FILOSOFIS KETATNYA TATA ATURAN NAIK HAJI DI INDONESIA
FILOSOFIS KETATNYA TATA ATURAN NAIK HAJI DI INDONESIA

Haji berarti secara harfiah adalah melaksanakan keinginan tentang sesuatu. Tapi haji yang dimaksud disini ialah memenuhi pelaksanaan salah satu rukun Islam yang bersyarat yakni pergi ke Mekkah dan Arafah serta melaksanakan rukun haji yang telah ditentukan (Hasbullah Bakry, 1988: 129).
Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang berada dalam urutan terakhir umat muslim. Haji hukumnya adalah wajib bagi yang mampu mengerjakannya, baik mampu secara keuangan maupun secara kesehatan rohani dan jasmani. Allah SWT menjanjikan balasan surga dan pengampunan dosa kepada hambanya yang telah melaksanakan haji dengan mabrur. Jarak tempuh yang jauh, iklim, suhu, disana yang berbeda menuntut muslim asal Indonesia untuk mempunyai kesabaran dan keadaan sehat serta stamina yang kuat dalam melaksanakan panggilan Allah (Hasbullah Bakry, 1988: 129-130). Kata kunci naik haji adalah perjalanan spiritual dambaan setiap muslim untuk menyempurnakan rukun Islam. Karena itu kemudian sejarah naik haji Indonesia mengalami berbagai perkembangan, berdasarkan hasil analisis atas bacaan naskah soal, saya menemukan dua posisi atas tata aturan naik haji untuk umat Islam di Indonesia.
Pertama, posisi kebijakan masa kolonial terhadap umat Islam Indonesia yang akan naik haji, sebagaimana ditulis dalam naskah soal bahwa diantara kebijakan Pemerintah kolonial terhadap para haji di Hindia Belanda pada masa kolonial tercantum dalam Staatsblad voor Nederlandschh-Indie Tahun 1859 No.42 yaitu Pemerintah kolonial Belanda kembali membuat ordonasi atau belsit. Beslit tersebut tertanggal 18 Oktober 1825 No 9 dengan denda bagi yang tidak mengambil pas jalan sebesar 1000 gulden. Beslit tersebut di sampaikan secara rahasia kepada residen-residen yang ada supaya tidak menimbulkan gejolak (Husni Rahim, 1998: 180). Pada tahun 1825 untuk pertama kali peraturan, ordonasi atau beslit tersebut dibuat adalah untuk mengawali monopoli ibadah haji dan kemudian pemerintah kolonial berupaya menekan jemaah haji.
Beslit No 9 tahun 1825 tersebut kemudian diganti dengan beslit Tahun 1831, peraturan itu diperketat, mereka yang tidak membayar, sekembalinya akan dikenakan bayaran dua kali lipat (http://uwaisalihb1908.blogspot.com/2013 dalam Deliar Noer, 1985: 31). Alasan yang diberikan karena tidak ada orang yang mampu membayar denda 1000 gulden dan memberikan denda sebanyak 1000 gulden memang memberi kesan “mencari-cari alasan” dan keterlaluan. Belsit No. 24 tahun 1831 juga tidak diumumkan secara resmi, karena tidak dimasukkan dalam Staatsblad van Nedherlandsch Indie dan disampaikan juga kepada residen secara rahasia (Husni Rahim, 1998: 180-181).
Lebih lanjut dijelaskan Husni Rahim, kedua beslit yang disampaikan secara rahasia itu, jelas sekali usaha tersebut kurang berhasil karena ternyata jumlah jemaah haji tidak berkurang malahan bertambah dikarenakan satu hal yang tidak dipahami Belanda, bahwa ibadah haji dalam pandangan orang Islam adalah salah satu kewajiban bagi orang yang mampu, karena itu, halangan apapun kalau datangnya dari faktor luar dan bukan dari faktor yang bersangkutan akan diupayakan semaksimal mungkin mengatasinya (Husni Rahim, 1998: 181). Karena haji menurut Ali Shariati, adalah pemberontakan melawan nasib malang yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan jahat baik dari dalam diri sendiri maupun kekuatan-kekuatan jahat di luar dirinya. Kenyataan tersebut dibuktikan masih banyaknya jemaah yang tidak terdaftar dan banyak pula yang berangkat berangkat dari Singapore dan Penang (Husni Rahim, 1998 : 181).
Dalam peraturan beslit tersebut juga terdapat tata atuan yang mana sekembali dari ibadah haji, seseorang harus mengikuti ujian haji dan harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah mengunjungi Mekkah. Mereka yang telah kembali dari menunaikan ibadah haji harus diuji di tempat tinggal mereka. Materi ujian adalah seputar soal-soal Mekkah dan Islam. Hanya apabila mereka lulus dari ujian ini, barulah berhak mempergunakan gelar haji di depan nama mereka (http://uwaisalihb1908.blogspot.com/2013 dalam Deliar Noer, 1985: 32)
Ciri-ciri mencolok dari ordonasi atau beslit tahun 1859 baru itu ialah:
1. Calon jemaah haji harus mempunyai surat keterangan dari seorang Bupati bahwa ia mempunyai dana memadai untuk perjalanan pulang pergi dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan cukup terjamin.
2. Sekembalinya dari Mekah, haji tersebut harus menjalankan ujian, atau ujian haji, yang harus membuktikan bahwa dia benar-benar telah mengunjungi Mekah.
3. Hanya bila telah lulus ujian itu, dia di benarkan untuk menyandang “gelar haji” dan memakai busana haji khusus (Dick Doues dan Nico Kaptein, 1997: 9).
Beberapa aturan lain yang memberikan simbol-simbol pengetatan umat Islam di Indonesia untuk naik haji seperti lama naik haji sampai pakaian mereka yang sudah haji.
Kedua, Pada masa kemerdekaan hingga masa reformasi dengan berbagai aturan untuk naik haji, sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2008, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirbala. Disamping itu, penyelenggaraan haji juga berkaitan dengan citra dan martabat bangsa. Sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah merealisasikan amanat tersebut antara lain: pendaftaran dengan prinsip first come first served. Sistem ini telah dapat memberikan kepastian keberangkatan pada calon jemaah dan terpenuhinya rasa keadilan (http://www.banten.kemenag.go.id/).
Contoh Gambaran jumlah jemaah haji dapat dilihat dari table di bawah ini:
|
No |
Tahun |
Jumlah calon jama’ah haji |
|
1 |
Tahun 1853 |
1113 orang |
|
2 |
Tahun1854 |
1448 orang |
|
3 |
Tahun 1855 |
1668 orang |
|
4 |
Tahun 1856 |
3057 orang |
|
5 |
Tahun 1857 |
2381 orang |
|
6 |
Tahun 1858 |
3862 orang |
|
7 |
Tahun 1859 |
2052 orang |
|
8 |
Tahun 1860 |
1417 orang |
|
9 |
Tahun 1861 |
1989 orang |
|
10 |
Tahun 1862 |
2415 orang |
|
11 |
Tahun 1863 |
2317 orang |
|
12 |
Tahun 1864 |
4148 orang |
|
13 |
Tahun 1865 |
1901 orang |
*Sumber: Kolonial Verslag tahun 1855 sampai 1898 dan J. Verdenbregt, “The Haddj, some of its features and functions in Indonesia, BKI118, 1962, hal. 141-145 (http://uwaisalihb1908.blogspot.com/2013/04/pelaksanaan-ibadah-haji-indonesia- dalam Husni Rahim, 1998 : 184-187).
Tabel tersebut menunjukkan naik turun jemaah haji setelah ditetapkan peraturan tahun 1852 yang membebaskan biaya pas jalan dan denda, kemudian peraturan 1859 yang menetapkan uang jaminan, uang haji, pemakaian gelar dan pakaian haji (Husni Rahim, 1998: 186). Selanjutnya merubah struktur komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Dengan sistem ini, jemaah haji hanya membayar komponen biaya langsung, sedangkan komponen biaya tidak langsung dibebankan pada APBN dan hasil atau manfaat dari dana setoran awal jemaah haji. Laporan BPIH disusun tepat waktu dan neraca keuangannya disampaikan kepada masyarakat luas melalui media massa nasional. Kemudian meningkatkan bimbingan jemaah haji melalui penambahan frekuensi bimbingan dari yang semula tiga kali di tingkat Kabupaten/Kota menjadi empat. Untuk terlaksananya prinsip tersebut, salah satu langkah operasional pemerintah ialah Penggembangan Sistem Komputerisasi Haji (SISKOHAT) yang dilaksanakan sejak tahun 1425 H/2004 M (http://www.banten.kemenag.go.id/)
Berdasarkan informasi dalam naskah soal tengah semester dan hasil kajian terkini atas berbagai aturan tentang ibadah haji maka saya menyimpulkan hal-hal sebagai sebagai berikut:
1. Peraturan pemerintah dari masa kemasa untuk membatasi jumlah jemaah haji dari berbagai daerah, Perlu dimaknai secara bijak. Di sisi lain, perlu dipikirkan supaya para calon jemaah haji yang bertahun-tahun telah berusaha (menabung) supaya dapat naik haji dapat juga berangkat. Jadi tidak hanya kalangan yang “mampu” saja yang menunaikan ibadah haji. Apalagi jika yang benar-benar “mampu” bisa berkali-kali menunaikan ibadah haji. Rasulullah Muhammad SAW pun hanya sekali pergi haji.
2. Pada masa kolonial menganggap agama Islam unsur yang sangat berbahaya, terutama masalah haji, yaitu (1) para hujjaj mereka dianggap sebagai orang istimewa dan suci sehingga rakyat sederhana menganggap mereka sebagai seseorang yang istimewa dan suci sehingga rakyat sederhana menganggap mereka memiliki kekuatan gaib, (2) para haji dianggap mempuyai pengaruh politik dan sering berperan sebagai pemimpin pemberontakan terhadap orang Eropa. Di sini jelas bahwa haji kerapkali dikaitkan dengan kegiatan politis. Apalagi pada masa itu gerakan Pan-Islamisme mulai muncul di mana-mana. (3) terkait dengan Staatsblad voor Nederlandsch-Indie Tahun 1859 No.42. Salah satu isi peraturan itu adalah sekembali dari ibadah haji, seseorang harus mengikuti ujian haji dan harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah mengunjungi Mekkah. Ujian itu dilakukan oleh bupati dan kiyai yang ditunjuk. Bila seseorang lulus, maka ia berhak menyandang gelar haji dan mengenakan busana haji khusus. Sebaliknya, bila gagal tapi ia nekad mengaku-aku dirinya haji dan mengenakan pakaian haji, supaya predikat haji tidak dimain-mainkan, sebab dalam literatur kolonial pun sosok haji yang digambarkan dengan seorang pria berpakaian Arab terkadang muncul sebagai sosok yang menakutkan dan memiliki kekuatan gaib.
3. Profesionalitas dalam manajemen haji saat ini bukan untuk mempersulit naik haji dengan ketakutan sebagaimana penggambaran zaman kolonial. Namun lebih pada upaya penertiban. Data praktek percaloan jemaah haji yang menipu ribuan para hujjaj, sehingga tidak ada lagi istilah “haji Singapura” perbaikan manajemen lebih mempermudah naik haji dan dapat mengatur prinsip dasar “keadilan”. Terlepas dari itu semua, menunaikan ibadah haji, pergi ketanah suci menjadi tamu Allah, hanya diri kita dan Allah yang mengetahuinya. Di sanalah kadar keimanan dan kesabaran seseorang diuji.
Selanjutnya, sepulangnya mereka menunaikan ibadah haji dan sesudah mereka tiba di kampung halaman masing-masing, mereka harus mewujudkan nilai-nilai haji di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus menangkap makna filosofis haji itu secara baik. Makna filosofis itu harus menjadi terminal awal bagi perjalanan kehidupan mereka. Makna filosofis ibadah haji yang dilaksanakan secara baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat, membuktikan bahwa pelaksananya memperoleh haji yang mabrur. Haji mabrur tidak hanya menjadikan pelakunya sebagai orang yang baik dari waktu ke waktu, tapi juga komitmen untuk memperhatikan nasib saudara-saudaranya.
DAFTAR PUSTAKA
Bakry, Hasbullah, 1998, Hikmah dari Pelaksanaan Haji, Jakarta: Kompass
Rahim, Husni, 1993, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Ciputat: Logos Wacana Ilmu
http://uwaisalihb1908.blogspot.com/2013/04/pelaksanaan-ibadah-haji-indonesia-di.html?m=1
http://www.banten.kemenag.go.id/
0 Response to "FILOSOFIS KETATNYA TATA ATURAN NAIK HAJI DI INDONESIA"
Post a Comment