PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAMI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN (UU NOMOR 8 TAHUN 1999)
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Salah satu keunikan ajaran Islam adalah agama terbesar ini mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Bahkan diakui oleh para ekonom muslim maupun non-muslim, dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber kepada ajaran tauhid. Dalam ekonomi syariah nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti: keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan merupakan nilai-nilai yang fundamental dalam bidang ekonomi.
Pola hubungan antara agama dan ekonomi dalam Islam telah melahirkan prinsip umum bahwa untuk tercapainya tingkat kesejahteraan di bidang ekonomi, setiap orang disyari’atkan tidak hanya diberi kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi (muamalah al-madiyah), tetapi juga harus mempertimbangkan etika bisnis (muamalah al-‘adabiyah) yang berpijak pada prinsip-prinsip dan azas-azas ekonomi Islam[1].
Masalah yang paling krusial adalah bagaimana umat muslim mampu melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari’at Islam, sementara di saat yang sama umat muslim di seluruh belahan dunia dengan sistem ekonomi yang eksis di dalamnya sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis yang liberal dan sosialisme yang sangat massive. Yang mana kebanyakan pelaku bisnis sering melakukan kecurangan baik dalam hal persaingan dengan pelaku bisnis lainnya, berbuat kebohongan dengan pembelinya bahkan sering sekali dalam berbagai kenyataan banyak konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan-makanan yang ternyata mengandung zat-zat yang merusak tubuh bahkan dapat mematikan[2].
Makanan-makanan yang mengandung formalin (cairan yang dikenal berfungsi sebagai pengawet), borak dan lain-lain. Baso, tahu, ikan asin, mie basah, tidak sedikit yang menggunakan formalin, bahkan ada pula baso yang terbuat dari daging sapi yang dicampur daging tikus.
Sederet kasus-kasus di atas, memperlihatkan minimnya atau ketiadaan Perlindungan Konsumen. Model pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah selama ini dirasakan sangat jauh dari optimal. Demikian pula sosialisasi kepada masyarakat mengenai zat-zat yang merusak kesehatan tubuh seperti formalin itu. Tidak sedikit di antara produsen home-home industri makanan kecil mengaku menggunakan bahan pengawet formalin karena tidak tahu. Efek dari berita-berita demikian, mengakibatkan kerugian pada sebagian besar para pedagang baso, tahu, ikan asin yang mungkin saja sebenarnya mereka tidak menggunakan formalin. Kondisi di atas, pada dasarnya memperlihatkan tentang kelemahan sistem perekonomian[3].
Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap konsumen dari para pelaku bisnis yang merugikan konsumen. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian Islam mengatur bagaimana pelaku bisnis untuk berperilaku jujur, adil dan tidak berbuat yang dilarang oleh Syariah Islam, dengan tidak mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi. Itulah hakikat dari pelaku bisnis yang berhasil.
Selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAMI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN (UU NOMOR 8 TAHUN 1999) Berikut beberapa permasalahan yang mejadi pokok dalam pembahasan ini.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islami terhadap perlindungan konsumen?
2. Apa asas dan tujuan penerapan UU No. 8 tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen di Indonesia?
1.3. Tujuan
1. Untuk mengetahui cara efektif penerapan etika bisnis Islami terhadap perlindungan konsumen
2. Untuk mengetahui asas dan tujuan UU No. 8 tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen di Indonesia
LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Etika Bisnis Islami
Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang besifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadangkala merujuk pada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuan-acuannya pada konsepsi sebuah organisasi[4].
Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur’an adalah khuluq. Al-Qur’an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), ‘adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma’ruf (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyi’at[5].
Etika bisnis dapat diartikan sebagai telaah, penyelidikan atau pengkajian sistematis tentang perilaku pemasok barang dan jasa dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Penerapan mekanisme bisnis yang baik pasti merujuk kepada suatu transaksi yang memuaskan kedua belah pihak, pembeli dan penjual[6].
Sedangkan yang dimaksud dengan etika bisnis Islami adalah pengetahuan tentang tata cara ideal mengenai pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, yang sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia. Moralitas juga selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia, dan kegiatan bisnis atau ekonomi merupakan suatu bidang perilaku manusia yang sangat penting[7].
Pada hakikatnya etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus menerus benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Demikian pula suatu bisnis dalam perusahaan akan berlangsung bila bisnis itu dilakukan dengan memberi perhatian kepada semua pihak dalam perusahaan (stakeholders-approach). Inilah sebagian dari tujuan etika bisnis yaitu agar semua orang yang terlibat dalam bisnis mempunyai kesadaran tentang adanya dimensi etis dalam bisnis itu sendiri dan agar belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik secara etis maupun ekonomis[8].
Sesuai dengan landasan keimanan yang dianut umatnya, Islam dapat dengan mudah merujuk sumber nilai dan etika bisnisnya. Misalnya, perilaku bisnis Nabi Muhammad SAW, yang sebelum diangkat menjadi Rasul memang berprofesi sebagai pedagang. Kehidupan Muhammad meriwayatkan kejujuran dalam berniaga. Ia selalu menggelar secara terbuka harga pokok barang dagangannya, biaya tambahan yang dipikulnya dan, bahkan, besar keuntungan yang dikehendakinya. Ia juga berterus terang tentang barang yang dijajakannya. Semua itu dilakukannya demi memuaskan pembeli agar mereka kelak berkembang menjadi pelanggan[9]. Di sini, peran karakter dan sifat Nabi Muhammad SAW dalam melakukan proses bisnis telah menunjukkan bagaimana cara berbisnis yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah sekaligus bisa tetap memperoleh keuntungan yang optimal.
Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang terdapat pada Al-Qur’an dan Al-Hadis, Nabi Muhammad SAW melakukan bisnis secara profesional. Nilai-nilai tersebut menjadi suatu landasan yang dapat mengarahkan untuk tetap dalam koridor yang adil dan benar. Landasan atau aturan-aturan inilah yang menjadi suatu syariah atau hukum dalam melakukan suatu bisnis[10].
Oleh sebab itu, pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya, artinya usaha yang ia lakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari para relasinya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Sebuah perusahaan bisnis harus ada etika dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, dan apa akibat dari pemakaian sumber daya tersebut, apa akibat dari proses produksi yang menimbulkan polusi. Diharapkan orang bisnis memiliki standar etik yang lebih tinggi, karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, yang selalu mengawasi kegiatan mereka.
2.2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami
Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis, yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam meletakkan etika bisnis Nabi Muhammad SAW adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan, dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya. Nilai-nilai di atas telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian sebagai manajer profesional. Implementasi bisnis yang ia lakukan berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya[11]. Secara prinsip, ia telah menjalankan pilar berikut ini sebagai dasar transaksi ekonominya.
a. Tauhid
Sistem etika Islam, yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep tauhid yang dalam pengertian absolut, hanya berhubungan dengan Tuhan. Tauhid, pada tingkat absolut menempatkan makhluk untuk melakukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya: Keputusan hanya terletak pada Allah, yang telah memerintahkan untuk tidak menyembah selain Dia (QS. Yusuf: 40). Katakanlah, sesungguhnya shalatku, pengerbananku, hidupku, dan matiku haya milik Allah, Tuhan semesta alam (QS. Al-Anam: 162). Dalam pengertian lebih dalam, konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam. Ia memadukan di sepanjang garis vertikal segi politik, ekonomi, sosial, dan religius dari kehidupan manusia menjadi suatu kebulatan yang homogen dan konsisten[12].
Konsep tauhid (keesaan) memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang Muslim di antaranya adalah seorang Muslim memandang apa pun yang ada di dunia sebagai milik Allah SWT, Tuhan yang juga memilikinya, pemikiran dan perilakunya tidak dapat dibiaskan oleh apa pun juga. Pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdiannya tidak lagi terbatas kepada kelompok atau lingkungan tertentu. Segala bentuk pandangan rasisme ataupun sistem kasta menjadi tidak sejalan dengan pemikirannya. Seorang Muslim juga percaya bahwa hanya Allah SWT yang dapat menolongnya, ia tidak pernah merasa putus asa akan datangnya pertolongan dan kemurahan Allah SWT[13].
b. Keseimbangan (Adil)
Keseimbangan atau adil menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah SWT ketika Ia menyebut kaum Muslim sebagai ummatun wasatun. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan. Allah SWT berfirman: (QS. Al-Baqarah: 195)
“Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah SWT. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik”
Keadilan merupakan hasil dari perbuatan-perbuatan seperti peduli, saling menyayangi, kasih-mengasihi, dan saling membagi. Seseorang yang menyayangi tidak akan disemena-menakan, dan ketika orang memiliki arah dan tujuan dan juga saat kebutuhan mereka telah terpenuhi, tidak ada alasan untuk berlaku tidak adil[14]. Islam telah meletakkan dasar-dasar dan rambu-rambu yang bernuansa keimanan, akhlak, dan metode pengembangan usaha yang diridhai oleh Allah, Sang Pencipta Kehidupan dan makhluk hidup. Semua aturan itu ditujukan untuk merealisasikan keadilan dalam bidang mu’amalat dan agar manusia mampu menjaga dan menginvestasikan harta dengan cara yang sebaik-baiknya yaitu seimbang antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat. Tidak ketinggalan juga aturan ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan di dunia dan kebahagiaan serta kemenangan di akhirat[15].
c. Kehendak Bebas
Salah satu kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial adalah konsep mengenai manusia ‘bebas’. Hanya Tuhanlah yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga relatif bebas. Prinsip kebebasan ini pun mengalir dalam ekonomi Islam. Prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan para pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi, dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya, bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapa pun secara lintas agama[16].
Kehendak bebas juga dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih apa pun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa pun yang ia pilih[17].
d. Pertanggungjawaban
Prinsip yang selanjutnya adalah pertanggungjawaban. Kebebasan yang tak terbatas adalah sebuah absurditas, ia mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggung jawab atau akuntabilitas[18]. Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban manusia, setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan buruk, harus menjalani konsekuensi logisnya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-Muddatsir: 38). Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi-tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi atau masyarakat). Islam mendasarkan prinsip tanggung jawab timbal balik dalam semua bentuk dan variasi. Di dalamnya kita bisa menemukan tanggung jawab yang ada antara manusia dan hatinya, antara manusia dan keluarganya, antara individu dan masyarakat, antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.
Bertanggung jawab akan mencegah orang-orang untuk saling menyalahkan satu sama lain. Orang-orang akan bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Perbuatan tersebut sebaiknya berasal dari dalam diri dan tidak menunggu orang lain untuk berubah.
e. Kebajikan
Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apa pun”. Ihsan juga berarti suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja, tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi, sehingga memperoleh hasil maksimal[19]. Kebaikan sangat didorong di dalam Islam. Rasulullah SAW dinyatakan pernah berkata:
“Penghuni surga terdiri dari tiga kelompok yang pertama adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan bertindak lurus dan adil, yang kedua adalah mereka yang jujur dan diberi kelebihan kekuasaan untuk berbuat hal-hal yang baik, dan mereka yang berhati pemurah dan suka menolong keluarganya serta setiap Muslim yang saleh, dan yang ketiga adalah mereka yang tidak mengulurkan tangannya meskipun memiliki banyak keluarga yang harus dibantu”. (Sahih Muslim No. 6853).
2.3. Pengertian Konsumen
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan[21].
Selanjutnya dalam bagian penjelasan disebutkan “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir[23].
Dari ketentuan dalam undang-undang tersebut secara tersurat nampaknya hanya menitik beratkan pada pengertian konsumen sebagai konsumen akhir yang mana hal tersebut bukan merupakan objek pembahasan dalam tulisan ini. Namun secara tersirat juga mengandung pengertian konsumen dalam arti luas. Hal tersebut nampak pada penggunakan kata “pemakai”. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan konsumen untuk mendukung pengertian konsumen akhir, namun sekaligus juga menunjukkan bahwa barang dan/jasaa yang dipakai tidak serta merta hasil dari suatu transaksi jual beli. Artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/jasa tersebut. Dengan kata lain dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the privity of contract)[24].
2.4. Ciri – Ciri Konsumen
Dua wujud konsumen, yaitu:
1. Personal Consumer, konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri.
2. Organizational Consumer, konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut.
3. Production concept, Konsumen pada umumnya lebih tertarik dengan produk-produk yang harganya lebih murah. Mutlak diketahui bahwa objek marketing tersebut murah, produksi yang efisien dan distribusi yang intensif.
4. Product concept, Konsumen akan menggunakan atau membeli produk yang ditawarkan tersebut memiliki kualitas yang tinggi, performa yang terbaik dan memiliki fitur-fitur yang lengkap.
5. Selling concept, Marketer memiliki tujuan utama yaitu menjual produk yang diputuskan secara sepihak untuk diproduksi.
6. Marketing concept, Perusahaan mengetahui keinginan konsumen melalui riset yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian memproduksi produk yang diinginkan konsumen. Konsep ini disebut marketing concept.
7. Market segmentation, Membagi kelompok pasar yang heterogen ke kelompok pasar yang homogen.
8. Market targeting, Memlih satu atau lebih segmen yang mengidentifikasikan perusahaan untuk menentukan.
9. Positioning, Mengembangkan pemikiran yang berbeda untuk barang dan jasa yang ada dalampikiran konsumen.
PEMBAHASAN
3.1. Penerapan Etika Bisnis Islami Terhadap perlindungan Konsumen
Larangan Yang Harus Dihindari Pelaku Bisnis Dalam Syari’at Islam
Dalam mengelola bisnis, pasti banyak godaannya, sehingga tidak sedikit yang menyimpang. Sesuai dengan syariat atau tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tuntunan para Rasul terdapat 7 larangan yang harus dihindari dalam melaksanakan bisnis[26], yaitu sebagai berikut:
1. Ghurur (Penipuan)
Di dalam Islam, selain modal uang, modal teknologi, tanah dan asset lainnya, setiap orang di alam bisnis memiliki dua modal utama, yaitu modal pikir dan modal zikir. Kedua modal tersebut, haruslah dijaga keseimbangannya, karena bila seseorang hanya bersandarkan pada modal pikir dan mengabaikan modal zikir atau mengingat Allah, maka orang tersebut berpotensi untuk menipu. Dan sebaliknya, bila seseorang hanya mengutamakan modal zikir dan mengabaikan modal pikir (ikhtiar) maka orang tersebut berpotensi untuk tertipu. Tertipu karena dia adalah orang baik, jujur dan lugu, sehingga orang yang berfikir kotor, yang tiodak berzikir akan memanfaatkan kebaikannya, kejujuran dan keluguannya. Dia akan menjadi makanan empuk bagi mereka yang suka akal-akalan.
Sehingga dakam bisnis yang Islami, potensi akal dan potensi zikir di aplikasikan secara seimbang dengan penuh tawakal kepada sang Pencipta. Namun yang buruk dan salah adalah mereka yang menipu, dan merugikan orang lain. Karena mereka mengikuti hawa nafsu, dan mengorbankan orang yang baik. Kerugian itu bukan hanya di alam nyata, tapi juga di alam keabadian. Itulah sebabnya agama apapun telah melarang dan mengutuk segala bukti penipuan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWY surat Lukman ayat 33. Yang artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah”.
2. Maisyir (Spekulasi)
Salah satu teori dimuat dalam bukunya yang berjudul “The General Theory of Employment, Interest and Money”. Salah satu bagian inti dari teori tersebut adalah motivasi masyarakat termasuk dunia usaha dalam memgang uang tunai dan motivasi tersebut terdiri atas[27]:
a. Motivasi untuk bertransaksi (transaction motive)
b. Motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga (Procautionary motive)
c. Motivasi untuk tujuan spekulasi (Speculative motive)
Motivasi yang ketiga yang kemudian membentuk dan mewarnai perekonomian dunia dalam porsi yang lebih besar, Para pelaku ekonomi selalu akan berspekulasi selam tingkat bunga tidak berada pada tiitk keseimbangan. Artinya pada saat mendapatkan keuntungan, dan pada saat suku bunga naik pelaku ekonomi dapat berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan, dan pada saat suku bunga turun pelaku ekonomi juga berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan. Dan perilaku seperti inilah yang sampai sekarang mendominasi dunia.
3. Riswah (Suap)
Suap adalah barang haram, karena dengan suap yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar. Karena itu perkara suap sangat mengganggu berlangsungnya pasar yang adil. Dengan suap, pelaku bisnis yang tidak memenuhi syarat dalam menjalankan sebuah proyek bisa melenggang mulus, akibatnya dalam jangka panjang akan membawa kerugian buat masyarakat, bahkan dalam janngka pendek pun akibat permainan suap dapat dirasakan oleh masyarakat. Di dalam bisnis yang Islami Rasulullah SAW, mengingatkan kepada umatnya bahwa suap itu baik yang memberi ataupun yang menerima sama-sama dalam neraka.
4. Produk Haram
Secara umum pelaku ekonomi konvensional, tidak mengenal produk haram, kecuali yang dilarang oleh undang-undang atau Negara. Dalam bisnis yang Islami lebih berhati-hati, karena produk yang halal menurut undang-undang belum tentu halal menurut Sang Pencipta (Al-Khalik) padahal sumber kebenaran yang absolute hanyalah dari Sang Pencipta. Sebagai contoh minuman keras, dalam bisnis konvensional produksi minuman keras dapat saja dilakukan kalau menguntungkan (layak). Namun di dalam bisnis yang Islami minuman keras adalah haram, sehingga berapapun untungnya dan berapapun jumlahnya tenaga kerja yang diserap tidak pernah dibolehkan, demikian pula pada produksi haram lainnya. Bahkan di dalam bisnis yang Islami, yang dimaksud produk haram, berkaitan pula dengan prosesnya, dan akibatnya. Artinya zatnya produk yang sebenarnya halal, namun haram prosesnya, maka tetap dihindari produk seperti itu.
5. Zhulum
Sepanjang syariat membolehkan, bisnis apa saja pada dasarnya adalah boleh (mubah). Boleh karena manusia perlu hidup, dan layak dengan kehidupan yang dijalaninya. Artinya manusia tidak boleh terlunta-lunta, dan tidak boleh memelaratkan diri. Apalagi Sang Pencipta telah menganugerahkan manusia dengan akal pikiran, tenaga dan kemampuan fisik yang prima. Karena itu tidak ada alasan manusia hidup bermalas-malasan, kemudian melakukan perbuatan Zhulum dengan mencuri, menipu, memeras bahkan mengambil hak orang banyak (korupsi). Ketika manusia berada dalam posisi lemah atau posisi kuat, karena kezaliman bisa dilakukan oleh orang yang lemah (malas dan miskin) maupun orang yang kuat penguasa ataupun orang kaya. Orang miskin yang tidak sabar dalam berusaha akan mendekati kekafiran dan orang kaya yang tidak bersyukur akan mendekati kezaliman. Salah satu cara untuk mencegah diri dari kemungkaran atau kezaliman adalah dengan menegakkan sholat, sebab pada sholat yang benar ada berkah dan pahala di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu berkah yang Allah SWT janjikan adalah pernyataannya dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya: “Sesungguhnya Sholat itu mencegah (kamu) untuk berbuat jahat dan mungkar”. Inilah konsep Sang Pencipta untuk manusia supaya terhindar dari perbuatan zhulum (aniaya). Karena perbuatan zhulum itu adalah bagian dari mengikuti langkah-langkah syaitan yang terkutuk. Maka bisnis apapun yang kita lakukan perbuatan zhulum itu adalah merugikan, termsuk pelakunya sendiri[28].
6. Sistem Ribawi
Banyak para ekonom dunia sependapat, dan bangga kalau pelaku bisnis memperoleh banyak kredit bank, dengan sistem ribawi, karena adanya pinjaman bank seperti adanya kepercayaan berarti adanya modal besar untuk melakukan investasi yang berarti terbukanya lapangan kerja dan petumbuhan ekonomi, namun Allah SWT membantah semua pendapat diatas. Bantahan tersebut dinukil dalam firman-Nya yang artinya:
“Apa yang kamu berikan(berupa pinjaman) dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah” (QS. Ar-Rum: 39).
Dalam sejarah perekonomian yang diselenggaarakan dengan sistem ribawi tidak berhasil mengatasi kemiskinan, pengangguran, kesenjangan social dan kebangkrutan manusia? Bahkan semua resesi dunia yang pernah terjadi, para ahli ekonom muslim memandang kepada sistem keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga-lembaga keuangan dunia yang kental dengan system ribawi. Pengaruh sistem ribawi tidak mungkin diabaikan. Karena itulah firman Allah pasti membuktikan kebenarannya sehingga sistem ribawi dilarang untuk manusia[29].
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya ;
orang-orang yang Makan (mengambil) riba[30]) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[31]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[32] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
7. Produk yang menimbulkan maksiat
Sadar atau tidak sadar du dunia industri banyak produk barang atau jasa yang membawa maksiat, walaupun menurut undang-undang membolehkan diantaranya produksi tersebut adalah musik yang mengandung syahwat, konveksi (pakaian wanita) yang membuka aurat, sinetron yang merusak moral atau merusak aqidah, makanan dan minuman yang berefek samping merusak kesehatan, atau pertunjukan seni maupun olahraga yang melalaikan konsumen untuk mengingat Allah SWT. Bila semua produksi yang membawa maksiat tersebut diberi uang makin besar dalam dunia bisnis, maka dikhawatirkan kemaksiatan akan tumbuh dan berkembang, bahkan kemaksiatan bisa berkembang secara deret ukur, masyarakat akan menuai bencana karena kemaksiatan yang merajalela. Karena itu Islam dengan etika bisnisnya mengutuk pelaku bisnis yang membawa dampak negative.
c. Cara Efektif dalam Menerapkan Etika Bisnis Islami Terhadap Perlindungan Konsumen
Setiap pelaku bisnis pasti mendambakan keuntungan, kelangsungan usaha dan jaringan yang luas. Pelaku bisnis yang demikian akan berkembang kuat dan stabil. Berkembang dalam arti tumbuh ke segala arah, bahkan beranak pinak usahanya. Kuat dalam arti tidak lemah, tidak loyo dan bisa sejajar dengan saingan yang ada. Stabil dalam arti tidak oleng, tidak turun naik dan tidak kesasar. Pertanyaan adalah dengan cara apa sang pelaku bisnis dapat mencapai posisi tersebut. Supaya dalam melaksanakan bisnisnya seorang pelaku bisnis tidak menimbulkan kerugian baik dari pihak konsumen ataupun dirinya sendiri, maka prinsip-prinsip utama yang mesti diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis[35] antara lain:
1. Memuliakan Pelanggan atau Mitra Bisnis sebagai Saudara
Pelanggan itu laksana Raja, demikian motto yang sudah banyak pengikutnya. Karena itu harus dimuliakan, dalam arti tidak boleh dikecewakan, tidak boleh dirugikan dan kepentingannya menjadi keniscayaan untuk diketahui dan diperhatikan. Bukankah member berarti menerima lebih banyak. Dan inilah firman Allah yang searah dengan prinsip tersebut, “ barang siapa beramal dengan satu kebaikan, akan memperoleh sepuluh kebaikan. Dan barang siapa yang membuat satu keburukan, akan dibalas dengan yang setimpal. Dan tidak akan dirugikan”.
2. Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
Sesungguhnya cabang bisnis itu banyak sekali. Ada yang menawarkan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier (barang mewah). Juga menawarkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang terbaik adalah menawarkan yang menjadi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan dalam arti sebenarnya, bukan kebutuhan yang meracuni kehidupan.
3. Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas
Setiap pelaku bisnis berpeluang untuk menawarkan barang atau jasa yang sifatnya konsumtif atau produktif. Secara umum barang dan jasa yang tergolong kebutuhan sekunder dan tersier banyak yang bernuansa konsumtif dalam arti relative. Relative karena tergantung pula siapa, dan barang apa, atau jasa apa yang ditawarkan. Apakah kelompok menengah ke bawah atau menengah ke atas. Di sini tidak berarti bahwa kebutuhan sekunder dan tersier itu salah, karena yang salah adalah konsumen yang memaksakan diri untuk membeli walaupun dengan cara mencicil dengan sistem ribawi. Sistem ribawi hanya sebuah contoh yang tidak etis dalam bisnis, karena sifatnya yang merugikan, bahkan bertentangan dengan sekehendak Sang Pencipta. Allah berfirman: “Allah menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).
4. Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya.
Dalam dunia yang penuh persaingan Sang pelaku bisnis tidak boleh terlambat dalam bertindak, tetapi tidak boleh bermain kotor dengan sesama pelaku bisnis. Maksudnya adalah, dalam berbagai kiat ataupun strategi yang dikembangkan di dalam bisnis tidak akan pernah merugikan apalagi mematikan pelaku bisnis yang lain.
5. Menawarkan barang dan jasa yang halal (Mubah)
Melakukan bisnis dengan tujuan ibadah adalah sebuah keniscayaan. Karena hanya dengan cara itulah sang pelaku bisnis dapat mencapai ridho Allah. Dengan demikian bisnis yang dilakukan adalah bisnis halal, baik halal dalam proses maupun halal dalam produk. Artinya barang atau jasa yang ditawarkan adalah produk halal, yang diproses sesuai tuntunan syariat.
6. Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas
Salah satu mimpi besar konsumen adalah membeli barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tetapi mimpi ini tidak selalu relevan bahkan bertentangan dengan kepentingan seorang pelaku bisnis. Bukanlah barang yang berkualitas itu diproduksi dengan biaya yang lebih tinggi. Di dalam ajaran Islam kualitas bisa berarti ukuran atau takarannya cukup. Jadi seorang pelaku bisnis seyogyanya selalu memperhatikan kecukupan ukuran atau takaran.
7. Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan
Secara umum banyak industri besar yang kemudian banyak menghasilkan produk yang yang bermanfaat sekaligus membuka lapangan kerja. Namun kemudian mengganggu kelestarian lingkungan. Limbah yang dihasilkan mengotori udara, mengotori air sungai dan danau dan mengotori bumi dalam arti yang sesungguhnya. Sampah nuklir sering jadi masalah global adalah salah satu contoh betapa bahaya limbah industri bagi kehidupan. Karena itu pelaku bisnis mestinya selalu mewaspadai dan mengusahakan agar limbah yang dihasilkan tidak merugikan kehidupan manusia, flora dan fauna, karena semuanya makhluk Tuhan yang perlu dan mutlak dilindungi.
8. Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya menguntungkan secara pribadi
Industri rokok dan minuman keras adalah contoh terdekat yang memberi keuntungan pribadi, namun mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya. Para ahli kesehatan dunai telah meneliti perbandingan keuntungan social dan keuntungan pribadi dari industri rokok dan minuman keras, namun kerugiannya ternyata jauh lebih besar dari keuntungannya. Inilah contoh dari sekian banyak produk yang bisa ditawarkan oleh seorang pelaku bisnis, yang tidak Syariah.
9. Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya dan tidak menimbulkan maksiat.
Ada empat jenis kegiatan bisnis yang saat ini sedang berlangsung di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, yaitu:
a. Bisnis Ekstratif, yaitu bisnis yang bersifat menguras atau menghabiskan, seperti: bisnis pada bidang pertambangan atau penggalian bahan-bahan yang bernilai ekonomis dari perut bumi dan sebagainya. Bisnis ini bersifat merusak lingkungan dimana usaha tambang dilaksanakan. Karena itu sebelum dan setelah produksi dilaksanakan dibutuhkan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang jujur, obyektif dan transparan. Menjadi sebuah keniscayaan bahwa anugerah Tuhan yang disimpan-Nya di perut bumi hanya dapat bermanfaat buat manusia, bila diolah atau dikeluarkan dari tempatnya. Namun tidaklah berarti dilakukan dengan cara merugikan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan (Sosial responsibility Corporate) adalah mutlak dilaksanakan. Upaya perbaikan lingkungan dan kompensasi terhadap masyarakat setempat yang dirugikan adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan.
b. Bisnis Agraris, yaitu bisnis yang bersifat budidaya, seperti bisnis di bidang pertanian, bisnis di bidang peternakan, di bidang perikanan, dan bisnis di bidang kehutanan.
Pada bisnis ini terdapat banyak kewajiban yang menjadi bagian integral dari tanggungjawab sosial perusahaan yang diantaranya adalah:
1. Pemanfaatan tanah atau lahan secara optimal
2. Upaya menghidupkan tanah mati
3. Merawat dan mempertahankan manfaat yang dihasilakn
4. Melakukan tebang pilih dalam usaha kehutanan yang bertanggungjawab
5. Menghormati perjanjian yang telah dibuat dengan pihak pemerintah atau pemegang otoritas termasuk menaati semua undnag-undang dan aturan yang berlaku
6. Mengeluarkan zakat, jika sampai kepada haul dan nisabnya.
c. Bisnis yang bergerak dibidang industry termasuk industri berat, sedang dan ringan.
Bisnis ini berkaitan langsung dengan dampak limbahnya yang dapat mengotori darat, udara dan air. Berbagai zat kimia yang dihasilkan sebagai dampak proses produksi, adalah sesuatu yang akan sangat merugikan lingkungan, bahkan dunia pada umumnya.
d. Bisnis yang bergerak dalam bidang jasa, seperti perbankan, kesehatan, pendidikan dan keahlian , pariwisata dan hiburan.
Bisnis ini sangat terkait dengan kebutuhan vital masyarakat. Karena itu harus menyajikan pelayanan yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Khusus untuk dunia perbankan adalah mereka yang hanya menyediakan sistem bagi hasil (mudharabah) bukan sistem ribawi. Sementara jasa hiburan hanya diperkenankan pada hiburan yang tidak menghamburkan syahwat dan tidak mendatangkan mudharat.
3.2. Azas Dan Tujuan UU Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia
a. Azas Perlindungan Konsumen dalam UU Tahun 1999 di Indonesia
Dalam putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 telah menunjukkan keterkaitan antara persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Keterkaitan hukum (legal linkage) antara persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia menjadi sebuah terobosan apabila ditinjau dalam konteks UU Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Karena UU Persaingan Usaha tidak secara eksplisit mengatur keterkaitan antara larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai bentuk atau langkah untuk melindungi kepentingan konsumen di Indonesia[36]. Asas perlindungan konsumen dala UU Tahun 1999 di Indonesia yaitu:
a. Asas Manfaat
Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas Keadilan
Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
c. Asas Keseimbangan
Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
e. Asas Kepastian Hukum
Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
b. Tujuan Perlindungan Konsumen di Indonesia
Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen di Indonesia[37] adalah :
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
c. Hak – Hak Konsumen Dalam Mengkonsumsi Barang/Jasa
Hukum Perlindungan Konsumen tercantum dalam Surat Edaran Kementrian Perdagangan Nomor : 19/m-dag/per/5/2009. Sehingga dari semua aturan ini, Konsumen bisa mengajukan tuntutan apabila Produsen tidak memenuhi kewajiban. Dan tanggung jawab produsen maupun sanksi akan diterimannya akibat tidak mengimplementasikan Pasal 4 C UU No. 8 tahun 1999 ini dengan sesuai.
Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)[38], Hak-hak Konsumen adalah :
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
1. Seorang pelaku bisnis dalam melaksanakan usahanya harus menghindari larangan-larang yang ditentukan dalam syari’at Islam yaitu, Ghurur (Penipuan), Maisyir (Spekulasi), Riswah (Suap), Produk haram, Zhulum (Aniaya), Sistem Ribawi, dan produk-produk yang menimbulkan maksiat. Dengan menghindari 7 larangan tersebut, pelaku bisnis akan berkembang kuat dan stabil dan dalam bisnisnya seorang pelaku bisnis tidak menimbulkan kerugian baik dari pihak konsumen ataupun dirinya sendiri dengan diiringi prinsip-prinsip utama yang mesti diaplikasikan oleh pelaku bisnis, antara lain: Memuliakan Pelanggan atau Mitra Bisnis sebagai Saudara, Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas, Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya, Menawarkan barang dan jasa yang halal (Mubah), Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas, Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan, Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya menguntungkan secara pribadi, dan Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya dan tidak menimbulkan maksiat.
2. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk diberikan kepada Konsumen. Yang artinya dalam hal ini, sebuah aturan payung hukum diberikan bagi Konsumen apabila dalam hak-hak konsumen seperti rasa keamanan, Keselamatan, dan kenyamanan dalam Mengkonsumsi atau membeli suatu barang/produk tidak terpenuhi. Termasuk juga ketentuan pasal 4 C Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas suatu kondisi dan jaminan barang ini harus wajib diberikan Produsen/ Pelaku usaha kepada Konsumennya. Sehingga hal itu juga tidak hanya memberi hak kepada konsumen barang saja, tetapi juga memberikan kewajiban bagi konsumen untuk teliti dan mengikuti informasi yang ada pada barang yang dibelinya. Barang yang dimaksud dalam Hukum Perlindungan Konsumen adalah yang tercantum dalam Surat Edaran Kementrian Perdagangan Nomor : 19/m-dag/per/5/2009, berjumlah 45 barang. Sehingga dari semua aturan ini, Konsumen bisa mengajukan tuntutan apabila Produsen tidak memenuhi kewajiban. Dan tanggung jawab produsen maupun sanksi akan diterimannya akibat tidak mengimplementasikan Pasal 4 C UU No. 8 tahun 1999 ini dengan sesuai.
4.2. Saran
a. Para pelaku bisnis harus tetap mengutamakan etika bisnis Islam dalam memasarkan produk-produknya, selain mendapat keuntugan (laba) dan juga mendapatkan berkah dari Allah SWT serta konsumen tidak terzalimi dan dirugikan.
b. Penegakan terhadap peraturan tentang perlindungan konsumen harus lebih ditingkatkan lagi terutama bagi penegak hukum atau lembaga terkait, karena selama ini masih banyak pelanggaran dan penipuan terhadap konsumen.
DAFTAR PUSTAKA
Aedy, Hasan, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Bandung: CV. Alfabeta, 2011
Al Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional), Jakarta: Kencana, 2010
Alma, Buchari, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami, Bandung: CV. Alfabeta, 2003
Apriyantono, Anton, Panduan Belanja dan Konsumsi Halal, Jakarta Selatan: Khairul Bayaan, 2003
Beekun, Rafik Issa, 2004. Etika Bisnis Islami, (Penerjemah: Muhammad), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
Bertens, K, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius, 2000
Dawwabah, Asyraf Muhammad, Menjadi Entrepreneur Muslim Tahan Banting, (Penerjemah: Budiman Mustofa), Solo: Al-Jadid, 2009
Iqbal, Muhaimin, 2005. Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba’, Jakarta: Gema Insani, 2005
Kartajaya, Hermawan dan M. Syakir Sula, Syariah Marketing, Bandung: Mizan, 2008
Muhammad, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004
Noer, Rosita, Menggugah Etika Bisnis Orde Baru, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpspektif Islam, Jakarta: Risalah Gusti, 1996
Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Syari’ah, Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000
Yafie, Ali dkk, Fiqih Perdagangan Bebas, Jakarta: Teraju, 2003
Zuhri, Muh, Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, Cet. Kedua
[1] Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Syari’ah, Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000, hal. 18-19
[2] Ibid., hal. 20
[3] http://khaerul21.wordpress.com/2009/05/17/etika-transaksi-bisnis-islami/
[4] Beekun, Rafik Issa, Etika Bisnis Islami, (Penerjemah: Muhammad), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 3
[5] Muhammad, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004, hal. 38
[6] Noer, Rosita, Menggugah Etika Bisnis Orde Baru, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal. 13
[7] Bertens, K, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hal. 5
[8] Muhammad, 2004, Op.Cit., hal. 158
[9] Noer, Op.Cit., hal. 21
[10] Kartajaya, Hermawan dan M. Syakir Sula, Syariah Marketing, Bandung: Mizan, 2008, hal. xxvii
[11] Yafie, Ali dkk, Fiqih Perdagangan Bebas, Jakarta: Teraju, 2003, hal. 21
[12] Ibid., hal. 21-22
[13] Beekun, Rafik Issa, Op.Cit., hal. 33-34
[14] Iqbal, Muhaimin, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba’, Jakarta: Gema Insani, 2005, hal. 152
[15] Dawwabah, Asyraf Muhammad, Menjadi Entrepreneur Muslim Tahan Banting, (Penerjemah: Budiman Mustofa), Solo: Al-Jadid, 2009, hal. 11
[16] Yafie, Op.Cit., hal. 23
[17] Beekun, Op.Cit., hal. 38
[18] Beekun, Op.Cit., hal. 40
[19] Alma, Buchari, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami, Bandung: CV. Alfabeta, 2003, hal. 56
[20] Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpspektif Islam, Jakarta: Risalah Gusti, 1996, hal. 52
[23] Apriyantono, Anton, Panduan Belanja dan Konsumsi Halal, Jakarta Selatan: Khairul Bayaan, 2003, hal. 37
[24] Al Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional), Jakarta: Kencana, 2010, hal. 49
[26] Aedy, Hasan, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Bandung: CV. Alfabeta, 2011, hal. 94-97
[27] Ibid, hal. 99
[28] Ibid, hal. 100
[29] Zuhri, Muh, Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, Cet. Kedua
[30] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
[31] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.
[32] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
[35] Aedy, Op.Cit., hal. 72-79
[36] http://siswapk.kemendag.go.id/artikel/123
[37]http://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/12/21/dampak-penerapan-hukum-persaingan-bagi-perlindungan-konsumen-studi-atas-putusan-kppu-no-07kppu-l2007-keberpengaruhannya-terhadap-besaran-tarif-seluler-di-indonesia/ `
[38]http://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/12/21/dampak-penerapan-hukum-persaingan-bagi-perlindungan-konsumen-studi-atas-putusan-kppu-no-07kppu-l2007-keberpengaruhannya-terhadap-besaran-tarif-seluler-di-indonesia/ `
0 Response to "PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAMI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN (UU NOMOR 8 TAHUN 1999)"
Post a Comment