkapan secara penuh atas informasi akuntansi yang diikuti dengan penentuan jumlah yang tepat atas besarnya zakat yang harus dibayarkan. Uraian di atas, secara eksplisit menunjukan bahwa keberadaan etika syariah dalam organisasi bisnis sebetulnya merupakan konsekuensi logis dari penggunaan metafora amanah dalam melihat sebuah organisasi. Konsekuensi semacam ini akan sulit ditemukan dalam metafora yang lain. Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora “amanah” bisa diturunkan menjadi metafora zakat, ataurealitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Ini berarti bahwa organisasi bisnis orientasi yang tidak lagi prifit-orented atau stakeholders-oriented, tetapi zakat oriented.
Dengan orientasi zakat ini, perusahaan berusaha untuk mencapai ‘angka’ pembayaran zakat yang tinggi. Pengertian angka dan zakat di sini tidak perlu diartikan secara sempit, karena zakat – oriented itu sendiri mempunyai makna dan konsekuensi yang laus dan konprehensif. Dengan demikian, laba bersih (net profit) tidak lagi menjadi ukuran kinerja perusahaan. Gambaran realitas ini akan tercermin pada laporan akuntansi setiap perusahaan.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kerangka akuntansi konvensional, yang di dasarkan pada aide-ide Barat, tidak sesuai untuk diterapkan pada masyarakat Islam. Ketidaksesuaiannya itu terlihat pada aspek seperti pengeliminasian nilai-nilai agama, penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan dan penekanannya pada nilai pemilik modal pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, kenyataanya masyarakat Islam memiliki alternatif atas keberadaan akuntansi konvensional dan para sarjana muslim mampu mengembangkan kerangka akuntansi yang sesuai dan didasarkan pada nilai-nilai agamanya. Paradigma syariah, menekankan aspek nilai hukum dan etika Islami dalam sistem akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi kerangka yang sesuai dalam mengembangkan akuntansi syariah. Pembahasan ini telah memberikan pandangan holistic atas kebutuhan akuntansi syariah dan membangun kerangka konseptual yang sesuai. Walaupun, hal ini tidak hanya akan berhenti sampai disini, akan tetapi akan terus dikembangkan postulat-postulat dasar untuk melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi sehingga memberikan pijakan praktis bagi praktik akuntansi syariah.
Suatu hal yang sangat penting untuk diperkenalkan adalah bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan pada paradigma syariah yang merupakan bagian yang sangat berhubungan dengan tauhid al-ibadah (mengakui ke-Esaan Allah sebagai pemilik alam semesta ini). Dengan demikian, upaya yang berkelanjutan akan dilakukan oleh setiap orang Islam untuk menjabarkan tersebut diharapkan dapat diterima oleh semua golongan, khususnya bagi kelompok non muslim. Oleh karena itu, hal ini bukanlah tugas yang mudah, kecuali ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu keadaan yang Islami, pada seluruh aspek kehidupan, mulai pada bidang: politik, ekonomi, dan sosial. Jika ini dapat diwujudkan, maka usaha yang terus-menerus itu dapat diterjemahkan dalam bidang bisnis, manajemen. Ini semua dilakukan untuk mengantarkan manusia mencapai tingkatan falah.
DAFTAR PUSTAKA
Kuntowijdojo, 1991. Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi, Bandung: Mizan.
Miswanto, Agus, Akuntansi Syari’ah: Paradigma Baru Akuntansi Yang Ramah Sosial, dalam http://islamicjusticeway.blog.friendster.com/ di akses tanggal 31 Desember 2010
Muhammad, 2005. Pengantar Akuntansi Syariah, Yogyakarta: Salemba Empat.
Sofyan Syafri Harahap, 1997. Akuntansi Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
Syahtah, Husein, 2001. Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, alih bahasa Husnul fatarib, Lc, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
Triyuwono, Iwan, 2006. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
.
0 Response to "PARADIGMA AKUNTANSI SYARIAH YANG RAMAH SOSIAL"
Post a Comment