PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT (STUDI KASUS: PEREDARAN NARKOBA YANG MARAK DI LINGKUNGAN MASYARAKAT INDONESIA)
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Globalisasi telah merambah hampir di semua ranah kehidupan masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan, dan lain – lain. Walaupun istilah ‘globalisasi’ telah menjadi suatu kosakata klasik, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat di seluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparant, tanpa batas, saling mengait (linkage), dan saling ketergantungan (interdependence).
Hukum merupakan deskripsi ilmu yang sudah sudah dewasa sangat berkembang dewasa ini. Penelaahan hukum secara Sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Yakni merupakan refleksi dari unsur – unsur berikut (http://hukum-on.blogspot.com/2013/01/Pengantar-Hukum-Indonesia.html):
- Hukum merupakan refleksi dari kebiasaan, tabiat, dan perilaku masyrakat.
- Hukum merupakan refleksi hak dari moralitas masyarakat maupun moralitas universal.
- Hukum merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadilan dan ketertiban sosial dalam menata interaksi antar anggota masyarakat.
Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad ke dua puluh dan umumnya sulit di ikuti, sector hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sector hukum dan masyarakat. Dimana hukum tersebut di terapkan, namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu factor terpenting dari efektifitas suatu hukum yang diperlukan dalam suatu Negara. Sering di sebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Disamping itu hukum yang baik adalah hukum yang baik sesuai dengan perasaan hukum manusia (pelarangan). Maksudnya sebenarnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat (Rahardjo, 1986: 15).
Hukum merupakan institusi sosial yang tujuannya untuk
menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial,
maka penyelenggaraanya yang demikian itu bekaitan dengan tingkat kemampuan
masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu suatu masyarakat
akan menyelengarakannya dengan cara tertentu yang berbeda dengan masyarakat
pada masyarakat yang lain. Perbedaan ini
berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat
untuk penyelenggaraan keadilan itu dan hak ini berarti adanya berhubungan yang
erat antara institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan
organisasi sosialnya (Johnson, 2006: 9).
Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah – tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan social salah satunya masalah penyelesaian tentang narkoba yang mana semakin meraja lela di lingkungan masyarakat terutama dikalangan para remaja. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul “Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat (Studi kasus: Peredaran narkoba yang marak di lingkungan masyarakat di Indonesia ”.
B. Rumusan Masalah
- Bagaimana Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat?
- Bagaimana cara penyelesaian hukum di Indonesia terhadap kasus Narkoba?
C. Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:
- Mengetahui Peranan Hukum dalam kehidupan sosial Masyarakat karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan soial
- Bagimana penyesaian hukum di Indonesi teradap kasus narkoba
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Hukum
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela” (Rahardjo, 1986: 20).
Pengertian hukum menurut para ahli hukum:
- Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
- Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.
- Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149).
- Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
- Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
- Duguit, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu (http://hukum-on.blogspot.com/2013/01/Pengantar-Hukum-Indonesia.html).
B. Bidang Hukum
Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan (Satjipto, 1983: 85).
1. Hukum pidana
Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis)
Hukum pidana dalam Islam dinamakan qisas, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan, tetapi di dalam Islam ketika ada orang yang membunuh tidak langsung dibunuh, karena harus melalui proses pemeriksaan apakah yang membunuh itu sengaja atau tidak disengaja, jika sengaja jelas hukumannya adalah dibunuh jika tidak disengaja wajib membayar di dalam Islam wajib memerdekakan budak yang selamat, jika tidak ada membayar dengan 100 onta, jika mendapat pengampunan dari si keluarga korban maka tidak akan terkena hukuman."
2. Hukum perdata
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .
Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:
- Hukum keluarga
- Hukum harta kekayaan
- Hukum benda
- Hukum Perikatan
- Hukum waris
3. Hukum acara
Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menrut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata. termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut.
Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum (http://malwapati1922bjn.blogspot.com/2012/12/macam-macam-hukum-dan-pengertiannya.html).
C. Fungsi dan Penerapan Hukum di Masyarakat
Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:
- Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- Menyelesaikan pertikaian.
- Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
- Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masvarakat.
- Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.
Sedangkan menurut Prof.Dr. Soerjono Soekanto adalah :
– Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
– Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir bathin.
– Sarana penggerak pembangunan.
Fungsi kritis hukum dewasa ini adalah Daya kerja hukum tidak semata-mata pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas), tetapi termasuk juga aparatur penegak hukum. Dengan demikian hukum harus memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa, sehingga dalam masyarakat dapat diwujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan dan perkembangan : Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka bagi pelaksanaan penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seninya masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak. Bila perlu dengan menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum (Rechtsfervinjing). Di samping itu perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak hukum, bahwa yang dibutuhkan adalah kecekatan, ketangkasan dan keterampilannya. Ingat adagium :The singer not a song atau The most important is not the system, but the man behind the system Dalam hal ini si penyanyi adalah semua insan di mana hukum berlaku, baik warga masyarakat maupun para pejabat, termasuk para penegak hukum (Soejono Dirdjosisworo, 1983 : 155).
Pada umumnya supaya fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, para pelaksanaan penegak hukum tentunya dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan seninya tersendiri, dengan cara menafsirkan hukum sedemikian rupa yang disesuaikan dengan keadaan dan posisi pihak-pihak. Bahkan bila perlu hokum dapat diterapkan dengan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum. Selain tiu pula hal lain yang perlu diperhatiakn adalak faktor pelaksana penegak hukum, karena yang dibutuhkan dalam menegakkan hokum yang dibutuhkan adalah kecekatan, ketangkasan dan keterampilannya. Disamping fungsi hukum yang perlu diketahui pua adalah tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dan diharapkan kepentingn manusia akan dpat terlindungi dalam mencapai tujuannya. Karena fungsi hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat dan juga membagi wewenang serta mengatur cara memecahakan masalah hukum.
Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa hukum itu mempunyai tiga fungsi (Soejono Soekanto, 1982: 9), yaitu:
1. Untuk memberikan pedoman kepada warga Negara masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian social (social control).
Tidak hanya itu, tujuan serta fungsi hukum dalam kehidupan manusia yang semakin terus berkembang dengan sejalannya perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut berada. Dan secara garis besarnya fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan dalam masyarakat. Kemudian perlu deketahui pula bahwa diadakannya hukum sama dengan tujuan Negara yang sesuai dengan bungi undang-undang 1945 yaitu untuk membentuk suatu Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di Indonesia serta untuk memajukan kesejahterraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang artinya tujuan dan fungsi hukum ini adalah akat secara damai, untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar tidak saling menggagu serta untuk menjamin kepstian hukum dalam kehidupan manusia sehari-hari di masyarakat. Nah untuk itu patuhilah hukum yang ada agar tuhuan dan fungsi hukum tersebut dapat berjalan dengan baik (Soleman, 1993: 36).
Fungsi hukum sebagai pedoman atau mengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku seyogyanya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum (Soejono Soekanto, 1982: 37).
PEMBAHASAN
A. Peranan Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat
Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mempelancar jalanya pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena fungsinya yang demikian itu maka masyarakat sangat membutuhkan kehadiran institusi tesebut. Institusi bergerak di sekitar kebutuhan tertentu manusia. Agar kita bisa berbicara mengenai adanya suatu insttiusi yang demikian itu, kebutuhan yang dilayaninya telebih dulu harus medapakan pengakuan masyarakat. Pengakuan di sini diartikan, bahwa masyarakat di situ memang telah mengakui pentingnya kebutuhan tersebut bagi kehidupan manusia.
Apabila masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu maka akan berusaha agar dalam masyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memnuhinya. Dari sinilah mulai dilahirkan suatu institusi tersebut. Jadi institusi itu pada hakikatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seksama. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi sebagai perlengkapan masyarakat :
1. Stabilitas. Di sini kehadiran institusi hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan itu.
2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Di dalam ruang lingkup kerangka yangt telah diberikan dan dibuat oleh masyarakat itu, anggota-anggota masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhanya.
3. Institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma. Norma-norma inilah yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhanya secara terorganisasi.
4. Jalinan antar institusi. Terjadinya tumpang tindih antara institusi.
Hukum adalah institusi sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, maka penyelenggaraanya yang demikian itu bekaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu suatu masyarakat akan menyelengarakannya dengan cara tertentu yang berbeda dengan masyarakat pada masyarakat yang lain. Perbedaan ini berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat untuk penyelenggaraan keadilan itu dan hak ini berarti adanya berhubungan yang erat antara institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan organisasi sosialnya (Sajipto, 1983: 117).
Suatu pengamatan terhadap masyarakat sacara sosiologis memeperlihatkan, bahwa kekuasaan itu tidak tebagi secara merata dalam masyarakat. Struktur pembagian yang demikian itu menyebabkan, bahwa kekuasaan itu terhimpun pada sekelompok orang-orang tertentu, sedangkan orang-orang lain tidak atau kurang memiliki kekuasaan itu. Keadaan seperti inilah yang menimbulkan perlapisan sosial di dalam masyarakat. Bagaimana stuktur yang berlapis-lapis itu bisa terbentuk banyak tergantung dari sistem perekonomian suatu masyarakat. Terjadinya penumpukan kekuasaan di tangan sekelompok orang-orang tertentu berhubungan dengan sistem pembagian sumber daya dalam masyarakat. Kekuasaan itu tidak terlepas dari penguasaan barang-barang dalam masyarakat.
Oleh karena itu terjadinya perlapisan kekuasaan berhubungan erat dengan barang-barang yang bisa dibagi-bagikan itu tentunya susah dibayangkan timbulnya perlapisan sosial dalam masyarakat. Kondisi pengadaan barang-barang menetukan apakah dalam suatu masyarakat akan menjumppai struktur kekuasaan yang berlapis-lapis itu. Pentingnya pembicaraan mengenai perlapisan sosial dalam rangka pembicaraan tentang hukum disebabkan oleh dampak dari adanya struktur yang demikian itu terhadap hukum, baik itu di bidang pembuatan hukum, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketanya. Pada masyarakat mana pun juga, orang atau golongan yang bisa menjalankan kekuasaannya secara efektif adalah mereka yang mampu mengontrol institusi-institusi politisi dan ekonomi dalam masyarakat.
Para ahli sosiologi hukum memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara hukum dengan perlapisan sosial ini. Dengan terjadinya perlapisan sosial maka hukum pun susah untuk memperhatikan netralitas atau kedudukannya yang tidak memihak. Perlapisan sosial ini merupakan kunci penjelasan mengapa hukum itu bersifat distriminatif, baik pada peraturan-peraturannya sendiri, maupun melalui penegakannya. Para ahli tersebut di muka berpendapat, bahwa peraturan-peraturan hukumnya sendiri tidaklah memihak. Dalam keadaan yang demikian ini pendapat yang berkuasapun akan menentukan bagaimana isi peraturan hukum di situ.
Dengan demikian, bagaimanapun diusahakan agar penegakan hukum itu tidak memihak, namun karena sudah sejak kelahirannya peraturan-peraturan itu tidak lempeng, maka hukum pun bersifat memihak, keadaan yang demikian itu juga dijumpai pada masalah penegakan hukum. Kalaulah kita sekarang sudah mengetahui betapa besar peranan hukum di dalam membantu menciptakan ketertiban dan kelencaran dalam kehidupan masyarakat, kita masih saja belum mengetahui benar apa yang dikehendaki oleh hukum tersebut. Apakah sekedar untuk menciptakan ketertiban atau lebih jauh dari pada itu?
Pertanyaan atau masalah ini layak sekali untuk mendapatkan perhatian kita. Apabila kita mengatakan, bahwa hukum-hukum itu bermaksud untuk menciptakan ketertiban , maka sebetulnya kita hanya berurusan dengan hal-hal yang bersifat dengan hal-hal teknik. Melarang orang untuk melakukan pencurian dengan menciptakan suatu hukum dengan sanksinya adalah suatu usaha yang bersifat teknik. Tapi mengapa justru mencuri itu yang dilarang? Jawabanya adalah, karena mencuri itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela oleh masyarakat. Dengan demikian, kita telah memasuki bidang yang tidak teknik lagi sifatnya, melainkan sudah ideal.
Pembicaraan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih sesuai dengan kenyataan dalam kita meninjau dan mempelajari hukum, yaitu bahwa hukum itu hadir dalam masyarakat karena harus melayani kebutuhan-kebutuhan tertentu dan harus mengolah bahan-bahan tertentu yang harus ia terima sebagai suatu kenyataan. Karena hukum itu memberikan pembatasan-pembatasan yang demikian itu maka institusi hukum itu hanya bisa berjalan dengan seksama di dalam suatu lingkungan sosial dan politik yang bisa dikendalikan secara efektif oleh hukum. Suatu masyarakat yang berkehendak untuk diatur oleh hukum tetapi yang tidak bersedia untuk membiarkan penggunaan kekuasaannya dibatasi dan dikontrol, bukan merupakan lingkungan yang baik bagi berkembangnya institusi hukum.
Oleh karena itu, sekalipun hukum itu mempunyai otonomi tertentu, tetapi hukum juga harus fungsional dan menempatkan peranan dari keadilan dalam konteks kehidupan hukum secara lebih seksama.
B. Studi Kasus Yang Terjadi Dimasyarakat Dalam Pelanggaran Hukum Dibidang Narkoba

Istilah narkoba telah lama kami dengar dan dalam kasus-kasus narkoba yang melibatkan warga masyarakat, narkoba dapat sampai ke tangan seseorang selaku pengguna atau pemakai adalah dari pedagang gelap. Kami katakan bahwa narkoba adalah barang terlarang di masyarakat, tidak mungkin dapat beredar secara terang-terangan. Mereka biasanya berdagang secara sembunyi-sembunyi, penjual berusaha menjual barang kepada mereka kenal betul atau konsumen yang mereka anggap aman. Begitu juga dengan pemakai narkoba mereka tidak sembarang memakai atau menikmati barang tersebut di mana saja, seperti dalam perjalanan, di warung atau di restora, di tempat hiburan atau sebagainya. Mereka memilih tempat-tempat yang dirasa aman dan yang lain atau keluarga tidak tahu.
Study
kasus yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2013, yaitu peredaran narkoba Merdeka.com - Peredaran 380 kg ganja
kering digagalkan petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan. Lima pengedar,
termasuk seorang anggota TNI desestir, ditangkap bersama barang ilegal itu.
"Mereka ditangkap dalam
satu operasi undercover buy di Jalan AH Nasution, Pangkalan Masyhur, Medan,
pada Jumat (11/10). Saat menangkap, petugas kita menyamar sebagai
pembeli," jelas Kapolresta Medan Kombes Nico Afinta kepada wartawan, Kamis
(17/10).
Lima tersangka yang diamankan
yaitu RP, KD, JD, ARG dan MD. Inisial terakhir merupakan desertir Kodam
Iskandar Muda berpangkat prada. "Yang bersangkutan sudah kita serahkan ke
Den POM," jelas Nico.
Selain barang bukti 380 kg
ganja, polisi juga mengamankan mobil Toyota Kijang Innova BK 1410 QQ dan 1 unit
sepeda motor yang digunakan pelaku.
Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan Kompol Dony Alexander menambahkan,
penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya ganja yang
akan dijual dan diedarkan di kawasan Medan sekitarnya. "Atas informasi
itu, anggota menyaru sebagai pembeli dan berjanji melakukan transaksi di Jalan
AH Nasution, tepatnya di depan sekolah Primbana," jelasnya. Petugas yang
menyamar kemudian menunggu penjual ganja di lokasi yang dijanjikan. Sekitar pukul
22.00 WIB, 1 unit mobil Toyota Kijang Innova hitam mendekati mereka. Setelah
pemilik ganja menunjukkan ganja yang berada di dalam mobil, saat itu juga petugas
melakukan penangkapan.
Para pelaku mengaku mendapatkan ganja itu dari Blangkejeren dengan harga Rp 100 ribu per kg. Semuanya berkilah baru sekali menjual ganja. "Saya mau karena ada tawaran dari Medan, punya saya 150 kg, yang 230 kg dititip bandar berisial UD," ujar RD.
Para pelaku ini dijerat dengan Pasal 115 jo 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena mengedarkan narkoba golongan 1. "Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan maksimal 20 tahun," pungkas Nico
Dari perkara diatas hukum diindonesia harus ditegakkan secara tegas, agar kelangsungan hidup dan keamanan dalam masyarakat untuk mencerdaskan bangsa akan menjadi lebih baik, kelemahan dan kurang ketatnya pengawasan pemerintah dalam mengawasi kehidupan masyarakat mengakibatkan mudahnya peredaran itu terjadi, dan bahkan oknum penegak hukum tak luput dari kejahatan dan pelanggaran hukum. Menunjukkan lemahnya penegakan hukum dimasyarakat saat ini.
C. Penyelesaian Hukum di Indonesia Terhadap Kasus Narkoba
Tata Hukum di Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Hukum Indonesia, ditetapkan oleh Negara Indonesia. Lahirnya Tata Hukum di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dibentuklah tata hukumnya itu dinyatakan dalam :
1. Proklamasi Kemerdekaan : “Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”,
2. Pembukaan UUD-1945: “ Atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-undang dasar Negara Indonesia.
Pernyataan itu mengandung arti :
1. Menjadikan Indonesia sauatu Negara yang merdeka dan berdaulat
2. Pada saat itu menetapkan tata hukum Indonesia, sekedar mengenai bagian tertulis.
Didalam Undang-undang dasar Negara itulah tertulis tata hukum Indonesia (yang tertulis). Undang-undang hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar merupakan rangka dari tata hukum Indonesia (http://hukum-on.blogspot.com/2013/01/Pengantar-Hukum-Indonesia.html).
Pemusnahan dan larangan pemerinth terhadap peredaran narkoba, berlakunya tindakan hokum dalam undang-undang No.5 tahun 1997 tetag peredara narkoba bahwasannya larangan tersebut utuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi bangsa dandapat enghancurkan asa epan bangsa Indonesia. Pelanggaran hokum yang dilakukan oleh masyarakat atau oknum eerintah akan dijatuhkan sangsi pidana sesuai dengan atura yang beraku di Indonesia.
PENUTUP
Kesimpulan
Hukum adalalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.
Sistem
hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang
dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa
sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan
ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut
oleh masyarakat internasional. Apapun sistem hukum yang
dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya didasarkan pada hukum
tertulis atau hukum kebiasaan saja. Tidak ada negara yang sistem hukumnya
menafikan pentingnya undang-undang dan pentingnya pengadilan
Komitmen untuk menegakkan supremasi hukum selalu didengungkan, tetapi keberadaan hukum maupun sistem hukum bukanlah merupakan ciri mendasar dari supremasi hukum. Supremasi hukum ditandai dengan penegakan rule of law yang sesuai dengan, dan yang membawa keadilan sosial bagi masyarakat. Jadi yang terutama dan diutamakan adalah hukum dan sistem hukum yang membawa keadilan bagi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Taneka, Soleman B,. 1993. Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Soekanto, Soerjono. Kesadaran Huklum dan Kepatuhan Hukum. 1982. Jakarta: CV Rajawali
Supramono, Gatot SH,. 2004. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan
Raharjo, Satjipto,. 1983. Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alumni
Raharjo, Sutjipto,. 1986. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa
Johnson, Alvin,. 2006. Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta
http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-narkoba/
http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html
http://hukum-on.blogspot.com/2013/01/Pengantar-Hukum-Indonesia.html
http://malwapati1922bjn.blogspot.com/2012/12/macam-macam-hukum-dan-pengertiannya
0 Response to "PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT (STUDI KASUS: PEREDARAN NARKOBA YANG MARAK DI LINGKUNGAN MASYARAKAT INDONESIA)"
Post a Comment