HUKUM PIDANA ISLAM

PENDAHULUAN
Islam adalah sebuah agama dan jalan hidup yang di dasarkan pada perintah Allah yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadist Rasulullah SAW. Merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam untuk berpegang hidup pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi, maka ia harus mengamati pada dua hal yang menjadi batasan yakni apa yang benar (halal) dan apa yang salah (haram). Hal ini untuk menyoroti kebutuhan dan kepentingan kita mengetahui hukum syari’ah.
Hukum syari’at tentang pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal dan sebagainya. Perbuatan pidana dilihat dari pola penjatuhan sanksi-sanksi, atau hukumnya.Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam. Maka secara tidak langsung sumber-sumber pidana Islam diambil dari sumber-sumber hukum Islam itu sendiri.
Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan dilatarbelakangi oleh dendam kesumat, atau kemarahan dan hawa nafsu para penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan kemauannya, tetapi hukuman tersebut juga bertujuan mulia sebagai pembelajaran atau pendidikan (li al-tahzib) hokum yang berharga bagi seluruh masyarakat.
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rosulullah saw. Oleh karenanya, pada zaman Rosulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh Rosulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin (Wardi, 2006: 1-3). Bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan oleh ulil amri dapat kita lihat dalam Surah Al-Maaidah ayat 48 yang artinya:
“Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”. (QS. AL-Maaidah: 48).
Ayat ini menegaskan tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Alquran. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rosulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai ulil amri. Dengan demikian hukum pidana Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), melainkan diatur dan dilaksanakan oleh ulil amri selaku wakil dari seluruh rakyat.
Kewajiban ulil amri dalam melaksanakan hukum pidana Islam ini, juga dapat dilihat dalam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan hukuman. Setiap ayat dalam Alquran yang menjelaskan tentang hukuman, seperti hukuman pencurian (Al-Maaidah: 38), zina (Surah An-Nuur: 2), penuduhan zina (Surah An-Nuur: 4), dan lain-lainnya, selalu disampaikan dalam bentuk amar dan jamak. Ini bearti bahwa perintah tersebut bukan ditujukan kepada individu (perorangan), melainkan kepada pemerintah (ulil amri) selaku wakil dari seluruh masyarakat.
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadist Rosyada, 1996: 86). Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang menggangu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan.
Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak-hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain (Zainuddin, 2007: 1). Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Al-Quran merupakan penjelasan Allah SWT tentang syariat, sehingga disebut Al-Bayan (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satunya adalah Allah SWT memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya; orang yang membunuh tanpa hak hukumnya harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun, bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan atau sudah menikah hukumannya adalah dirajam. Demikian juga perbuatan yang berkaitan dengan peminum khamar, pencurian, perampokan, penuduhan berzina, dan orang murtad. Hal-hal seperti itu dijelaskan sanksi hukumnya di dalam Al-Quran.
B. Sumber-sumber Hukum Pidana Islam.
Hukum Pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam.jumurul fuqaha’ sudah sepakat sumber-sumber hukum islam pada umumnya ada 4,yakni al-Qur’an, hadits, Ijmak, Qiyas dan hukum tersebut wajib diikuti.apabila tidak terdapat hukum suatu peritiwa dalam Al-Qur’an baru di cari dalam hadist dan seterusnya prosesnya seperti itu dalam mencari hukum.adapun masih ada beberapa sumber yang lain tetapi masih banyak diperselisikan tentang mengikat dan tidak nya, seperti: Ikhtisan, Ijtihad, Maslahat Mursalah, Urf, Sadduz zari’ah, maka hukum pidana Islam pun bersumber dari sumber-sumber tersebut (Hanafi, 1990: 25).
Tetapi pada umumnya bagi hukum pidana Islam formil, maka kesemua sumber diatas bisa dipakai, sedangkan untuk hukum Pidana Islam materiil, hanya 4 sumber sudah disepakati, sedangkan Qiyas masih diperselisihkan.
Dan di sini akan dibahas 4 sumber yang telah disepakati.1. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah sumber hukum ajaran islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Diantaranya kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya (Zainuddin, 2009: 15). Sebagaian besar umat islam sepakat menetapkan sumber ajaran islam adalah Al-qur’an, As-sunnah dan ijtihad kesepakatan itu tidak semata-mata didasarkan kemauan bersama tapi kepada dasar-dasar normatif yang berasal dari Al-qur’an dan al-sunnah sendiri, seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an. Surat An-Nisa’: 105 (Study islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009: 12):
.
إنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)
Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.
Terdapat argumentasi yang kuat bahwa keseluruhan al-Qur’an (ayat al-Qur’an) adalah mutasyabih, dan al-Qur’an adalah nyata (haq) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat:
Q.S. Yunus: 36
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٣٦)
Artinya : dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Q.S. Yunus: 37
وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٧)
Artinya : tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan Kitab-Kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.
Adapun sumber-sumber Hukum pidana dalam al-Qur’an:
1. Q.S. Al-Isra’: 32
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا (٣٢)
Artinya :
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”
2. Q.S. An-Nur: 4
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)
Artinya :
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”
Ayat di atas menjelaskan tentang larangan Qadahf (menuduh berzina).
3. Q.S. Al-Baqarah: 219
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)
Artinya :
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”
4. Q.S. Al-Maidah: 38
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)
Artinya :
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
2. Al-Sunnah / Hadits.
Al-sunnah / Hadits merupakan sumber hukum ajran islam yang ke2, karena hal-hal yang di ungkapkan dalam Al-qur’an bersifat umum atau memerlukan penjelsan,maka nabi Muhammad Saw menjelaskan melalui Hadist. Adapun yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari nabi. Selain al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syarak. (Zainuddin, 2009: 16) Fungsi dari As- sunnah sendiri adalah untuk menafsirkan menjelaskan ayat Al-Qur’an. Ayat-ayat Al-Qur’an yang hanya menjelaskan dasar-dasar permasalahan sesuatu, maka hadist berfungsi untuk menjelaskan.
Adapun contoh-contoh Hadist dalam pidana Islam sebagai berikut:
a. Hadits tentang larangan berzina. Hadits nabi saw :
وعن أنس بن ملكِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ قال: أوَّلُ لعانٍ كانَ فِي الإِسلاَمِ أنَّ شريكَ بنَ سحماءَ قذَفَهُ هلالُ بْنُ أميةً بأمرتهِ, فقاَلَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: اْلبَيَّنَةَ وإلاَّ فحدَّ فِي ظَهرِكَ (أخرجه أبو يعلى ورجال ثقات)
Artinya :
“Dari anas ibn Malik r.a ia berkata : Li’an pertama yang terjadi dalam Islam ialah bahwa syarik ibn Sahman dituduh oleh Hilal bin Umayyah berzina dengan istrinya. Maka nabi berkata kepada Hilal: Ajukanlah saksi apabila tidak ada maka engkau akan kena hukuman had”. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan perawi yang dipercaya).”
b. Hadits tentang khamar:
وَعَنْ ابْنِ عمرَ رضيَى الله عنهماَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَلَ كُلُّ مُسْكِرِ خَمْرُ وَكُلُ خَمْرٍ حَرَامُ )رواه مسلم(
Artinya :
“Dari ibnu umar r.a bahwa nabi saw bersabda: setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram”. (H.R. Muslim).”
c. Hadits Tentang pencurian:
لعنَاللهُ السَّرقَ يسرِقُ الْبَيضَةَ فتقطَعُ يدهُ ويسْرِقَ الْحبلَ فتقطَعُ يدهُ
Artinya :
“Allah menguntuk pencuri telur tetap harus dipotong tangannya dan yang mencuri tali juga dipotong tangannya”.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أتاَكُم وَأَمْرُكُم جَمِيعَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْيُفَرِّقَ جَماَعَتَكُمْ فَاقُتُلُوهُ
Artinya :
“Saya mendengar Rasulullah saw, bersabda: Barang siapa yang datang kepada kamu sekalian, sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin, untuk memecah belah kelompok kalian maka bunuhlah dia.”
3. Ijma’
Menurut bahasa Ijma’ mempunyai 2 arti yaitu :
a) Kesepakatan, seperti; perkataan: “Jama al qaumu ‘alaa kadzaa idzaa itafaquudlaini”. Yang artinya suatu kaum telah berijma’ begini, jika mereka sudah sepakat kepadanya.
b) Kebulatan Tekad atau niat,
- Firman Allah Q.S yunus 71
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ (٧١)
Artinya :
“Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.”
- Sabda Nabi:
لاَصِياَمَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِياَمَ مِنَ الليْلِ
Artinya:
“Tidak syah puasa seseorang yang tidak membulatkan niat puasanya pada malam harinya.”
- Menurut Ahli Ushul Ijma’ adalah
اِتِّفَاقُ جَمِيْعِ الْمُجْتَهِدِبْنَ مِنَ اْلمُسْلِمِيْنَ فِى عَصْرٍ مِنَ اْلعُصُوْرِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولُ عَلَى حُكْمٍ مِنَ اْلاَحْكاَمِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ
Artinya:
“Kesepatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa, sesudah wafat Rasulullah akan suatu hukum syariat yang amali.”
- Menurut Syara’:
Kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin di sesuaikan masa setelah wafat nabi saw, tentang suatu hukum syara’ yang amali .
Adapun syarat-syarat terwujudnya Ijma’ (menurut jumhur ulama) :
a. Bersepakatan para mujtahid, kesepakatan bukan mujtahid (orang awam) tidak diakui sebagai ijma’.
b. Bahwa para mujtahid harus sepakat, tidak seorang pun berpendapat lain.
Karena itu tidak diakui ijma’ dengan kesepakatan:
a) Suara terbanyak.
b) Kesepakatan tidak diakui ijma’ dengan kesepakatan golongan salaf.
c) Kesepakatan ulama’ salaf kota Madinah saja.
d) Kesepakatan ulama salaf yang mujtahid dari uda kota basrah dan kufah, atau salah satunya saja.
e) Kesepakatan Ahli Bait nabi saja.
f) Kesepakatan khulafaurrasyidin saja.
g) Kesepakatan 2 orang Syekh: Abu Bakar dan Umar, karena adanya pendapat lain dari mujtahid lain, membuat kesepakatan mereka itu tidak qath’iy (diyakini) keabsahannya dan kebenarannya.
c. Bahwa kesepakatan itu, diantara mujtahid yang ada ketika masalah yang diperbincangkan itu dikemukakan dan dibahas.
d. Kesepakatan mujtahid itu terjadi setelah nabi wafat.
e. Bahwa kesepakatan itu harus masing-masing mujtahid memulai penyampian pendapatnya dengan jelas pada suatu waktu.
f. Bahwa kesepakatan itu dalam pendapat yang bulat yang sempurna dalam pleno lengkap.
4. Qiyas.
Qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan. Para fuqaha’memperselisihkan kebolehan memakai Qiyas untuk semua hukum-hukum syara’ada yang memperbolehkannya dengan alasan, bahwa semua hukum-hukum syara’masih termasuk dalam satu jenis juga, yaitu hukum syara’.
Dan apabila salah satunya di tetapkan dengan Qiyas, maka terhadap yang lain juga bisa ditetapkan dengan Qiyas. Menurut fuqaha’ lainnya Qiyas tidak bisa di pakai untuk semua hukum-hukum syara’, sebab meskipun termasuk dalam satu jenis namun sebenarnya terdapat perbedaan satu sama lain. Apa yang terdapat pada sebagaiannya bukan berarti boleh di terapkan pada lainnya sebab, boleh jadi masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri.
C. Maslahat dalam Pelaksanaan Hudud (Hukum Pidana Islam)
Dari segi peristilahannya, jarimah hudud telah menggambarkan karakteristiknya sebagai jenis jarimah yang diundangkan oleh Syari' secara jelas. Tindak pidana atau jarimah hudud tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam nas (Abdul QadirAudah, t.th.: 79), adalah:
1. Tindak pidana al-zina,
2. Tindak pidana al-qazaf,
3. Tindak pidana Syurb al-Akhamar(minum khamar),
4. Tindak pidana al-sirq (pencurian),
5. Tindak pidana al-hirabah (perampokan),
6. Tindak pidana al-riddah (murtad), dan
7. Tindah pidana al-baghy (pemberontakan)
Perkara yang dijelaskan beserta aturan hukumannya di dalam al-Qur'an adalah jarimah zina, qazaf, pencurian, dan al-hirabah, adapun jarimah selainnya dijelaskan aturan hukumannya melalui hadis Nabi saw dan ijma sahabat. Aturan hudud dalam hukum pidana Islam memberi jaminan kemaslahatan karena sekurang-kurangnya mengandung dua kepastian hukum, yaitu kepastian legitimasi dan kepastian eksekusi (vonis).
Kepastian legitimasi dimiliki oleh semua jenis hukum pidana positif yang bertujuan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan hakim berwenang memeriksa dan menjatuhkan mikuman atas pelanggaran yang dilakukan tersebut. Kepastian eksekusi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana Islam khususnya dalam aturan hudud, dan hampir tidak dimiliki oleh aturan pidana yang lain. Kepastian eksekusi bertujuan memberi dasar dan pengetahuan jelas kepada semua anggota masyarakat dan para hakim tentang jenis hukuman yang pasti akan dijatuhkan atas setiap tindak pidana (Zainuddin, 2001: 23).
Aturan hudud hanya terlihat tegas dan mungkin terkesan kejam dalam aturan tertulisnya, namun subtansinya adalah kasih sayang dan kebaikan bagi manusia secara keseluruhan. Fakta dan sejarah membuktikan, bahwa di zaman dan negara yang menerapkannya, kekejamannya hanya tinggal dalam aturan undang-undang, tetapi ia hampir tidak pernah dilaksanakan, karena kurangnya kasus pidana yang terjadi.
Di samping itu, ketegasan dalam aturan hudud tetap diperlukan, karena merupakan tulang punggung kemaslahatan hidup manusia. Ketegasan aturan hudud dalam tindak pidana zina bertujuan untuk menjaga kemuliaan keturunan, martabat, dan akhlak manusia. Perzinaan telah menghancurkan keturunan dan martabat manusia dalam setiap zamannya. Perbuatan zina selalu dianggap budaya modern pada masanya, termasuk pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW.
Kekeliruan dalam menangani tindak pidana zina akan berakibat pengebirian manusia, atau sebaliknya, perzinaan semakin merajalela karena orang yang ingin melakukannya tidak menganggap perbuatan zina itu sebagai kejahatan yang berbahaya, apalagi bila perbuatan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan dan kesenangan kedua belah pihak (Zainuddin, 2001: 23).
Dampak jangka pendek dari merajalelanya perzinaan adalah rusaknya akhlak dan hilangnya kemuliaan pernikahan, sedang dampak jangka panjangnya adalah munculnya penyakit kelamin dan AIDS, runtuhnya kemuliaan keturunan dan harga diri manusia, urutan nasab menjadi kacau, dan akan berdampak kepada masalah lain seperti masalah perwalian dan kewarisan. Pada saat itu, peradaban manusia akan sampai kepada titik terendah seperti kehidupan sekelompok hewan. Perbuatan zina adalah perbuatan hina, sehingga syariat Islam mengantisipasi oknum tertentu yang ingin menjatuhkan martabat pihak lain dengan tuduhan zina.
Hukum pidana Islam dalam hal ini mengatur secara tegas jarimah qazaf, yaitu bentuk tindak pidana menuduh orang atau pihak lain berbuat zina dengan tidak memberi bukti yang kuat, seperti tidak mendatangkan empat orang saksi yang bersaksi secara meyakinkan melihat langsung perbuatan zina tersebut. Sikap tegas hukum pidana Islam dalam memerangi minuman keras dan menghukum pelakunya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan akal manusia.
Dengan kemaslahatan akal, manusia menjadi makhluk mulia, karena ia melakukan setiap perbuatannya dengan sadar, dapat membangun kehidupannya dan masyarakatnya menjadi lebih baik, dan agama mensyaratkan akal sehat dalam setiap aturannya. Dengan kemaslahatan akal, manusia akan merasakan kesempurnaan hidupnya. Kesalahan dan keengganan hukum pidana dalam menangani minuman keras dan hanya menangani kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mabuk tidak akan menyelesaikan masalah. Tindak pidana akan terus terjadi karena akar masalah dan penyebab utamanya tidak diselesaikan, yaitu para pelaku minuman keras dan akhirnya ketagihan karenanya.
Sikap tegas hukum pidana Islam terhadap pencurian dan perampokan merupakan apresiasi syariat Islam terhadap usaha manusia dalam mendapatkan harta dengan cara yang halal. Maraknya pencurian dalam berbagai bentuknya adalah salah satu hasil dari penerapan hukum pidana yang kurang tepat. Hukum pidana Islam mendidik setiap orang untuk menghargai harta dan milik orang lain sebagaimana orang lain menghargai harta miliknya, serta berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang halal.
Hukum potong tangan dalam aturan tindak pidana pencurian pada hakikatnya untuk menjadi pendidikan yang senantiasa up to date bagi pelaku pencurian untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi orang lain untuk tidak berani melakukannya. Satu atau dua orang pencuri yang dihukum potong tangan di depan umum. maka untuk selamanya masyarakat akan terbebas dari pencurian, dan sebuah negara tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dan tenaga untuk memfasilitasi pemasyarakatan pencuri yang tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya.
Aturan hudud lebih keras dalam menangani tindak pidana perampokan (al-hirabah) apabila dibandingkan dengan tindak pidana pencurian, karena tindak pidana al-hirabah memungkinkan tidak hanya mengganggu kemaslahatan harta seseorang, tetapi jiwa dan kehormatannya. Dalam kasus perampokan dapat terjadi lebih dari mengambil atau merampas harta, tetapi juga para pelaku bisa membunuh dan memperkosa korban. Akibat terkecil yang ditimbulkan oleh tindak pidana perampokan adalah menimbulkan kegemparan atau ketakutan masyarakat, walaupun dalam tindak pidana tersebut tidak berhasil merampas harta atau membunuh korban.
Ketegasan hudud dalam menangani tindak pidana al-hirabah untuk menjaga dan memuliakan kemaslahatan jiwa, kehormatan, dan harta manusia, serta hak masyarakat banyak untuk hidup aman, termasuk dalam hal ini harta atau kekayaan negara. Ketegasan aturan hudud dalam menangani tindak pidana al-riddah (murtad, atau pelecehan terhadap agama) bertujuan untuk menjaga kemuliaan agama yang menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia. Sebuah masyarakat yang tidak menjadikan agamanya sebagai kebutuhan terpenting dalam kehidupannya akan mengalami dekadensi moral yang merupakan bom waktu kehancuran kehidupan manusia.
Aturan hudud juga membahas masalah tindak pidana al-baghy (pemberontakan) sebagai jarimah yang mendapat perhatian khusus di antara beberapa jenis jarimah hudud yang telah diutarakan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa jarimah ini berkenaan upaya beberapa orang atau pihak yang memiliki kekuatan untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah. Jarimah al-baghy mengancam kemaslahatan jamaah (persatuan) dan al-daulah (pemerintahan) yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Al-Daulah (pemerintahan) merupakan konsekuensi logis adanya jamaah (masyarakat yang bersatu).
Kebutuhan masyarakat manusia terhadap keberadaan sebuah pemerintahan merupakan salah satu kebutuhan asasi yang sifatnya daruri, karena kehidupan masyarakat saat ini akan rusak tanpa naungan sebuah pemerintahan (negara) yang berdaulat. Kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta yang merupakan kemaslahatan individu akan terancam rusak dan punah tanpa perlindungan terhadap kesatuan masyarakat atau pemerintahan yang berdaulat, apalagi yang dapat menegakkan berbagai aturan yang melindungi kemaslahatan individu tersebut dilakukan dengan kewenangan pemerintahan yang berdaulat.
Ketegasan aturan hudud dalam menangani tindak pidana al-baghy atau pemberontakan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan jamaah (persatuan) dan al-daulah (pemerintahan) yang akan menjamin terwujudnya kemaslahatan pokok lainnya bagi manusia. Kekeliruan dalam menangani tindak pidana al baghy akan menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan dan masyarakat, karena setiap kelompok yang memiliki kekuatan (teknologi, ekonomi, massa, dan lainnya) merasa paling berhak mengatur dan memerintah. Kondisi tersebut akan mengancam kemaslahatan manusia pada umumnya.
Hal-hal baku dalam aturan hudud memiliki aspek positif yang perlu dipertimbangkan. Selain menjadi salah satu karakteristik hukum pidana Islam yang tidak dimiliki oleh hukum pidana lain pada umumnya dengan nilai-nilai ta'abbudi di dalamnya, dan juga karena aturan hudud berkenaan dengan kemaslahatan dalam tingkat daruri yang harus pasti pemeliharaannya. Spekulasi dalam kemaslahatan tersebut tidak diperkenankan oleh syariat karena berkenaan dengan eksistensi hidup manusia. Dapat dipahami bahwa pemikiran untuk mereinterpretasi nas hudud dalam hukum pidana Islam bertujuan agar aturan tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat saat ini.
PENUTUP
Kesimpulan
Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam, jadi sumber-sumber hukumnya di ambil dari Al-Qur’an, as-Sunnah/al-Hadits, Ijma’ da Qiyas. Tapi dalam hukum material Qias masih di perseslisihkan, bahkan ada satu pendapat bahwa Qias tidak di masukkan dalam sumber-sumber hukum Islam.
Al-Qur’an adalah sumber hukum ajaran islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Diantaranya kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.
Al-Sunnah atau al-Hadits adalah segala sesuatu yang datang dari nabi saw selain al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir. Yang mana al-sunnah merupakan dalil penguat dari Al-qur’an apabila dalam Al-qur’an tidak ditemukan dalilnya.
Ijma’ merupakan kesepakatan atau kebulatan para Mujtahid Islam dalam suatu masa. Setelah wafatnya nabi saw tentang suatu hukum syara’ yang amali. Qiyas juga sebagai sumber pidana Islam. Yang mana secara pengertian Qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad an-Naim, Abdullah , Dekonstruksi Syari’ah, alih bahasa, Ahmad Syuedi, Yogyakarta: LKIS, 2001
Ali Zainuddin, Hukum pidana islam, Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2007
------------------, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Hanafi, Ahmad, Asas-asas hukum pidana islam, Jakarta: PT.Bulan bintang, 1990.
M. Salim al-Awa, “The Basis of Islamic Penal Legalism”, dalam M. Cherif Bassioni, The Islamic criminal Justice System London: Oceana Publications, Inc. 1982
Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992
Study islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, Pengantar Study Islam, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press Surabaya, 2009.
Subekti dan Tjitrosudibyo, kamus Hukum, Jakarta: pradnya Paramita, 1969
Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Wardi Muslich, Ahmad , Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Nice makalah nya kk.. sangat bermanfaat 😊
ReplyDeleteTrmksih kk
Delete