SEJARAH PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA TURKI USMANI

A. Pendahuluan
Pada periode Rasulullah SAW para sahabat berusaha optimal untuk mempertahankan hidup mereka dalam setiap kesempatan dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui hukum syara’ pada waktu itu cukup bagi umat Islam langsung menyimak teks (bacaan), tafsiran dan penjelasan Nabi mengenai Al-Qur’an sebagai sumber hukum ditunjang oleh suasana kehidupan sosial. Ketika itu masih dibawahi bimbingan Nabi sebagai utusan Allah yang memiliki kepribadian teguh untuk tetap pada tuntutan Allah swt. Adapun setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat berfungsi sebagai pemberi arah (petunjuk), mereka memelihara Al-Qur’an, hadis dan hukum-hukum melalui istimbat untuk berjalan pada jalan yang lurus.
Seiring dengan perkembangan zaman dan perluasan wilayah Islam, masalah hukum yang dihadapi umat pun semakin kompleks. Setiap menghadapi kasus masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur’an dan sunnah maka para tokoh tasyri’ melakukan ijtihad baik secara individual maupun secara kolektif. Karena itu para pemikir Islam siap berijtihad menjawab tantangan zaman, sehingga Islam tetap relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat (http://www.masbied.com/2012/05/21).
Tak pelak, masa Turki Usmani juga turut andil dalam mewarnai
perkembangan hukum Islam. Islamisasi yang telah dilancarkan oleh bangsa Turki
Usmani mempunyai arti yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum
Islam. Meskipun baru masuk Islam, mereka menerima Islam secara lebih serius dibandingkan
orang-orang yang telah lama memeluknya (Muhammad Daud, 2002: 123).
Kerajaan Turki Usmani muncul di saat Islam berada dalam era kemunduran pertama. Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan pesat, dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia dan Eropa bagian Timur. Masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang sejak tahun 1299 M-1924 M. Kurang lebih enam abad (600 tahun).
Dalam rentang waktu yang demikian panjang kerajaan Turki Usmani mengalami dinamika yang selalu menghadirkan format dan ciri khas yang baru dalam pemerintahan, bahkan merupakan penyelamat dan bebas dunia Islam dari kekacauan yang berkepanjangan terutama di bidang hukum, karena sebagaimana diketahui, bahwa pemerintahan Turki Usmani tidak hanya terbatas pada kekuasaan dan wilayah, tapi juga meliputi bidang agama. Pada periode berikutnya, kerajaan Turki Usmani yang berpijak kepada Syari’at Islam mulai bergeser menjadi hukum sekuler, ini terjadi pada akhir abad-19 tepatnya pada era tanzimat (1839-1876) ketika terjadi persentuhan budaya timur (Islam) dengan budaya Barat (Eropa). Era tanzimat merupakan gerakan pembaharuan yang terjadi di Turki Usmani, yang pada hakikatnya berintikan upaya pemerintah Turki Usmani untuk melakukan perbaikan dalam tata aturan perundangan di segala bidang, dan salah satu hukum yang disusun Majallah al-Ahkam al-Adliyahi (1876 M) di samping piagam Gulhane dan Humayun. Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan hukum Islam pada masa Turki Usmani makalah sederhana ini mencoba menguraikan, dengan pokok pembahasan; Sekilas tentang Turki Usmani, Sebelum Tanzimat, Era Tanzimat, Majallah al-Ahkam al-Adliyah dan sesudah tanzimat.
Kerajaan Turki Usmani merupakan kerajaan yang lebih lama kekuasaanya dibandingkan dengan kerajaan keduanya, kerajaan ini juga mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dari bidang kemiliteran maupun daerah kekuasaannya. Begitu juga dalam bidang keilmuannya, meskipun pada masa kerajaan ini ijtihad menjadi sangat langka. Penulis pada makalah kali ini mencoba membahas tentang sejarah pemikiran hukum Islam pada masa Turki Usmani (Muhammad Daud, 2002: 124).
B. Pembahasan
1. Sekilas tentang Turki Usmani
Salah satu negara Islam yang terletak di kawasan Eropa Tenggara dan Asia Kecil Adalah Turki. Negara ini berbatasan langsung dengan Georgia, Armenia, Azerbijan dan Iran di Timur, Iraq, Suriah dan Laut Tengah di Selatan, Laut Hitam di Utara, Laut Aegea di Barat dan Yunani serta Belgia di Barat Laut. Luas wilayahnya sekitar 779.452 km2. Di antaranya 755.688 km2 di Asia Kecil (semenanjung Anatolia) dan 22.364 km2 di Eropa Tenggara (Tim Penyusun Ensiklopedi, 1994: 113).
Turki merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sekitar 99,2 % dari penduduk yang berjumlah sekitar 50.207.000 jiwa dan sebagian besar bermukim dibagian utara Turki. Sedangkan bagian selatan Turki dikuasai oleh orang-orang Yunani yang beragama Kristen, namun belum mendapat pengakuan dari pemerintah dan selebihnya adalah Yahudi. Bahasa resminya adalah bahasa Turki dan sebagian berbahasa Kurdi, Arab, dan Yunani (Ensiklopedi Indonesia, 1991: 504-509).
Kerajaan Turki Usmani muncul disaat Islam berada dalam era kemunduran pertama. Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan pesat, dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia dan Eropa bagian Timur. Masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang sejak tahun 1299 M-1924 M. Kurang lebih enam abad (600 tahun) (http://www.masbied.com/2012/05/21).
Bangsa Turki tercatat dalam sejarah Islam dengan keberhasilannya mendirikan dua buah dinasti. Yaitu dinasti Turki Saljuk dan dinasti Turki Usmani. Dinasti Turki Usmani terbentuk setelah kehancuran dinasti Turki Saljuk oleh serangan pasukan Mongol. Semula kerajaan Usmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil, tetapi dengan dukungan militer yang kuat, tidak beberapa lama Usmani menjadi sebuah kerajaan besar (Ali, 1956: 364).
Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu lebih kurang tiga abad, mereka pindah ke Turkistan kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke sembilan atau ke sepuluh ketika menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 M bangsa Turki dengan dipimpin Artogol melarikan diri menuju dinasti Saljuk untuk mengabdi pada penguasa yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Alauddin II (Ali, 1956: 365).
Artogol dan pasukannya bersekutu dengan pasukan Saljuk membantu Sultan Alauddin II berperang menyerang Bizantium, dan usaha ini berhasil, artinya pasukan Saljuk mendapat kemenangan. Atas jasa baiknya itu Sultan Alauddin II menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak bangsa Turki terus membina wilayah barunya dan memilih Kota Syukud sebagai ibu kota (Ali, 1956: 366).
Pada tahun 1289 M Artogol meninggal dunia. Kepemimpinan-nya dilanjutkan oleh putranya, Usman. Putra Artogol inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Usmani, beliau memerintah tahun 1290 M–1326 M. Sebagaimana ayahnya, Usman banyak berjasa pada Sultan Alauddin II, dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium. Pada tahun 1300 M, Bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh. Kerajaan Saljuk kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Usman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Turki Usmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Usman yang sering disebut Usman I. Dalam perkembangannya, Turki Usmani melewati beberapa periode kepemimpinan. Sejak berdiri tahun 1299 M yang dipimpin oleh Usman I Ibn Artogol (1299-1326 M) berakhir dengan Mahmud II Ibn Majib (1918-1922 M). Dan dalam perjalanan sejarah selanjutnya Turki Usmani merupakan salah satu dari tiga kerajaan besar yang membawa kemajuan dalam Islam (Ali, 1956: 367).
2. Sebelum Tanzimat
Sebagai diketahui Kerajaan Turki Usmani dikepalai oleh seorang Sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau dunia dan kekuasaan spritual atau rohani. Sebagai penguasa duniawi ia memakai titel Sultan dan sebagai kepala rohani umat Islam ia memakai gelar Khalifah.Dengan demikian Raja Usmani mempunyai dua bentuk kekuasaan, kekuasaan memerintah negara dan kekuasaan menyiarkan dan membela Islam.
Dalam melaksanakan kedua kekuasaan di atas Sultan dibantu oleh dua pegawai tinggi sadrazam untuk urusan pemerintahan dan syaikh al-Islam untuk urusan keagamaan. Keduanya tidak mempunyai banayak suara dalam soal pemerintahan dan hanya melaksanakan perintah Sultan. Dikala Sultan berhalangan atau berpergian ia digantikan sadrazam dalam menjalankan pemerintahan. Syaikh al-Islam yang mengurus bidang keagamaan dibantu oleh qadhi askar al-rumali yang membawahi qadhi-qadhi wilayah Usamniyah bagian Eropa, sedang qadhi askar anduly membawahi qadhi-qadhi wilayah Usmaniyah di Asia dan Mesir.Dalam melaksanakan tugasnya para qadhi tersebut merujuk kepada mazhab Hanafi. Hal ini yang disebabkan mazhab yang dipakai oleh Sultan adalah mazhab Hanafi (Syafiq, 1997: 54-66). Bentuk-bentuk peradilan pada masa ini :
1. Mahkamah Biasa/Rendah (al-Juziyat), yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata.
2. Mahkamah Banding (Mahkamah al-Isti’naf), yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku.
3. Mahkamah Tinggi (Mahkamah al-Tamayz au al-Naqd wa al-Ibram), yang bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum.
4. Mahkamah Agung (Mahkamah al-Isti’naf al-Ulya), yang langsung di bawah pengawasan Sultan.
Lembaga peradilan (qadha’) pada masa ini belum berjalan dengan baik, karena terdapat intervensi dari pemerintah, bahkan sistem peradilan dikuasai oleh kroni-kroni dan pejabat pemerintah. Jadi belum tampak dengan jelas pemisahan antara urusan agama dan pemerintahan.
3. Masa Tanzimat (1839-1876 M)
Secara etimologi tanzimat berasal dari kata nazhzhama-yunazhzhimu-tanzhimat, yang berarti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Term ini dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh gerakan pembaharuan yang terjadi di Turki Usmani pada pertengahan abad ke-19. Gerakan ini ditandai dengan munculnya sejumlah tokoh pembaharuan Turki Usmani yang belajar dari Barat yaitu bidang pemerintahan, hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan dan sebagainya (Syalabi, 1988: 2).
Tanzimat merupakan suatu gerakan pembaharuan sebagai kelanjutan dari kemajuan yang telah dilakukan oleh Sultan Sulaiman (1520-1566 M) yang termasyhur dengan nama al-Qanuni. Namun pembaharuan yang sebenarnya lebih membekas dan berpengaruh pada masa Sultan Mahmud II (1808-1839 M). Ia memusatkan perhatiannya pada berbagai perubahan internal diantaranya dalam organisasi pemerintahan dan hukum. Sultan Mahmud II juga dikenal sebagai Sultan yang pertama kali dengan tegas mengadakan perbedaan antara urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama diatur oleh syari’at Islam (tasyr’ al-dini) dan urusan dunia diatur oleh hukum yang bukan syari’at (tasyri’ madani). Hukum syari’at terletak di bawah kekuasaan syaikh al-Islam, sedangkan hukum bukan syari’at diserahkan kepada dewan perancang hukum untuk mengaturnya, hukum yang bukan syari’at ini diadopsi dari Eropa, Perancis dan negeri asing lainnya (Syalabi, 1988: 4).
Diantaranya adalah al-Nizham al-Qadha al-Madani (Undang-undang Peradilan Perdata). Dengan penerapan al-Nizham al-Qadha al-madani (Undang-undang Peradilan Perdata) dalam peradilan muncul Mahkamah al-Nizhamiyah yang terdiri dari Qadha al-Madani (Peradilan Perdata) dan Qadha-Syar’i (Peradilan Agama ). Dikotomi lembaga peradilan pada masa Sultan Mahmud II memberikan indikasi sudah adanya pemisahan urusan agama dan urusan dunia. Kemunculan tanzimat dilatarbelakangi oleh[15]:
a. Khusus bidang hukum terjadinya persentuhan hukum Barat dan hukum Islam
b. Muncul para tokoh tanzimat yang ingin membatasi kekuasaan Sultan yang absolut.
Disamping itu pada masa ini kondisi masyarakat terdiri dari tiga lapisan yaitu:
1. Tradisional, yang mempertahankan dan membangun pemikiran berdasarkan fiqh dan berpijak pada mazhab yang ada. Karena fiqh dianggap telah mapan dan sempurna sehingga mereka berpendapat mazhab ini harus dikembangkan dan disosialisasikan.
2. Modernisme, yang menawarkan agar fiqh perlu diseleksi dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
3. Reformasi, melontarkan gagasan, bahwa fiqh yang ada tidak mampu merespon berbagai perkembangan yang muncul sebagai akses perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang multi dimensionalitas. Oleh karena itu diperlukan fiqh baru, yang menafsirkan nash secara kontekstual.
Oleh karena itu, keadaan masyarakat ini juga mempengaruhi munculnya pembaharuan lebih-lebih lapisan modernisme dan reformasi. Realisasi pembaharuan ini dimulai dengan diumumkannya Piagam Gulhane (Khatt-i Syarif Gulhane) pada tanggal 3 Nopember 1839 M, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Piagam Humayun (Khatt-i Syarif al-Humayun) pada tahun 1856 M. Gerakan ini terjadi pada masa Sultan Abdul Majid (1839-1861 M) putra Sultan Mahmud II. Piagam Gulhane berisikan berbagai bentuk perubahan yang pada masa permulaan kerajan Turki Usmani, syari’at Islam dan Undang-undang Negara dipatuhi, sehingga negara menjadi kokoh dan kuat. Untuk kembali pada masa tersebut, maka perlu diadakan perubahan-perubahan yang membawa kepada pemerintahan yang baik (Syafiq, 1997: 67), yaitu:
1. Terjaminnya ketentraman hidup, harta kehormatan dan warga negara.
2. Peraturan mengenai pemungutan pajak.
3. Peraturan mengenai kewajiban dan lamanya dinas meliter.
Selanjutnya dijelaskan bahwa tertuduh akan diadili secara terbuka dan sebelum pengadilan pelaksanaan hukuman mati dengan racun dan jalan lain tidak dibolehkan. Pelanggaran terhadap kehormatan seseorang juga tidak diperkenankan. Hak milik terhadap harta dijamin dan tiap orang mempunyai kebebasan terhadap harta yang dimilikinya. Ahli waris dari yang kena hukuman pidana tidak boleh dicabut haknya untuk mewarisi, dan demikian pula harta yang kena hukuman pidana tidak boleh disita.
Melihat muatan Piagam Gulhane ini terlihat adanya usaha pembaharu untuk melakukan rekonsiliasi antar muslim tradisional dengan kemajuan, serta institusi-institusi baru yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan bisa menampung kebutuhan mereka. Menjamin keamanan hidup, ketenangan, jaminan kepemilikan. Satu hal yang penting dalam piagam ini adalah adanya ketentuan bahwa aturan-aturan itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat dan semua golongan agama tanpa ada pengecualian. Atas dasar piagam ini, maka terjadi beberapa pembaharuan dalam berbagai institusi kemasyarakan Turki Usmani. Diantaranya dalam bidang hukum dirumuskannya kodifikasi hukum perdata oleh Majelis Ahkam al-Adliyah dan hukum pidana (Su'ud, 1983: 384).
Sedangkan dibidang pemerintahan adanya sistem musyawarah dan di bidang pendidikan adanya pemisahan antara pendidikan umum dan agama, serta kekuasaan pendidikan umum dilepaskan dari kekuasaan ulama. Pada masa ini mulai masuk pengaruh sistem pendidikan Barat. Agaknya sejak saat ini pemisahan pendidikan antara hukum dan agama ini berlaku sampai sekarang. Selanjutnya pada tahun 1856 M Sultan Abdul Majid mengumumkan belakunya piagam Humayun yang lebih banyak mengandung pembaharuan terhadap kedudukan orang Eropa dan non muslim yang berada di bawah kekuasaan Turki Usmani, sehingga antara orang Eropa dan rakyat Islam Turki tidak ada perbedaan lagi artinya mereka mempunyai hak yang sama dalam hukum. Walaupun piagam Humayun dikeluarkan untuk memperkuat keberadaan piagam Gulhane, namun jika diperhatikan lebih jauh piagam ini memberikan hak dan jaminan kepada bangsa Eropa untuk semakin memantapkan keberadaan di Turki Usmani (Su'ud, 1983: 385). Sikap pro-Barat ini pada akhirnya membawa kelemahan terhadap kerajaan Turki Usmani dalam menghadapi Eropa.
Dapat dipahami bahwa perkembangan tasyri’ pada masa tanzimat di kerajaan Turki Usmani banyak dipengaruhi oleh hukum dari Barat, artinya telah bercampur hukum Islam dengan hukum Barat. Sedangkan Piagam Gulhane menyatakan penghargaan tinggi pada syari’at Islam tetapi juga mengakui perlunya diadakan sistem baru. Hukum baru yang disusun banyak dipengaruhi oleh hukum Barat. Apalagi piagam Humayun yang secara tegas diperlakukan untuk non Islam dan Eropa (Badri Yatim, 1999: 137).
Pada masa ini telah ditetapkan pedoman hakim dalam menetapkan hukum, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Dusturiyah pada tahun 1293 H/1877 M. Sehingga terhindar dari hawa nafsu dan keinginan pribadi dalam menetapkan hukum. Dan juga didirikan Mahkamah al-Tamyiz (al-Naqdu) yang merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk memecat para qadhi yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena dianggap tidak melaksanakan tugas sesuai yang ditetapkan. Namun pada akhirnya lembaga yang didirikan serta undang-undang yang berlaku sebagaimana mestinya karena ada unsur korupsi dan kolusi dalam pemerintahan. Kondisi ini menjadikan peradilan seperti barang dagangan yang diperjualbelikan.
4. Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah
Pada masa Turki Usmani dalam Islamisasi mempunyai arti yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Meskipun baru masuk Islam, mereka menerima Islam secara lebih serius dibandingkan orang-orang yang telah lama memeluknya. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama. Kerajaan sendiri sangat terikat dengan syari’at sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan.
Perkembangan hukum Islam di Turki dibagi oleh Harun Nasution ke dalam tiga periode besar yaitu periode awal (650-1250), periode pertengahan (1250-1800), dan periode modern (1800 sampai sekarang) (Ahmad Hanafi, 1989: 218). Pada periode awal, syari’at Islam dilaksanakan dengan murni sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan pada periode pertengahan sudah ada usaha untuk memasukkan hukum Islam ke dalam perundang-undangan negara yaitu ketika khalifah al-Manshur menyerukan untuk membuat suatu undang-undang yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah yang berlaku untuk semua negeri (Harun Nasution, 1991: 12-13) . Usaha ini dilakukan setelah melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan fukaha dan perbedaan putusan di kalangan hakim-hakim dalam memutuskan suatu persoalan yang sama. Usaha tersebut tidak berhasil karena para fukaha tidak ingin memaksakan pendapatnya untuk diikuti dan karena menyadari bahwa ijtihad yang dilakukannya bisa saja salah.
Munculnya Majallah al-Ahkam al-Adliyah merupakan bentuk aplikasi dari ide taqnin (kodifikasi hukum) yang muncul pada masa pemerintahan Abu Ja’far al-Mansur ketika masa Daulat Abbasiyah, atas inisiatif dari Ibn Muqaffa’. Namun ide ini belum terwujud karena penolakan dari para ulama seperti Imam Malik dengan alasan, bahwa perbedaan pendapat ulama dalam persoalan furu’ merupakan suatu hal yang positif. Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur’an tidak membutuhkan intervensi pemerintahan dalam menetapkannya (Harun Nasution, 1991: 92). Di saat kemajuan kebudayaan Islam, ilmu pengetahuan berkembang pesat yang melahirkan para ilmuan dan imam-imam mazhab yang tersebar di seluruh pelosok daerah, sehingga dalam perkembangan selanjutnya muncul rasa fanatisme mazhab, yang cendrung membawa turunnya semangat ijtihad, kejumudan dan ketertutupan ijtihad.
Kondisi ini berimplikasi kepada perbedaan dalam menetapkan hukum karena beragamnya mazhab yang mereka pakai. Lemahnya semangat ijtihad dan berkembangnya taklid serta ta'assub (fanatisme) mazhab. Penyelesaian masalah fiqh tidak lagi mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW serta pertimbangan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara jumud (konservatif). Upaya mentakhrij (mengembangkan fiqh melalui metode yang dikembangkan Imam mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar.
Berdasarkan kondisi tersebut muncul ide dari Daulah Usmaniyah untuk mewujudkan kodifikasi hukum Islam agar tidak terjadi keberagaman hukum dalam satu perkara pada lembaga peradilan. Pada akhir abad ke-13 H pemerintah Turki Usmani mengeluarkan pemerintah untuk membentuk panitia yang bertugas mengumpulkan ketentuan hukum syara’ terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan hukum muamalat (perdata). Panitia menetapkan hukum berpegang pada mazhab Hanafi, dengan memperhatikan kemaslahatan umat dan perkembangan zaman tanpa harus terikat dengan pendapat yang kuat dalam mazhab ini.30 Maksudnya pendapat yang lain juga diperhatikan dalam menetapkan hukum. Panitia yang terdiri dari fuqaha ini melaksanakan tugasnya selama 7 ( tujuh) tahun mulai dari tahun 1280-1293 H / 1869-1876 M.
Usaha tersebut baru terwujud setelah munculnya buku Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah pada tahun 1823 (Juhaya, 2007: 117). Dengan demikian dikeluarkanlah keputusan pemerintah Turki Usmani untuk memakai kitab undang-undang tersebut sebagai pegangan para hakim di pengadilan-pengadilan.
Pada tahun 1293 H/1876 M panitia berhasil merampungkan tugasnya dengan melahirkan peraturan yang bernama Majallah al-Ahkam al-Adliyah yang diundangkan pada tanggal 26 Sya’ban 1293 H, dan bersamaan dengan ketetapan pemerintah Turki Usmani untuk menerapkan majallah ini di pengadilan-pengadilan di Turki dan negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaannya, seperti Libanon dan Siria (Manna: 404). Peraturan Undang-undang ini terdiri dari 1851 pasal yang berisikan:
a. Muqaddimah, tentang defenisi ilmu fiqh pembahagiannya serta penjelasan kaidah-kaidah fiqhiyah.
b. Bab-bab Muamalah yang dibedakan untuk setiap kitab dan terdiri dari 16 kitab. Pada muqaddimah setiap bab berisikan istilah-istilah fiqh yang berkaitan dengan setiap kitab.
Majallah al-Ahkam al-Adliyah merupakan kitab undang-undang perdata pertama yang diambil dari ketentuan-ketentuan Islam, yang berasal dari mazhab Hanafi di samping pendapat lain (Mahsani, 1981: 71). dengan melihat perkembangan dan kondisi umat. Artiya dalam majallah ini tidak ditemukan perbedaan pendapat sehingga produk hukum yang dihasilkan beragam. Di samping itu juga ada undang-undang lain yang ditetapkan yaitu Undang-undang Keluarga (Qanun al-Ailat) tahun 1326 H. Undang-undang ini khusus menyangkut persoalan pernikahan dan perceraian yang berasal dari mazhab selain Hanafi. Dengan adanya undang-undang ini membawa umat keluar dari taqlid buta, dan tidak hanya terikat dengan satu mazhab. Kodifikasi ini membantu para hakim (qadhi) dalam memutuskan perkara yang dihadapi, sehingga adanya keseragaman hukum dalam satu perkara. Namun kodifikasi ini juga mempunyai kelemahan yang mengakibatkan lemahnya ruh dan semangat ijtihad ulama. Begitu juga kurangnya ketelitian dalam memutuskan perkara, karena mereka sudah dipola dengan acuan yang sudah baku dan adanya keharusan pengawasan terhadap produk hukum yang dihasilkan (Mahsani, 1981: 72). Terbatasnya hukum yang ada menyebabkan kurang fleksibel hukum yang dihasilkan, sementara peristiwa kehidupan masyarakat senantiasa berubah.
Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan, sementara kitab-kitab fiqh muncul dari berbagai mazhab dan sering dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan, di samping mem erlukan waktu yang lama (Zuhri, 1996: 87).
Oleh sebab itu, pemerintah Turki Usmani berpendapat bahwa harus ada satu kitab fiqh/hukum yang bisa dirujuk dan diterapkan di pengadilan. Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah sebuah panitia kodifikasi hukum perdata. Pada tahun 1286 H panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Usmani yang dinamai dengan Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah. Setelah berhasil dengan penyusunan Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah, para penguasa di negeri-negeri Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Usmani mulai pula menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik bidang perdata, pidana, maupun ketatanegaraan (Zuhri, 1996: 89).
Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan mazhabnya, sehingga penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. Di samping itu, keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalah-masalah fiqh. Pada akhir periode ini dimulai upaya kodifikasi fiqh (hukum) Islam yang seluruhnya diambilkan dari mazhab resmi pemerintah Turki Usmani (Kerajaan Ottoman; 1300-1922), yaitu Mazhab Hanafi, yang dikenal dengan Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah (Ahmad Hanafi, 1989: 219) tersebut.
Sejak munculnya Majalah al-Ahkam al- 'Adliyyah sampai sekarang. Ada tiga ciri pembentukan fiqh Islam pada periode ini (Syafiq, 1997: 125) yaitu:
1. Munculnya Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi.
2. Berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam.
3. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab, sesuai dengan kebutuhan zaman.
Pada abad ke-19 muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat diantara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang empat, tetapi juga dari para sahabat dan thabi'in, dengan syarat bahwa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab, maka pada tahun 1333 H pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum keluarga (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab (Syafiq, 1997: 90).
Di dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang dianggap lebih sesuai diterapkan. Sejak saat itu bermunculanlah kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 dan 1925 pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fiqh. Dengan demikian, seluruh pendapat dalam mazhab fiqh merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan.
Munculnya beberapa produk fiqih sesuai dengan keinginan penguasa Turki
Usmani, seperti halnya diberlakukannya istilah at-taqaddum (kadaluwarsa)
di pengadilan. Di samping itu, fungsi ulil amri dalam menetapkan hukum Islam
dan penerapannya maupun menentukan pilihan terhadap pendapat tertentu.
Sekalipun ketetapan ini lemah, karena sesuai dengan tuntunan kemaslahatan
zaman, muncul ketentuan di kalangan ulama fiqih bahwa ketetapan pihak penguasa
dalam masalah ijtihad wajib dihormati dan diterapkan. Contohnya, pihak penguasa
melarang berlakunya suatu bentuk transaksi. Meskipun bentuk transaksi itu
dibolehkan syara’, atas dasar pertimbangan kemaslahatan tertentu,
transaksi tersebut dilarang, atau paling tidak untuk melaksanakan transaksi
tersebut diperlukan pendapat dari pihak pemerintah (Juhaya, 2007: 116).
Selain kitab tersebut di atas, dikeluarkan pula Undang-Undang Keluarga (Qanun ‘Ailat) pada tahun 1326, yang dikhususkan untuk masalah-masalah kawin dan putusnya perkawinan Dalam Undang-Undang ini, banyak ketentuan-ketentuannya yang tidak diambil dari mazhab Hanafi, seperti tidak sahnya perkawinan orang yang dipaksa dan tidak sahnya talaq yang dijatuhkannya. Keluarnya kedua Undang-Undang tersebut merupakan kodifikasi hukum pertama yang bersumber pada syari’at Islam (Juhaya, 2007: 221). dan sebagai langkah pertama untuk meninggalkan taqlid buta dan untuk tidak terikat dengan satu mazhab tertentu, baik dalam bentuk keputusan hakim, maupun dalam pendapat orang biasa.
5. Tasyri’ Setelah Tanzimat
Pada akhir periode Turki Usmani, persoalan peradilan semakin banyak dan sumber hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syari’at Islam saja, tapi juga diambil dari sumber non syari’at Islam, dan pada masa ini banyak muncul lembaga peradilan yang sumber hukumnya saling berbeda (Harun Nasution, 1991: 101), yaitu:
1. Mahkamah al-Thawaif atau Qadha al-Milli, yaitu peradilan untuk suatu kelompok (agama), sumbernya dari agama masing-masing.
2. Qadha al-Qanshuli, yaitu peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang asing tersebut.
3. Qadha Mahkamah Pidana, bersumber dari Undang-undang Eropa.
4. Qadha Mahkamah al-Huquq, (Ahwal al-Madaniyah), mengadili perkara perdata, bersumber dari Majallah al-Ahkam al-Adliyah.
5. Majlis al-Syari’ al-Syarif, mengadili perkara umat Islam khusus masalah keluarga (al-Syakhsyiyah), sumbernya fiqh Islam.
Begitu pula dengan pengadilan sudah terdapat Mahkamah Biasa, Banding dan Mahkamah Agung. Dengan demikian kondisi qadha pada masa ini sudah beragam, dan ini merupakan pembaharuan yang dicapai pada periode sebelumnya atau masa tanzimat. Pembaharuan yang diadakan pada masa tanzimat tidak seluruhnya mendapat penghargaan dari pemuka masyarakat Islam, bahkan mendapat kritikan dari para cedikiawan Islam Kerajaan Turki Usmani. Kritikan ini timbul dari tokoh nasionalis Turki, Mustafa Kemal al-Taturk (Bapak Turki), yang dipengaruhi oleh ide golongan nasionalis Turki dan nasionalis Barat.
Westernisme, sekularisme dan nasionalisme menjadi pola dan dasar pemikirannya. Ia berpendapat Turki hanya dapat maju dengan meniru Barat. Untuk mencapai ide tersebut, ia memproklamirkan Republik Turki Sekuler tahun 1942 M Mustafa Kemal selanjutnya menghilangkan institusi keagamaan dalam pemerintahan dengan menghapuskan Syaik al-Islam, Kementrian Syari’at dan Mahkamah Syari’at serta hukum syari’at dan hukum adat dihapuskan diganti dengan hukum Barat, dalam soal perkawinan diganti dengan hukum Swiss yaitu menurut hukum sipil. Wanita mendapat hak cerai yang sama dengan kaum pria, dan banyak lagi yang sudah diubah menjadi hukum Barat. Mustafa Kemal sebagai seorang nasionalis dan pengagum peradaban Barat tidak menentang Agama Islam, ini terbukti bahwa dalam mengurus persoalan agama diadakan Derpertemen Urusan Agama, dan masih memberikan kebebasan beragama kepada rakyat (Harun Nasution, 1991: 147).
Sekolah-sekolah pemerintah untuk mencetak imam dan khatib di Fakultas Illahiyat Istambul sampai saat ini masih eksis. Ia beranggapan agama Islam merupakan agama rasionalis, namun dirusak oleh pemahaman yang sempit, untuk itu perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Negara Turki. Al-Qur’an perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa Turki. Azan harus diberikan dalam bahasa Turki. Azan dalam bahasa Turki ini mulai diterapkan pemakaiannya tahun 1931 M. Modernisme dan westernisme Mustafa Kemal bukanlah bertujuan menghilangkan agama, namun yang dimaksudkan adalah menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintahan tetapi hal ini sangat membawa pengaruh pada perkembangan hukum Islam dan nampaknya sekularisme Mustafa Kemal sangat berpengaruh sampai saat ini (Harun Nasution, 1991: 152).
6. Sistem Hukum Turki Usmani
Sistem Hukum Turki Usmani merupakan sistem yang tidak terpusat, majemuk, dan dinamis untuk menghadapi perbedaan agama, etnis dan kultural warga negaranya. Berdasarkan tradisi yang berlaku pada dinasti Islam pada sebelumnya (Rasyid, 1998), dinasti Usmani mengembangkan hukum yang berisi tiga bagian:
1. Syariah, prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh Dinasti Turki Usmani adalah prinsip mazhab Hanafi, pengadopsian mazhab Hanafi secara resmi oleh negara berarti bahwa mazhab ini berpengaruh besar di sana bahkan di daerah-daerah yang sudah mengikuti mazhab lain secara tradisional.
2. Undang-undang (kanun), merupakan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh sultan dalam posisinya sebagai khalifah. Khanun biasanya diambil dari adat istiadat, dan karenanya bisa berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya. Otoritas sultan untuk membuat undang-undang tampaknya dibenarkan oleh syariah itu sendiri sebagai cara untuk mengatur urusan-urusan yang tidak tercakup dalam prinsip-prinsip syariah, seperti struktur institusi negara, pemberlakuan pajak (selain yang ditentukan oleh syariah) dan hukum-hukum tertentu.
3. Aturan hukum minoritas yang berlaku bagi non muslim (millat), dengan demikian, anggota komunitas tersebut dilahirkan, menikah, bercerai, dan disemayamkan berdasarkan hukum adat atau agama mereka masing-masing.
C. Kesimpulan
Pada periode awal, hukum Islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah bahkan cenderung tradisional dan konservatif. Pada periode pertengahan sudah ada usaha untuk memasukkan hukum Islam ke dalam perundang-undangan negara. Dan di akhir periode pertengahan tersebut pemikiran pembaharuan hukum Islam sudah mulai muncul. Usaha tersebut baru terwujud setelah munculnya buku Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah pada tahun 1823. Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taklid serta ta'assub (fanatisme) mazhab. Dengan demikian dikeluarkanlah keputusan pemerintah Turki Usmani untuk memakai kitab undang-undang tersebut sebagai pegangan para hakim di pengadilan-pengadilan.
Sebagian besar pemerintah turki usmani mengikuti ketentuan mazhab Hannafi, namun banyak ketentuan-ketentuannya yang tidak diambil dari mazhab Hanafi, seperti tidak sahnya perkawinan orang yang dipaksa dan tidak sahnya talaq yang dijatuhkannya. pada tahun 1333 H pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum keluarga (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab, dan juga Undang Keluarga (Qanun ‘Ailat) pada tahun 1326, yang dikhususkan untuk masalah-masalah kawin dan putusnya perkawinan. Keluarnya Undang-Undang tersebut merupakan kodifikasi hukum pertama yang bersumber pada syari’at Islam. dan sebagai langkah pertama untuk meninggalkan taqlid buta dan untuk tidak terikat dengan satu mazhab tertentu, baik dalam bentuk keputusan hakim, maupun dalam pendapat orang biasa.
DAFTAR PUSTAKA
.
Ahmad Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam Imperium Turki Usmani, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988)
Ali, K. Sejarah Islam. Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 1956.
Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Eds.6, 2002, Cet. 10
Anderson, J. N. D. Islamic Law in the Moderen World. diterjemahkan oleh Mahmud Husain dengan judul Hukum Islam di Dunia Moderen. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta; PT. Cipta Adi Pustaka, 1991, Cet. I
Ensiklopedi Nasional Indonesia. Cet. I; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991.
Hanafi, Ahmad, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Cet. V; Jakarta: PT. Bulan Bintang 1989.
J. N. D. Anderson, Islamic Law in the Moderen World, diterjemahkan oleh Mahmud Husain dengan judul Hukum Islam di Dunia Moderen,Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994, Cet. I
Mahsani, Subhi, Falsafah Tasyri’ fi al-Islam, alih bahasa Filsafat Hukum Dalam Islam, Bandung: PT al-Ma’arif, 1981
Manna’ al-Qaththan, Tarikh al-Tasyrik al-Islamy, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.t), h. 404.
Mughni, Syafiq A. Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997
Mughni, Syafiq A, Sejarah Kebudayaan Islam Turki, Jakarta: Logos, 1997
Nasution, Harun. Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1991
Praja, Juhaya S, Sejarah Hukum Islam, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2007
Rasyid, Daud. Islam dalam Berbagai Dimensi. Cet. Jakarta: Gema Insani Press, 1998
Su’ud Ibn Ali Duraib, Al-Tanzhim fi Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah, Riyadh: Maktab al-Wazir, 1983
Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam. Jilid 5. Cet. II; Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1994
Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
Zuhri, Muh, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996
http://www.masbied.com/2012/05/21/proses-perkembangan-pemikiran-hukum-islam-pasca-turki-usmani/
http://daeeleea.blogspot.com/2013/05/al-ahkam-al-adliyyah.html
http://www.masbied.com/2012/05/19/proses-perkembangan-pemikiran-hukum-islam-pada-masa-turki-usmani/
0 Response to "SEJARAH PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA TURKI USMANI"
Post a Comment