PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

 Pegadaian Syariah

PENDAHULUAN

Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun formal. Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti rentenir. Kecendrungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan relatif singkat. Namun, di bali kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan meninggikan bunga.

Jika masyarakat melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dananya. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Saat ini masih terdapat kesan terhadap masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain, padahal dalam prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama dan cukup rumit, salah satu lembaga keuangan non bank yaitu pegadaian.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.  Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataan, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang (Andri Soemitra, 2009: 393).

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Lembaga pegadaian di Indonesia dewasa ini ternyata dalam prakteknya belum dapat terlepas dari berbagai persoalan. Sedangkan persoalan-persoalan yang dihadapi lembaga tersebut amatlah komplek. Apabila ditinjau dari syariat Islam, dalam aktivitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara’, di antaranya yaitu masih terdapat unsur riba, qimar (spekulasi), ketidakpastian yang cenderung merupakan salah satu pihak.  Hal ini juga akan berakibat timbulnya praktek-praktek ketidakadilan serta berakibat munculnya kezaliman yang lain. Oleh karena itu, perlu adanya rekontruksi sistem operasionalnya (Nurul Huda, 2010: 280).

Sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke pegadaian untuk menjamin sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang, adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat menderita. Karena itu banyak diantara masyarakat yang malu menggunakan fasilitas pengadaian.  Lain halnya jika kita pergi ke sebuah Bank, di sana akan terlihat lebih prestisius, walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan persyaratan yang cukup rumit.

Bersamaan dengan berdirinya dan berkembangnya bank,  BMT, dan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, maka hal yang mengilhami dibentuknya pegadaian syariah atau rahn lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh Bank syariah, dimana Bank menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan (Nurul Huda, 2010: 281).  Oleh karena itu dibentuklah lembaga keungan yang mandiri yang berdasarkan prinsip syariah. Adapun dalam makalah ini akan dijelaskan secara lengkap mengenai pegadaian syariah mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun, mekanisme operasional pegadaian syariah dan lain-lain.

 

PEMBAHASAN

A.           Pengertian Pegadaian

Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgenlijk Wetbiek) Buku II Bab XX pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Veithza Rivai, 2007: 1323).

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian terdiri dari dua macam, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit (Veithza Rivai, 2007: 1323).

Pegadaian menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang atau oleh oarang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila ihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Kasmir, 2009: 270).

  Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah Rahn, yaitu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata Rahn secara etimologi berarti “Tetap, Berlangsung, dan Menahan”. Maka Dari segi bahasa Rahn bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Ar Rahn Adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam defenisinya rahn adalah barang yang digadaikan. Rahin adalah orang yang menggadaikan. Rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonia (2001: 128) Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Atau lebih jelasnya, gadai adalah akad pinjam meminjam dengan menyebabkan barang sebagai tanggungan utang atau jaminan atas utang.

Payung gadai syari’ah dalm hal pemenuhan prinsip-prinsip syari’ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Sedangkan pengertian gadai menurut syara’ yang di jelaskan oleh Sayyid  sabiq yaitu (Sayyid Sabiq, 1995: 187):

جَعْلُ عَيْنَ لَهَا قِيْمَةٌ عَالِيَةٌ فِي نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ ذلِكَ الدَّيْنُ أَوْ أَخْذُ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ العَيْنَ

“Menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.”

Sementara itu definisi Rahn menurut ahli hukum yang lainnya sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2008: 2):

1.      Ulama Syafi’iyah mendefinisikan Rahn sebagai berikut.

جَعْلُ عَيْنَ يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذرو فانه

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

2.      Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

المال الذي يجعل وثيقة بدين يستوفي من ثمنه أن تعذر استيفائه ممن هو عليه

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya

3.      Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

شيئ متمول يؤخذ من مالكه توثقا به في دين لازم

Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)

Definisi lain dari rahn diungkapkan oleh Masyfuk Zuhdi, gadai adalah  akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (Zainuddin Ali, 2008: 3). Sedangkan Taqiyyuddin dalam Kifayatul Akhyar, pengertian gadai (rahn) adalah (Zainuddin Ali, 2008: 4):

جعل المال وثبقة بدين

“menjadikan harta sebagai jaminan utang”

Dari pengertian Rahn diatas dapat disimpulkan bahwa Rahn adalah menahan suatu barang yang bernilai milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, sehingga pihak yang meminjamkan utang (yang menerima gadai –Murtahin) memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali piutang yang diberikannya. Fungsi dari akad rahn ini adalah memberikan ketenangan bagi pemberi pinjaman akan kembalinya uang yang dipinjamkan. Pada prinsipnya rahn merupakan kegiatan utang-piutang yang bersifat sosial sehingga akad ini merupakan akad tabarru’ yang tidak mewajibkan imbalan.

 

B.            Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian syari’ah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syari’ah dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian Syari’ah.  Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syari’ah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syari’ah yang termasuk gadai syari’ah. Karena itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan  rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang dimaksud, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syari’ah di bawah perlindungan hukum positif.

Berdasarkan undang-undang tersebut maka terwujud lembaga-lembaga keuangan syari’ah (LKS). Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syari’ah, yaitu Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan Syari’ah lainnya, seperti lembaga asuransi syari’ah, lembaga pegadaian syari’ah, dan lain-lainnya.

Usaha lembaga syari’ah dimaksud, dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan salah satu lembaga perbankan syari’ah pertama di Indonesia, beraliansi dengan Perum Pegadaian.  Bentuk kerja sama kedua belah pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem syari’ah dan dananya. Aliansi kedua belah pihak dimaksud, melahirkan Unit Layanan Gadai Syari’ah (kini, Cabang Pegadaian Syari’ah). Selain aliansi kedua lembaga dimaksud, gadai syari’ah juga dilakukan oleh bank-bank umum syari’ah, seperti Bank Syari’ah Mandiri (BSM) dan bank-bank umum lainnya yang membuka unit usaha syari’ah (UUS).

Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syari’ah, Perum Pegadaian yang telah bergelut dengan bisnis pegadaian konvensional selama beratus-ratus tahun lebih, berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syari’ah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya sehingga pada bulam Mei tahun 2002, ditandatangani sebuah kerja sama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syari’ah, yaitu BMI sebagai penyandang dana (Zainuddin Ali, 2008: 15-16).

Menurut Suharjo, General Manager Bisnis Syariah Perum Pegadaian, mengatakan bahwa sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2003, Pegadaian Syariah terus mengalami perkembangan. “Transaksinya terus naik dan stabil. Jumlah outletnya juga akan terus bertambah. Terutama 4 tahun terakhir ini, sejak tahun 2008 manajemen sudah membuat kebijakan untuk memperbanyak outlet Pegadaian Syariah. Diperkirakan kenaikannya rata-rata 70% tiap tahun”.   

Pada akhir Februari 2009 jumlah pembiayaan Pegadaian Syariah mencapai Rp 1,6 triliyun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang dan jumlah kantor cabang berjumlah 120 buah. Jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding dengan kantor cabang Pegadaian Konvensional yang berjumlah 3.000 buah.  Pembiayaan Pegadaian Syariah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar Rp 8,2 milyar, yang berarti lebih besar jumlahnya dari target awal, sebesar Rp 7,5 milyar (http://tabloidbo.com/?p=1589).

Peningkatan bisnis gadai syariah meningkat hingga 158 persen pada akhir tahun 2010. Hal tersebut meningkat tajam dari tahun sebelumnya sebesar 90 persen. Sedangkan peningkatan Pegadaian Syariah tahun 2008 lebih rendah dibanding dengan tahun 2009 dan 2010 yang hanya 67,7 persen. Berdasarkan data yang diberikan oleh Suharjo, pada tahun 2008, Pegadaian Syariah telah memiliki sekitar 150-an outlet. Sampai saat ini, Pegadaian Syariah terus melakukan ekspansi dan telah memiliki lebih dari 600 outlet dari 160 cabang yang tersebar di 130 kabupaten kota di seluruh propinsi. Untuk transaksinya, Pegadaian Syariah telah membukukan pembiayaan di tahun 2011 sebesar Rp 7,8 triliun. Sedangkan dana yang ada di nasabah sekitar Rp 2 triliun. Secara umum, perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun-ketahun.

Kantor pusat Perum berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia (Andri Soemitra, 2009: 385).

 

C.           Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Landasan hukum pegadaian syari’ah adalah kisah dimasa Rasulullah, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Rosulullah ditanya oleh salah seorang sahabatnya:  bolehkah kambingnya diperah? Nabi mengizinkan, sekedar untuk  menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rosulullah mengizinkan bagi penerima gadai untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemeliharaan inilah yang kemudian dijadikan objek ijtihad dari para pengkaji keuangan syari’ah, sehingga gadai ini menjadi produk keuangan syari’ah yang cukup menjanjikan (Zainuddin, 2008: 18) gadai hukumnya jaiz (boleh) menurut al-Kitab , as- Sunah, dan ijma’.

Beberapa landasan hukum pegadaian syari’ah:

1.      Al- Qur’an

Ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perjanjian gadai adalah  Qs. Al- Baqarah 283 :

.......وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)....”(Qs. Albaqarah :283)

 

2.      As- Sunnah

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”(Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a.,)

Selain dari hadis tersebut, Nabi Bersabda yaitu:

“ Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan “. (HR Jamaah, kecuali muslim dan An-Nasai).

 

3.         Ijma’

Mengenai dalil ijma’ ummat Islam sepakat (ijma’) bahwa secara garis besar akad rahn (gadai / penjaminan utang) diperbolehkan. Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai tersebut. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama’ juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap nabi Muhammad SAW. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka (Zainuddin, 2008: 18).

 

D.           Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

Dalam perjanjian gadai akan sah apabila memenuhi rukun serta syarat sahnya gadai, diantaranya (Zainuddin, 2008: 19) yaitu:

1.      Orang yang bertransaksi (Akid )

Syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan transaksi gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah orang yang telah dewasa, berakal serta dalam melakukan gadai merupakan keinginan sendiri.

2.      Ijab qabul (sigha )

Ijab qabul ini dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak yang akan melakukan perjanjian.

3.      Adanya barang yang digadaikan (Marhun)

Barang yang akan digadaikan harus memenuhi syarat diantaranya yaitu dapat diserah terimakan, merupakan barang yang bermanfaat, barang merupakan milik penggadai, kepemilikan jelas, tidak bersatu dengan orang lain, harta yang tetap ataupun yang dapat dipindahkan, serta barang tersebut dikuasai oleh penggadai.

4.      Utang (Marhun bih)

Syarat dari utang ini yaitu harus jelas yang  diketahui oleh rahin maupun murtahin, utang harus lazim pada waktu akad serta dapat dimanfaatkan.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

a.       Harus diperjual belikan.

b.      Harus berupa harta yang bernilai.

c.       Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah.

d.      Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.

e.       Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

Syarat sah gadai :

a.       Rahn dan murtahin dengan syarat-syarat : kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai.

b.      Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.

c.       Utang (marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rahn tidak sah.

d.      Barang (marhun) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syari’ah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahn setidaknya harus seizin pemiliknya.

 

E.            Akad Pegadaian Syariah

Pada dasarnya pegadaian syari’ah berjalan di atas dua akad transaksi syari’ah (Nurul Huda, 2010: 280) yaitu :

1.             Akad Rahn.

Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2.       Akad Ijarah.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Sedangkan menurut Ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa penggadaian dapat sah bila memenuhi tiga syarat:

a.       Harus berupa barang, karena uang tidak bisa digadaikan.

b.      Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang.

c.       Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang gadai.

Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Ketiga akad perjanjian tersebut adalah:

1)        Akad al-Qardul Hasan

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif.  Dengan demikian nasabah (rahin) akan memberi biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun).

2)        Akad al-Mudharabah

Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

3)        Akad al-Muqayadah

Akad ini dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahin atau murtahin. Dengan demikian, murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan rahin atau rahin akan memberikan mark-up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan (Heri Sudarsono, 2004: 164-165).

 

F.            Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah memiliki empat produk.  Pertama , Rahn, yaitu produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsi-prinsip syariah. Nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Kedua, Arrum (Arrahn Untuk Usaha Mikro), yakni skim pinjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan emas atau BPKB kendaraan bermotor. Syarat usahanya sudah berjalan satu tahun.

Ketiga, Produk Logam Mulia atau mas batangan murni 99,99 % ada sertifikatnya dan ID Numbernya. Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara ril. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel. Keempat, produk Amanah yakni produk kepemilikan kendaraan bermotor, yang skimnya sama dengan Arrum. Tapi yang Arrum selain kendaraan bermotor juga untuk jumlah pembiayaan tertentu bisa dengan emas (http://tabloidbo.com/?p=1589).

“Semua produk Pegadaian Syariah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh UKM, terutama produk atau program Arrum yang memang dikhususkan untuk pengembangan usaha mereka. Prosedurnya mudah dan harga juga sangat kompetitif.

 

G.           Fungsi Pokok Pegadaian Syariah

1.      Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.

2.      Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.

3.      Mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

4.      Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.

5.      Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

 

H.           Kedudukan Pegadaian Syariah Dalam Sistematika Hukum Jaminan Indonesia

Pengaturan mengenai hak jaminan kebendaan merupakan bagian dari Buku II KUH.  Perdata yang mengatur tentang benda, berdasarkan suatu pertimbangan bahwa hak kebendaan mempunyai dua sifat yaitu memberikan kenikmatan dan memberikan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan berhubungan dengan sifat benda yaitu untuk dipergunakan, dipakai atau dinikmati; sedangkan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan berhubungan dengan nilai ekonomis benda yang dapat dijadikan sebagai pendukung nilai (hutang). Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan dapat tertuju atas benda sendiri yaitu hak milik (eigendom) atau tertuju pada benda orang lain seperti : hak pakai hasil (vruchtgebruik), hak guna bangunan (opstal), hak guna usaha (erfpacht), hak pakai dan hak mendiami; sedangkan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan selalu tertuju pada benda milik orang lain.

Buku II KUH Perdata menurut doktrin bersifat tertutup, dalam arti orang tidak leluasa membuat hak kebendaan baru kecuali yang sudah diatur dalam undang-undang. Penambahan hak kebendaan baru harus dilakukan berdasarkan suatu undang-undang, seperti Fidusia berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Hingga saat ini lembaga jaminan kebendaan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan terdiri dari : Gadai dan Fidusia untuk penjaminan benda bergerak dan Hipotik serta Hak Tanggungan untuk penjaminan benda tetap. Dengan berlakunya Rahn sebagai bentuk varian dari Gadai (pand), harus disesuaikan dengan sistematika pengaturan hukum jaminan yang ada; sehingga menjadi bagian dari sistem dan tidak terjadi pertentangan di dalam sistem hukum itu sendiri, yaitu Pertama, bahwa Rahn hanya dipakai untuk penjaminan benda-benda bergerak dan tidak untuk penjaminan benda tetap seperti hak atas tanah dan benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang; Kedua, bahwa Rahn sebagai jaminan kebendaan yang baru, harus diatur dalam bentuk undang-undang, berhubung dengan sifat tertutup dari ketentuan hukum mengenai hak kebendaan (Zainuddin, 2008: 7).

 

I.              Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Akad gadai dimulai sejak nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah dipersiapkan oleh pegadaian, dengan ini maka akan timbul biaya-biaya yamg meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh proses kegiatannya, dengan dasar seperti ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat akad berlangsung antara rahin dan murtahin. Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah Rahin (yang menggadaikan barang) dan Murtahin (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah Marhun (barang gadai) dan Utang yang diterima Rahin (Sudarsono, 2008).

a.       Ketentuan Pelaksanaan Gadai dalam Islam.

1.      Kedudukan Barang Gadai.

Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadainya. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa  persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian terjadi.

2.      Pemanfaatan Barang Gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil mamfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerimanya gadai. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau Mubadzir.

3.      Risiko atas Kerusakan Barang Gadai.

Apabila Murtahin sebagai pemegang amanat telah memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai siapa yang harus menangggung risikonya. Berbeda halnya jika barang gadai rusak atau hilang  yang disebabkan oleh kelengahan Murtahin. Dalam hal ini tidak ada perbedaaan pendapat, semua ulama sepakat bahwa Murtahin menanggung risiko, memerbaiki risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang (Zainuddin, 2008: 31).

4.      Pemeliharaan Barang Gadai.

Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya.

5.      Kategori Barang Gadai

Jenis barang gadai dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a.       Benda bernilai menurut hukum syara’.

b.      Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.

c.       Benda diserahkan seketika kepada Murtahin.

6.      Akad Gadai.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa penggadaian dianggap sah apabila telah memenuhi tiga syarat, yaitu:

a.       Berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan.

b.      Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf.

c.       Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba pelunasan utang gadai.

b.      Aspek-Aspek Pendirian Gadai Syari’ah.

Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai Syari’ah dalam bentuk perusahaan, mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip Syari’ah Islam. Untuk mengakomodir keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain:

1.      Aspek Legalitas.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi perusahaan umum (PERUM) Pegadaian. Pasal 3 ayat (1a), menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian adalah terdapat pada Pasal 5 ayat (2b), yaitu pencegahan praktek Ijon, Riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dari Pasal-pasal PP tersebut dapat dijadikan kekuatan untuk mendirikan pegadaian Syari’ah (Sudarsono, 2008: 50).

2.      Aspek Pemodalan.

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai.

3.      Aspek Sumber Daya Manusia.

Keberlangsungan perusahaan gadai Syari’ah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam melakukan taksiran atas barang gadai, atau analisis investasi yang baik.

4.      Aspek Kelembagaan.

Operasional perusahaan gadai Syari’ah harus membawa misi Syi’ar Islam. Oleh karena itu, aktivitas gadai jangan sampai menyimpang kaidah dan norma agama Islam.

5.      Aspek Sistem dan Prosedur.

Pentingnya aspek sistem dan prosedur adalah agar aktivitas operasional gadai Syari’ah dapat membawa efektivitas dan efisiensi.

6.      Aspek Pengawasan.

Pengawasan harus selalu melekat dalam aktivitas gadai Syari’ah.

c.      Mekanisme perjanjian gadai atau Rahn ini dapat dirumuskan apabila telah diketahui, beberapa hal yang terkait di antaranya (Sudarsono, 2008: 51):

1.        Syarat Rahin dan Murtahin.

2.        Syarat Marhun dan utang.

3.        Kedudukan Marhun.

4.        Risiko atas kerusakan Marhun.

5.        Pemindahan milik Marhun.

6.        Perlakukan bunga dan riba dalam perjanjian gadai.

7.        Pemungutan hasil Marhun.

8.        Biaya pemeliharaan Marhun.

9.        Pembayaran utang dari Marhun.

10.    Hak Murtahun atas harta peninggalan.

                

KESIMPULAN

Didalam islam gadai dikenal dengan ar-rahn, secara syara’ dimaksudkan menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Dasar hukum gadai syariah berlandasan ayat-ayat Al-Qur’an, Hadis Nabi SAW, Ijma’ para ulama dan fatwa MUI.

Pegadaian syari’ah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari’ah. Payung gadai syari’ah dalm hal pemenuhan prinsip-prinsip syari’ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Akad yang diterapkan dalam pegadaian syariah :

a.       Menerapkan akad Ar-Rahn.

b.      Menerapkan akad Bai’ Al-Muqayadah.

c.       Menerapkan akad Al-Mudharabah.

d.      Menerapkan akad Al-Qardhul Hasan.

Barang gadai dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai selama pihak pemberi gadai selama pihak pemberi gadai mengizinkan. Hal ini ditempuh untuk menghindari adanya kerugian pada kedua belah pihak.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Andri soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Media Group, 2009.

Andri Soemitra,Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Jakarta: Prenada Media Group, 2009

 

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,  Yogyakarta: Ekonisia, 2004, cet.2. 

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,  Jakarta :Rajawali Pers, 2009.

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta:Gema Insani, 2001, cet.1.

 

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Edisi Pertama.

 

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Edisi Pertama.

Sayyid Sabiq,  Al-Fiqh Al-Sunnah,  Dar Al-Fikr, Beirut: 1995.

Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta : Ekonisia, 2008.

Veithza Rivai, Andria Permata, Ferry, Bank and financial Institution Managemen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika:Jakarta:  2008, hal.2

http://tabloidbo.com/?p=1589

 

 

 

0 Response to "PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel